17:00 . Dana Tak Terduga untuk Bantuan Bencana Rp1,3 M   |   16:00 . Rp750 Juta, Disperta Buat Sumur Bor di 5 Titik Tahun 2020   |   15:00 . EMCL Gelar Seminar Pemanfaatan Platform Berita Digital Kepada PBG Tuban   |   14:00 . Setelah Turun, Harga Cabai Mulai Naik   |   12:00 . Siswi SMKN I Sabet Juara Lomba Desain Batik Bengawan dan Kayangan Api   |   08:00 . BPKAD: Pemkab Transparan Kelola Keuangan   |   07:00 . Membiarkan Balita Bilang 'Enggak Mau' Ternyata Ada Manfaatnya   |   21:00 . Selamat Jalan Dek Kamila   |   19:00 . Bangunan Misterius Muncul di Bengawan Solo   |   16:00 . Wisata Kracakan Niagara Mini dan Rajut yang Tembus Amerika   |   15:00 . Polsek Kota dan Dishub Gelar Pembinaan Bagi Operator Perahu   |   14:00 . Pemerintah Tetap Pakai Skema Bagi Hasil Gross Split di Sektor Migas   |   13:00 . PMII Desak Bupati Jelaskan Uang Rakyat yang Didepositokan Rp2,9 T   |   12:00 . Aksi Mahasiswa Bojonegoro Soroti Silpa Tahun 2018   |   10:00 . DPRD Datangi Rumah Korban Dugaan Malpraktik RSUD Bojonegoro   |  
Fri, 15 November 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Saturday, 23 June 2018 08:00

Parkir di Jalan Dikeluhkan

Pungli, Petugas Parkir Nakal Bisa Diproses Hukum

Pungli, Petugas Parkir Nakal Bisa Diproses Hukum

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro segera mengambil langkah tegas dengan memanggil dinas terkait, setelah adanya keluhan parkir dari masyarakat. Pasalnya petugas parkir nakal yang melakukan pungutan liar (pungli) dapat diproses hukum.

Hal itu ditengarai para juru parkir di jalan-jalan memungut biaya parkir bermacam-macam, ada yang Rp2 ribu dan bahkan sampai Rp5 ribu. Padahal kendaraan tersebut bernomor plat S Bojonegoro dan sudah membayar parkir berlangganan.

"Bisa saja. Jika masyarakat yang dipungut parkir sudah bayar parkir berlangganan dan mereka tidak terima, melapor kepada pihak berwajib. Karena mereka dikenakan parkir dua kali yang ini sebenarnya tidak boleh," kata wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito.

Politisi Gerindra Kabupaten Bojonegoro itu menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang di dalamnya termasuk retribusi parkir berlangganan, sampai saat ini masih berlaku. Sehingga masyarakat sebenarnya berhak mendapat fasilitas bebas parkir di ruas jalan mana saja yang ada di Bojonegoro.

Seperti untuk di ruas jalan perkotaan dan beberapa titik terminal seperti di Temayang, Padangan dan Margomulyo ada petugas parkir yang dikontrak oleh Dishub, yang dibayar Rp1,5 juta setiap bulan untuk melayani masyarakat yang parkir di ruas jalan yang ada Bojonegoro.

"Seharusnya penarikan parkir di jalan tidak diperbolehkan. Sebab sudah bayar parkir berlangganan setiap tahun," terangnya.

Informasi yang dihimpun blokBojonegoro.com, masyarakat mengeluh meskipun tidak ditarik parkir, para petugas parkir menggunakan isyarat tubuh dengan mengejar kendaraan parkir yang hendak jalan, maupun membantu menata kendaraan tersebut padahal sudah terpakir rapi. [ito/mu]

*Foto ilustrasi parkir

Tag : parkir

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat