07:00 . Selain Makanan, Ini Faktor yang Pengaruhi Pencernaan   |   23:00 . Dua Warga Bojonegoro Terima Santunan dan Piagam Penghargaan dari Gubernur   |   22:30 . 2 Warga Bojonegoro Terima Santunan dari Gubernur   |   22:00 . Jelang Mudik, Kapolres Cek Jalan Nasional   |   21:00 . Kuwalahan Layani Pesanan, Industri Rumahan Rekrut IRT Tiap Ramadan   |   20:00 . Pilkades Pomahan Terancam Ditunda?   |   19:00 . Cipayung Bojonegoro Gelar Aksi Tolak People Power   |   18:00 . Per Nasabah Dijatah Rp18,7 Juta, BNI Sediakan 50 Antrean Setiap Hari   |   17:00 . Sebab Ini, Kita Bisa Didampingi Malaikat Rohmat   |   16:00 . Tradisi Ramadan, Jalan KH M Rosyid Layaknya Pasar Tumpah   |   15:30 . Sidak DLH, Minta Manajemen Koperasi Kareb Perbaiki AMDAL   |   15:00 . Jajanan Khas Kampung Ini Tembus Pasaran Luar Kota   |   13:00 . H-10 Pengerjaan dan Material Proyek Jalan Nasional Sudah Bersih   |   12:00 . Kapolres Cek Jalan Nasional Jelang Arus Mudik Lebaran   |   11:00 . Pengamanan Hasil Pemilu, 400 Aparat Gabungan Disiapkan   |  
Tue, 21 May 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Thursday, 04 October 2018 10:00

14 PNS Megajukan Cerai, 1 Diantaranya Ditolak BKPP

14 PNS Megajukan Cerai, 1 Diantaranya Ditolak BKPP

Reporter: Sutopo

blokBojonegoro.com - Satu dari 14 berkas pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Bojonegroro ditolak oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, tidak memenuhi unsur dalam perceraian.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Karir dan Mutasi Aparatur (PKMA) BKPP Bojonegoro, Lusia Yuni K, menjelaskan, berkas pengajuan perceraian, yang ditolak tersebut dari salah satu PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro.

"Ada yang di tolak, tapi yang bersangkutan masih punya harapan untuk mengajukan izin perceraian di kemudian hari," kata Lusia Yuni K, Kamis (4/10/2018).

Sedangkan yang diberi izin hanya 13 berkas. 13 PNS yang mengajukan perceraian tersebut sudah diberi SK tentang izin perceraian. "Surat izin tersebut dibuat dasar untuk persidangan di Pengadilan Agama," ujarnya.

14 PNS yang saat ini sedang menjalani proses perceraian tersebut dari data bulan Januari hingga September 2018 (sembilan bulan). Dalam hal ini, lanjut dia, kebanyakan para penggugatnya adalah PNS perempuan. Alasannya sudah tidak ada kecocokan lagi.


Sesuai Surat Edaran Kepala BKN nomor 48/SE/90 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, satuan kerja (satker) dari PNS yang hendak mengajukan izin perceraian tersebut melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Jika tidak bisa dibina, satker tersebut mengajukan ke Bupati. Setelah itu, pihak inspektorat melakukan pemeriksaan.

"Jika berkas sudah lengkap, baru kemudian BKPP memberikan izin perceraian berdasarkan berkas-berkas dari Inspektorat," ujarnya. [top/ito]

Tag : pns, cerai, bojonegoro

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat