20:00 . BLT DD Tahap Kedua di Bojonegoro Mulai Cair   |   19:30 . 1 Orang Positif Covid-19 di Bojonegoro Dinyatakan Sembuh   |   19:00 . Pembunuhan Terhadap Janda, Terdakwa Divonis 12 Tahun Penjara   |   18:00 . Usai Lebaran, Tren Gadai Barang Kembali Ramai   |   17:00 . Pembatasan Wilayah, ini Dampaknya bagi Perusahaan Jasa Travel   |   16:00 . 1.361 CJH Batal Berangkat Jadi Prioritas Berangkat Haji Tahun Depan   |   15:00 . Diduga Peras Kades, 2 Oknum LSM Dicokok Polisi di Warung Kopi   |   14:00 . Pasein Covid-19 di RS Bhayangkara Wahyu Tetuko Diberikan Terapi Pernapasan   |   13:00 . Ribuan CJH Asal Bojonegoro Gagal Berangkat Tahun ini   |   12:00 . Pasca Lebaran, Omzet Pedagang Daging Sapi Menurun Drastis   |   11:00 . 12 Instansi Ikuti Penandatangan MoU Mall Pelayanan Publik   |   10:00 . Santunan Jasa Raharja untuk Korban Cacat Tetap Menempati Posisi Paling Rendah   |   09:00 . Kejaksaan Negeri Bojonegoro Menuju Predikat WBK 2020   |   08:00 . Melihat Proses Pembuatan Jajanan Jadul 'Ladu'   |   07:00 . Cegah Covid-19, Perlukah Tahan Napas saat Berdekatan dengan Orang?   |  
Tue, 02 June 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Monday, 15 October 2018 13:00

Pemilu 2019

Keputusan Pelanggaran Pemilu Melalui Sidang

Keputusan Pelanggaran Pemilu Melalui Sidang

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg harus menjalani persidangan untuk memutuskan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Pasalnya memasuki tahapan kampanye tidak menutup kemungkinan, pelanggaran bisa saja terjadi.

"Keputusan pelanggaran diputuskan melalui sidang. Menghadirkan terlapor dan pelapor kalau ada yang melaporkan, termasuk temuan pelanggan juga melalui sidang," kata ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Zaenuri, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, terkait penyelesaian pelanggaran administrasi melalui sidang itu diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Berbeda dengan dulu, dimana penyelesaian pelanggaran tidak melalui persidangan dan langsung diputuskan.

"Hasil persidangan itu bisa memutuskan sanksi administrasi atau yang lainnya," terangnya.

Namun ada pelanggaran administrasi yang diselesaikan Panwas Kecamatan, seperti pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) tidak perlu melalui persidangan.

"Kalau di persidangan misalnya pelanggaran administrasi, KPU salah membuat keputusan yang tidak sesuai peraturan dan ada yang menggugat peserta pemilu," terangnya.

Termasuk dalam sengketa nantinya, Bawaslu menjadi mediator proses penyelesaian sengketa tersebut antara KPU dan pemohon. Namun jika kedua belah pihak tetap bersikukuh. "Bawaslu dapat melakukan ajudikasi yakni proses bawaslu memutuskan sengketa antara termohon dan pemohon, keputusannya mengikat," pungkasnya. [ito/mu]

Tag : pemilu, pilpres, pileg


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat