17:00 . Dana Tak Terduga untuk Bantuan Bencana Rp1,3 M   |   16:00 . Rp750 Juta, Disperta Buat Sumur Bor di 5 Titik Tahun 2020   |   15:00 . EMCL Gelar Seminar Pemanfaatan Platform Berita Digital Kepada PBG Tuban   |   14:00 . Setelah Turun, Harga Cabai Mulai Naik   |   12:00 . Siswi SMKN I Sabet Juara Lomba Desain Batik Bengawan dan Kayangan Api   |   08:00 . BPKAD: Pemkab Transparan Kelola Keuangan   |   07:00 . Membiarkan Balita Bilang 'Enggak Mau' Ternyata Ada Manfaatnya   |   21:00 . Selamat Jalan Dek Kamila   |   19:00 . Bangunan Misterius Muncul di Bengawan Solo   |   16:00 . Wisata Kracakan Niagara Mini dan Rajut yang Tembus Amerika   |   15:00 . Polsek Kota dan Dishub Gelar Pembinaan Bagi Operator Perahu   |   14:00 . Pemerintah Tetap Pakai Skema Bagi Hasil Gross Split di Sektor Migas   |   13:00 . PMII Desak Bupati Jelaskan Uang Rakyat yang Didepositokan Rp2,9 T   |   12:00 . Aksi Mahasiswa Bojonegoro Soroti Silpa Tahun 2018   |   10:00 . DPRD Datangi Rumah Korban Dugaan Malpraktik RSUD Bojonegoro   |  
Sat, 16 November 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Monday, 15 October 2018 13:00

Pemilu 2019

Keputusan Pelanggaran Pemilu Melalui Sidang

Keputusan Pelanggaran Pemilu Melalui Sidang

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg harus menjalani persidangan untuk memutuskan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Pasalnya memasuki tahapan kampanye tidak menutup kemungkinan, pelanggaran bisa saja terjadi.

"Keputusan pelanggaran diputuskan melalui sidang. Menghadirkan terlapor dan pelapor kalau ada yang melaporkan, termasuk temuan pelanggan juga melalui sidang," kata ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Zaenuri, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, terkait penyelesaian pelanggaran administrasi melalui sidang itu diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Berbeda dengan dulu, dimana penyelesaian pelanggaran tidak melalui persidangan dan langsung diputuskan.

"Hasil persidangan itu bisa memutuskan sanksi administrasi atau yang lainnya," terangnya.

Namun ada pelanggaran administrasi yang diselesaikan Panwas Kecamatan, seperti pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) tidak perlu melalui persidangan.

"Kalau di persidangan misalnya pelanggaran administrasi, KPU salah membuat keputusan yang tidak sesuai peraturan dan ada yang menggugat peserta pemilu," terangnya.

Termasuk dalam sengketa nantinya, Bawaslu menjadi mediator proses penyelesaian sengketa tersebut antara KPU dan pemohon. Namun jika kedua belah pihak tetap bersikukuh. "Bawaslu dapat melakukan ajudikasi yakni proses bawaslu memutuskan sengketa antara termohon dan pemohon, keputusannya mengikat," pungkasnya. [ito/mu]

Tag : pemilu, pilpres, pileg

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat