07:00 . Meski Boleh, Remaja Sebaiknya Tidak Terlalu Banyak Konsumsi Kafein!   |   21:00 . Safari Ramadhan Ke-6, Bupati Himbau Lebaran ini Agar Tidak Mudik Dahulu   |   20:00 . Proyek Gas JTB Diandalkan Penuhi Kebutuhan Gas Jatim   |   19:00 . Di Masa Pandemi, PEPC Tetap Berkontribusi Besar Pada Pajak Negeri   |   18:00 . Panen Kayu Putih di Wilayah Selatan Bojonegoro   |   17:00 . Penjual Nasi Kotak Dapatkan Pelanggan Banyak Saat Bulan Ramadan   |   16:00 . Permudah Masyarakat Mencari Kerja di Website Disperinaker   |   15:00 . UNUGIRI Langsungkan Pelantikan Ormawa Secara Online   |   14:00 . Disnakkan Pantau Stok Dan Harga Komoditas Peternakan   |   12:00 . Perusahaan Tempat Kerja Mangkir Bayar THR? Laporkan ke Sini   |   10:00 . Pemkab Bojonegoro Tindaklanjuti Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek   |   09:00 . Tak Boleh Mudik, Layanan KAI Dibatasi Hingga 5 Mei   |   08:00 . Meriah, Yayasan Bina Mulia Gelar Lomba se-Karisedanan   |   07:00 . Hati-hati, Jam Kerja Tak Teratur Bisa Tingkatkan Risiko Masalah Jantung!   |   20:00 . Hari Kartini, Polwan Polres Bagi Masker dan Imbauan Larangan Mudik   |  
Fri, 23 April 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Pendamping PKH Tak Boleh Rangkap Jabatan

blokbojonegoro.com | Monday, 09 October 2017 18:00

Pendamping PKH Tak Boleh Rangkap Jabatan

Reporter: Sutopo

blokBojonegoro.com -
Bagi anda yang mau mendaftar Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI harus memastiakan diri tidak merangakap pekerjaan di tempat lain atau rakap jabatan. Sebab, rangkap jabatan saat menjadi pendamping PKH tidak boleh.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Direktur Jaminan Sosial, Kemwntrian Sosial RI nomor: 249/LJS.JS/BLTB/2014. Tentang rangkap jabatan bagi pegawai kontrak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kreteria jabatan yang tidak perkenankan, pertama menjadi daftar calon tetap legislatif pusat dan daerah, ke dua menjadi pengurus dan atau anggota partai politik.

Selanjutnya, menjadi PNS, TNI/Polri, Pegawai KPU/KPUD, Panwaslu/Panwasda, Banwaslu/Bawasda dan pegawai perusahaan, dosen tetal, guru tetap.

Selain itu juga tidak diperbolehkan menjadi pendamping program di kementerian lain (a) PNPM (b) TKSK (c) PMUT (d) PMP (e) KTKPM (f) pengurus dan atau anggota LSM.

"Kalau guru pengajar tergantung jamnya. Kalau guru sertifikasi kan 24 jam, jadi tidak boleh rangkap jabatan," kata Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Bojonegoro, Yossi Wichaksono, Senin, (9/10/2017).

Ia menambahakan selain dobel job menurut dia juga rangkap accounting tidak diperbolehkan. Artinya sumber pendapatan sama-sama dari anggaran pemerintah baik itu pusat, provinsi dan kabupaten. [top/ito]

Tag : kemensos, pkh, bojonegoro, rekrutmen


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat