12:00 . Zona Merah di Jatim Bertambah   |   09:00 . Kebakaran Dini Hari Hanguskan Industri dan Olahan Kayu di Sukorejo   |   07:00 . Anak Putus Sekolah Rentan Alami Praktik Perkawinan Anak   |   06:00 . 17 Pasien Sembuh, Kasus Baru Tambah 19 dan 1 Pasien Meninggal   |   19:00 . Jelang Idul Adha, Pedagang Kambing Mulai Banyak Pesenan   |   18:00 . Dinas P3AKB Lakukan Pelayan MOW untuk Pencegahan Stunting   |   17:00 . 34.923 Kelompok Masyarakat Lansia di Bojonegoro Sudah Divaksin   |   16:00 . Jaring Bakat Minat Siswa Disdik Bojonegoro Gelar KOSN   |   15:00 . Hati-Hati, Penipuan Mengatasnamakan Marketplace atau Brand Ternama   |   14:00 . Kuatkan Struktur Partai, Nasdem Targetkan Menang Pemilu 2024   |   13:00 . Inilah Peraih Nilai Tertinggi Tes Perades di Kecamatan Kapas   |   12:00 . Persibo Bojonegoro Mulai Seleksi Pemain   |   11:00 . Diduga Konsleting Listrik, Rumah Warga Desa Banjarejo Dilahap Jago Merah   |   10:00 . Sempat Jadi Trend, Kini Harga Jualan Sepeda Turun   |   09:00 . 7 Desa di Kecamatan Kapas Gelar Tes Pengisian Perades   |  
Thu, 24 June 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Addendum AMDAL Migas Blok Cepu

Kang Yoto: Kita Dukung Optimalisasi Produksi Blok Cepu

blokbojonegoro.com | Wednesday, 10 May 2017 10:00

Kang Yoto: Kita Dukung Optimalisasi Produksi Blok Cepu

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Addendum Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan RKL-RPL peningkatan produksi Lapangan Minyak Banyuurip, Blok Cepu, mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Bahkan, Bupati Bojonegoro, Suyoto lebih spesifik menyebut, jika Negara membutuhkan, pihaknya pasti akan mendukung penuh.

Kepada blokBojonegoro.com, Rabu (10/5/2017), Kang Yoto sapaan akrabnya menjelaskan, produksi Blok Cepu yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) 185.000 barel per hari (BPH) atau 205 BPH, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Karena, alat produksi sudah dirancang dan dibuat untuk itu.

"Jadi secara teknis tidak ada masalah, termasuk untuk konteks lingkungan. Jadi, ketika Negara memerlukan tambahan produksi dengan mengoptimalkan potensi Blok Cepu, kita harus dukung," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sesuai salinan surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan, mengundang banyak pihak ketika rapat penilai berlangsung di gedung Pemkab Bojonegoro hari ini. Diantara yang diundang Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Asisten 2, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.

Tidak hanya itu, stakeholder terkait di tingkat Pemkab Bojonegoro dan Tuban juga diundang, mulai Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Pekrebunan, Dinas Kesehatan, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga wakil masyarakat. Untuk pusat terdapat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK [ito/mu]

Tag : migas, blok cepu, AMDAL, produksi

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Monday, 31 May 2021 12:00

    Rekrutmen CPNS dan PPPK Bojonegoro 2021

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda Sesuai dengan Surat Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei terkait beberapa peraturan penundaan pendaftaran CPNS maupun PPPK yang belum di tetapkan oleh pemerintah serta masih ada beberapa usulan revisi...

    read more