16:00 . Diduga Korleting Listrik, 4 Rumah Warga Kasiman Terbakar   |   15:00 . Ada Dua Mekanisme Daftar Ulang Siswa Baru Jenjang SMP   |   12:00 . Ratusan Calon Mahasiswa Baru Antre Rapid Tes   |   11:00 . Seratusan Santri Lirboyo Asal Bojonegoro Mulai Balik Pondok   |   10:00 . Mayat Wanita Ditemukan Mengapung di Bengawan   |   09:00 . Bolang-baling dan Cakwe Camilan Lezat Khas Negeri Tirai Bambu   |   08:00 . Pasar Buah Banjarejo Mulai Dibongkar   |   07:00 . Demi Manfaat Maksimal, Ini Waktu Terbaik untuk Minum Kopi   |   22:00 . Warga Bojonegoro Terkonfirmasi Positif Bertambah 6 Orang   |   21:00 . Pesan Direktur Utama Pertamina EP pada MWT di PEP Asset 4 Poleng Field   |   20:00 . Banyak SMP Negeri Kurang Pagu, Disdik Data Siswa yang Masuk Swasta   |   18:00 . Pencetakan KIA di Bojonegoro Sudah Capai 50 Persen   |   16:00 . Tunjukkan Kreatifitasmu di Lomba Video Film Pendek   |   15:00 . BPBD Anggarkan Rp425 Juta untuk Droping Air Bersih   |   14:00 . Lomba Foto 9 Tahun bB, ini Syarat dan Ketentuannya   |  
Sat, 04 July 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 27 July 2018 06:00

Enam Kades di Bojonegoro Dipecat

Kades Punya Waktu 90 Hari Gugat ke PTUN

Kades Punya Waktu 90 Hari Gugat ke PTUN

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Pemecatan enam kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya Kades hanya punya waktu 90 hari ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk menggugat keputusan Pemkab tersebut.

Hal itu diungkapkan wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito. Menurutnya,  melantik perangkat desa adalah wewenang kepala desa bukan kewajiban. Sehingga bila ada kepala desa yang tidak melantik perangkat desa, itu menjadi kewenangan kepala desa.

Serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, asal memiliki alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundangan terkait para kades yang tidak melantik perangkat desa terpilih. Untuk itu, saat Kades tidak menggunakan kewenganya dengan tidak melantik perangkat desa mendapat sanksi oleh atasan, dalam hal ini Bupati.

"Bila mereka (Kades) merasa tidak bersalah, maka para kades yang diberhentikan tersebut dapat menggugat keputusan Bupati ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Untuk menggugat ke PTUN para kades hanya punya waktu 90 hari sejak di tandatanganinya Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian kepala desa tersebut," jelasnya.

Disinggung terkait apa yang akan dilakukan legislatif, politisi Gerindra menambahkan, karena pemecatan enam kades oleh Bupati menyangkut kewenangan. Baik kewenangan kades dan kewenangan bupati, maka Komisi A menyerahkan kepada mereka yang punya kewenangan untuk mengambil langkah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Misal para kades ada yang tidak terima dan mau melakukan upaya hukum, kami akan menghormatinya dan akan menerima apapun keputusan peradilan nantinya. Biar penyelesainya melalui jalur hukum tidak melalui jalur politik yang justru bisa menimbulkan bias kepentingan dimata masyarakat," pungkasnya.

Seperti diketahui, enam kepala desa yang diberhentikan yakni Kades Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo, Kades Wotanngare Kecamatan Kalitidu dan Kades Kuniran Kecamatan Purwosari. Serta Kades Kedungrejo, Kades Sumberrejo dan Kades Sukorejo yang ada di kecamatan Malo. [zid/ito]

Tag : kades, pemkab


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Tuesday, 16 June 2020 19:00

    Dampingi Petani, Disperta Bojonegoro Adakan SL-PTT Tembakau

    Dampingi Petani, Disperta Bojonegoro Adakan SL-PTT Tembakau Guna meningkatkan SDM petani, khususnya petani tembakau, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mengadakan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) tembakau di kelompok tani Sumber Rejeki, Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro,...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat