20:00 . Hari Kartini, Polwan Polres Bagi Masker dan Imbauan Larangan Mudik   |   19:00 . Harga Cabai Terpantau Stabil di Pasaran   |   18:00 . Disdik Ajak Seluruh Satuan Pendidikan Mengembangkan E-Library   |   17:00 . Pengurus AMSI┬áJatim Periode 2020-2023 Dilantik   |   16:00 . Satgas Covid-19 Minta Pemda Segera Tindaklanjuti Inmendagri Terbaru   |   15:00 . Berbekal KIS BPJS Kesehatan, Melahirkan Jadi Mudah   |   14:00 . Peringati Hari Kartini, Bupati Hingga OPD Wanita Tampil Cantik Berkebaya dan Bermasker   |   13:00 . Pemprov Jatim Beri Diskon Pengurangan Pokok PKB Hingga Undian Berhadiah   |   12:00 . Bupati Ajak Perempuan Berkontribusi Dalam Pembangunan Negeri   |   11:00 . Pemda Harus Optimalkan Peran Posko Agar Kualitas Penanganan Semakin Meningkat   |   10:00 . Berbagai Kebijakan Terkait Ramadan dan Idul Fitri Tahun ini Demi Mencapai Hasil Signifikan   |   09:00 . 6 Situs Film Online Gratis, Gantinya IndoXXI, Rebahin Hingga Lk21   |   08:00 . 40 Kata-Kata Selamat Hari Kartini Buat Status WA dan IG   |   07:00 . Cara Menghilangkan Jerawat Batu, Ini 4 Langkah yang Bisa Dicoba   |   21:00 . Jumlah Penerima BPNT Turun, Minggu Ini Dicairkan   |  
Wed, 21 April 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Polemik Pengisian Perangkat Desa

Eksepsi Tergugat Ditolak, Sidang Dilanjut Minggu Depan

blokbojonegoro.com | Wednesday, 07 February 2018 10:00

Eksepsi Tergugat Ditolak, Sidang Dilanjut Minggu Depan

Reporter: Sutopo

blokBojonegoro.com - Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menolak eksepsi (keberatan) yang dilakukan tergugat II (Khamim) selaku ketua tim pengisian perangkat desa serentak tingkat kabupaten. Penolakan itu setelah dilakukan putusan sela pada Selasa (6/2/2018) kemarin.

Baca juga [Tergugat Keberatan, Hakim Lakukan Putuasan Sela]

"Pasal 2 huruf a UU no.5/1986 Jo. UU no. 51 tahun 2009 tentang peradilan TUN yang menjadi dasar majlis menolak eksepsi tergugat," kata Humas PN Bojonegoro, Isdaryanto kepada blokBojonegoro.com, Rabu (7/2/2018).

Sebelumnya Isdaryanto menjelaskan terkait Putusan Sela, pada kasus tersebut mempertimbangkan formalitas gugatan. Artinya apakah secara legal formal Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkaranya. Jadi belum masuk pada materi pokok perkara.

Kompetensi absolut, lanjutnya, berarti majelis mempertimbangkan apakah sengketa masuk dalam kewenangan Peradilan Umum (Negeri) atau peradilan yang lain misalnya TUN, Agama, Militer.

Pria kelahiran Solo itu menambahkan, jika terkait eksepsi dari tergugat berkaitan dengan pembuat surat kuasa bukan pejabat publik. Tapi yang membuat surat adalah kuasa dari pejabat publik yaitu Kades. Namun surat kuasa tersebut bukan produk keputusan Tata Usaha Negara (TUN), melainkan perbuatan keperdataan sebagaimana pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU peradilan TUN.

"Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada Rabu tanggal 14 Februari 2018 dengan agenda pembuktian bukti tertulis dari Penggugat," kata Isdaryanto. [top/mu]
 

Tag : pengisian perangkat desa, perangkat desa, hukum, gugat, gugatan


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat