08:00 . Ilatifa Fahira Putri, Merintis Usaha Saat Sibuk Skripsi.   |   07:00 . Agar Anak Tetap Aktif, Ini Deretan Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan di Rumah   |   19:00 . Besok 43 Organisasi di Bojonegoro-Tuban Tanam Pohon Serentak   |   18:00 . Peringati HMPI, Bupati Ajak Tanam Pohon Jaga Ekosistem Lingkungan   |   17:00 . Bansos Bencana Terealisasi Sekitar Rp250 Juta   |   16:00 . Penerima Bantuan Subsidi Upah Guru dari Kemendikbud Ditentukan Pusat   |   15:00 . Dokter Cantik Ajak Kenali Vaksin   |   14:30 . Rumah di Sekaran, Kasiman Terbakar, Diduga Korsleting Listrik   |   14:00 . Realisasi Dana Bantuan PCPEN Mencapai Rp423,23 Triliun   |   13:00 . Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sokong Pendidikan Nasional Hadapi Pandemi Covid-19   |   12:00 . Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Kemenag Mendapat BSU PTK   |   11:00 . Kemenag Alokasikan Bantuan Pemulihan Ekonomi untuk Pendidikan Keagamaan   |   10:00 . Provinsi Prioritas Mayoritas Mengalami Penurunan Kasus Positif   |   09:00 . Dakwah Islam Indonesia: Merangkul Bukan Memukul (Munas X MUI 2020)   |   08:00 . Indonesia Berpengalaman dan Siap Distribusi Vaksin Sampai ke Pelosok   |  
Sat, 28 November 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 07 February 2018 10:00

Polemik Pengisian Perangkat Desa

Eksepsi Tergugat Ditolak, Sidang Dilanjut Minggu Depan

Eksepsi Tergugat Ditolak, Sidang Dilanjut Minggu Depan

Reporter: Sutopo

blokBojonegoro.com - Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menolak eksepsi (keberatan) yang dilakukan tergugat II (Khamim) selaku ketua tim pengisian perangkat desa serentak tingkat kabupaten. Penolakan itu setelah dilakukan putusan sela pada Selasa (6/2/2018) kemarin.

Baca juga [Tergugat Keberatan, Hakim Lakukan Putuasan Sela]

"Pasal 2 huruf a UU no.5/1986 Jo. UU no. 51 tahun 2009 tentang peradilan TUN yang menjadi dasar majlis menolak eksepsi tergugat," kata Humas PN Bojonegoro, Isdaryanto kepada blokBojonegoro.com, Rabu (7/2/2018).

Sebelumnya Isdaryanto menjelaskan terkait Putusan Sela, pada kasus tersebut mempertimbangkan formalitas gugatan. Artinya apakah secara legal formal Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkaranya. Jadi belum masuk pada materi pokok perkara.

Kompetensi absolut, lanjutnya, berarti majelis mempertimbangkan apakah sengketa masuk dalam kewenangan Peradilan Umum (Negeri) atau peradilan yang lain misalnya TUN, Agama, Militer.

Pria kelahiran Solo itu menambahkan, jika terkait eksepsi dari tergugat berkaitan dengan pembuat surat kuasa bukan pejabat publik. Tapi yang membuat surat adalah kuasa dari pejabat publik yaitu Kades. Namun surat kuasa tersebut bukan produk keputusan Tata Usaha Negara (TUN), melainkan perbuatan keperdataan sebagaimana pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU peradilan TUN.

"Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada Rabu tanggal 14 Februari 2018 dengan agenda pembuktian bukti tertulis dari Penggugat," kata Isdaryanto. [top/mu]
 

Tag : pengisian perangkat desa, perangkat desa, hukum, gugat, gugatan


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Thursday, 26 November 2020 15:00

    Selamat, Kak Bibin Resmi Lepas Lajang

    Selamat, Kak Bibin Resmi Lepas Lajang Momen bahagia kembali dirasakan Keluarga besar Blok Media Group (BMG). Personil dari Blok Multimedia (anak perusahaan BMG), M. Tholibin resmi melepas masa lajangnya setelah menyunting pujaan hatinya, Siti Muza'roah....

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat