Reporter: Joel Joko

blokBojonegoro.com - Sejak awal Januari 2017, PT PLN (Persero) telah mencabut subsidi listrik golongan 900 VA. Pasalnya, kelompok golongan pengguna ini dinilai tidak berhak menerima subsidi listrik dari pemerintah.

 

Manager PLN Area Bojonegoro, Didik Wicaksono menjelaskan, sesuai rapat kerja antara DPR RI dan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu, disepakati penghapusan subsidi listrik bagi daya 900 VA. 

 

Disebutkan, dalam setiap tahunnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi listrik mencapai Rp54 triliun, dan tahun ini subsidi hanya sebesar Rp37 triliun. 

 

Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pencabutan subsidi listrik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif tenaga listrik untuk Rumah Tangga. 

 

"Di Bojonegoro ada sebanyak 98.000 pelanggan yang menggunakan daya 900 VA, hanya 6.000 pelanggan yang masih terima subsidi," jelas Didik.

 

Menurut Didik, dengan pencabutan subsidi ini tarif sudah mulai naik secara bertahap per Januari lalu dan akan kembali naik bulan Mei-Juni.

 

Namun masyarakat tak perlu resah, karena pemerintah akan memberikan subsidi bagi pengguna daya 900 VA yang masuk dalam kriteria rumah tangga miskin dan tidak mampu. 

 

Masyarakat bisa mengambil formulir pengaduan yang tersedia di kantor kelurahan/desa atau mengunduh formulir di subsidi. djk.esdm.go.id. Kemudian akan ditindak lanjuti oleh tim TNP2K yang akan melakukan verifikasi benarkah masuk dalam kriteria kurang mampu dan layak mendapatkan subsidi.

 

Sementara menanggapi tentang penghapusan subsidi listrik bagi 98.000 pelanggan PLN di Bojonegoro, Bupati Suyoto mengharapkan agar seluruh perangkat desa mensosialisasikan ini kepada warganya. Kepada pihak PLN Bupati mengimbau agar ada data per kecamatan dan desa siapa saja yang subsidi dicabut sehingga masyarakat akan tahu. 

 

"Perangkat harus mengecek benar subsidi ini, jika ternyata ada yang keberatan mohon dibantu bagaimana mengurus pengaduan atau permohonan keberatan," tegas Bupati. [oel/lis]