16:00 . Ayo Dukung Calon Raka Raki Asal Bojonegoro Menjadi Favorit...!   |   12:00 . Zona Merah di Jatim Bertambah   |   09:00 . Kebakaran Dini Hari Hanguskan Industri dan Olahan Kayu di Sukorejo   |   07:00 . Anak Putus Sekolah Rentan Alami Praktik Perkawinan Anak   |   06:00 . 17 Pasien Sembuh, Kasus Baru Tambah 19 dan 1 Pasien Meninggal   |   19:00 . Jelang Idul Adha, Pedagang Kambing Mulai Banyak Pesenan   |   18:00 . Dinas P3AKB Lakukan Pelayan MOW untuk Pencegahan Stunting   |   17:00 . 34.923 Kelompok Masyarakat Lansia di Bojonegoro Sudah Divaksin   |   16:00 . Jaring Bakat Minat Siswa Disdik Bojonegoro Gelar KOSN   |   15:00 . Hati-Hati, Penipuan Mengatasnamakan Marketplace atau Brand Ternama   |   14:00 . Kuatkan Struktur Partai, Nasdem Targetkan Menang Pemilu 2024   |   13:00 . Inilah Peraih Nilai Tertinggi Tes Perades di Kecamatan Kapas   |   12:00 . Persibo Bojonegoro Mulai Seleksi Pemain   |   11:00 . Diduga Konsleting Listrik, Rumah Warga Desa Banjarejo Dilahap Jago Merah   |   10:00 . Sempat Jadi Trend, Kini Harga Jualan Sepeda Turun   |  
Thu, 24 June 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Lho... Ada 11 Napi Jadi Caleg DPRD di Bojonegoro

blokbojonegoro.com | Friday, 21 September 2018 15:00

Lho... Ada 11 Napi Jadi Caleg DPRD di Bojonegoro

Reporter: Sutopo

blokBojonegoro.com - Putusan Makamah Konstutusi (MK) membolehkan mantan narapidana (napi) menjadi calon legislatif (caleg). Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, tercatat ada 11 caleg 2019 adalah mantan napi.

Rincian data di KPU Kabupaten Bojonegoro, mantan terpidana tersebut tersebar di seluruh daerah pemilihan (dapil) di wilayah Bojonegoro, kecuali Dapil V.

"Rata-rata mantan terpidana tindak pidana umum," kata Ketua KPU Bojonegoro, M. Abdim Munib  Jumat (21/9/2018).

Caleg-caleg yang menjadi mantan napi adalah SB , Dapil IV Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Lalu, NY Dapil II Partai PDIP.

Selanjutnya ATA, Dapil IV dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). AS Dapil III dari Partai Demokrat. Selain itu ada MS Dapil III dari Partai Demokrat. PP, Dapil II dari Partai Persatuan Indonesia. Kemudian, SD Dapil III, dari Partai Partai Persatuan Indonesia. SW, Dapil IV dari Partai Amanat Nasional (PAN).

TIW, Dapil 1 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Selanjutnya, ES Dapil 2 dari PKPI.

Terakhir, mantan terpidana tindak pidana umum yang nyaleg adalah AH,  Dapil III dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Dari data yang ada, yang paling banyak mantan terpidananya dari Partai PKPI dengan jumlah 3 orang,” ucap Munib.

Mantan terpidana tersebut diperbolehkan ikut kompetisi Pileg 2019 berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 tentang Persyaratan Calon.

11 mantan terpidana yang ikut dalam kontestasi Pileg 2019 mendatang sesuai nomor : 1197/PL.01.4-PU/3533/KPU-Kab/IX/2018 yang diunggah di situs/website resmi KPU Bojonegoro.

Sebelumnya, KPU Bojonegoro resmi menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) dalam pemilihan umum tahun 2019, Kamis (20/9/2018) di Kantor KPU Bojonegoro.

"Bisa diunduh  di laman http//kab.bojonegoro.kpu.go.id/atau datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Jl. KH. R. Moh. Rosyid No. 93 Bojonegoro," beber Ketua KPU M. Abdim Munib. [top/ito]

Tag : caleg, napi, bojonegoro

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Monday, 31 May 2021 12:00

    Rekrutmen CPNS dan PPPK Bojonegoro 2021

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda Sesuai dengan Surat Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei terkait beberapa peraturan penundaan pendaftaran CPNS maupun PPPK yang belum di tetapkan oleh pemerintah serta masih ada beberapa usulan revisi...

    read more