12:00 . AMSI Himbau Publik Baca Berita Dari Sumber Dipercaya   |   10:00 . 172 Jabatan Sekdes Kosong, Pemilihan Wewenang Desa   |   08:00 . Aula Belajar Maslakul Huda Resmi Dibuka untuk Kegiatan Belajar Mengajar   |   07:00 . Ada Riwayat Keluarga dengan Penyakit Jantung? Lakukan Ini...   |   00:00 . Teguhkan Komitmen Pada Muhammadiyah Melalui Baitul Arqom   |   23:00 . BPD dari 13 Desa di Kecamatan Kapas Dilantik   |   22:00 . Aksi 22 Mei, Penumpang KA Jurusan Jakarta Diperiksa   |   21:00 . Peringati Nuzulul Quran, Remas Jami'Baitul Ghofur Sumodikaran Bagi Takjil   |   20:00 . Kenalkan Bright Gas Melalui 'BEDUK'   |   19:00 . Liga 3 Mulai, Persibo Siapkah?   |   18:30 . Persibo di Group A, Inilah Selengkapnya   |   18:00 . BPK Nilai WTP Laporan Keuangan Bojonegoro   |   17:30 . Cegah Pendangkalan, 6 Kali Dinormalisasi   |   17:00 . Al-Quran Obat Segala Penyakit   |   16:30 . Kick Off 27 Juli, Persibo Jumpa PSM Madiun   |  
Wed, 22 May 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tuesday, 18 September 2018 23:00

Pengisian Perangkat Desa Glagahwangi

Komisi A Rekomendasikan untuk Batalkan Hasil Ujian

Komisi A Rekomendasikan untuk Batalkan Hasil Ujian

Reporter: Sutopo

blokBojonegoro.com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro merekom hasil hearing terkait Pengisian Perangkat Desa (Perades) Desa Glagahwangi,  Kecamatan Sugiwaras, untuk membatakan hasil ujian, Selasa (18/9/2018) di Gedung DPRD Bojonegoro.

Hal itu, dilakukan sebagai sikap politik terkait tugas DPRD untuk menjadi kontrol dengan adanya pelanggaran Perda dalam pengisian perangkat Desa Glagahwangi.

Poin pertama adalah syarat yang dibuat oleh tim pengisian perangkat Desa Glagahwangi melanggar Perda Nomer 1 Tahun 2017, Permendagri nomor 67 tahun 2017, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mestinya seluruh warga Indonesi bisa ikut mendaftar.

"Tapi telah dibatasi oleh Tim. Dan hal tersebut melanggar hak asasi manusia di bidang sipil dan politik," beber Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.

Ke dua, terkait pemekaran Dusun Pandean tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan. Pihak Legislatif menganggap pembentukan dusun tersebut belum memenuhi ketentuan hukum. Jadi, lanjut Anam, pembentukan dusun tersebut dianggap cacat hukum.

Ke tiga, sambung Anam, terkait penunjukan pihak ketiga bahwa PKBM Maju Jaya untuk membuat soal ujian perangkat desa tidak memenuhi unsur dari yang diharuskan (menjadi pihak ketiga sesuai ketentuan Perda).

Melihat hal tersebut, Anam menilai adanya pelanggaran. Maka Komisi A DPRD Bojonegoro merekomendasi kepada Bupati karena adanya banyak pelanggaran dipengisian perangkat Desa Galagahwangi. "Maka kami merekomendasikan untuk dibatalkan hasil ujian perangkat desa," ujar Anam.

Sebelumnya, Desa Glagahwangi telah melakukan ujian seleksi perangkat desa, untuk lowongan, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan dan Kasun Dusun Pandean, dengan menggandeng PKBM Maju Jaya sebagai tim pembuat soal. [top/ito]

Tag : seleksi, perangkat, desa, sugihwaras

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat