17:00 . Al-Quran Obat Segala Penyakit   |   16:30 . Kick Off 27 Juli, Persibo Jumpa PSM Madiun   |   16:00 . Pastikan Ikut Kompetisi, Bojonegoro FC Seleki Setelah Lebaran   |   15:00 . Polres Bojonegoro Sidak di Pasar Kota   |   14:00 . Banyak Reseller Geliat Pakaian Bekas di Bojonegoro   |   13:00 . Bulan Mei: Hari Buku dan Kebangkitan Pendidikan di Bojonegoro dan Tuban   |   12:00 . 403 Bakal Calon Kepala Desa Berebut Kursi   |   10:00 . Kapolres: Tidak Ada Warga yang Berangkat ke Jakarta   |   09:00 . Kejar Target Drilling 2019, Pertamina EP Cepu Lakukan Sinergi dengan PDSI   |   08:00 . BEDUK, Cara Pertamina Berbagi Bareng UKM, Komunitas dan Hiswana Migas   |   07:00 . Selain Makanan, Ini Faktor yang Pengaruhi Pencernaan   |   23:00 . Dua Warga Bojonegoro Terima Santunan dan Piagam Penghargaan dari Gubernur   |   22:30 . 2 Warga Bojonegoro Terima Santunan dari Gubernur   |   22:00 . Jelang Mudik, Kapolres Cek Jalan Nasional   |   21:00 . Kuwalahan Layani Pesanan, Industri Rumahan Rekrut IRT Tiap Ramadan   |  
Tue, 21 May 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 02 November 2018 10:00

Bentuk Perhatian Nasib Honorer, ini yang Dilakukan Pemerintah

Bentuk Perhatian Nasib Honorer, ini yang Dilakukan Pemerintah Foto:.net

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Meskipun permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) secara hukum sudah diakhiri tahun 2014 sebagaimana  diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012, namun dalam realitanya masih ada persoalan. Terutama untuk sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),  Syafruddin menjelaskan, masalah honorer ini sudah mengemuka dari tahun 2004. "Pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap para honorer baik THK1 maupun THK2," paparnya  di Jakarta, Jum'at (2/11/2018).

Dijelaskan Menteri, sampai tahun 2014 pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup masif dan progresif dengan mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih THK 1 dan sekitar 200 ribu THK 2 menjadi PNS. Apabila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, maka permasalahan honorer seharusnya sudah selesai tahun 2014.  "Seiring dengan diangkatnya kurang lebih 1,1 juta THK 1 dan THK 2 menjadi PNS," tegas Syafruddin.

Lebih lanjut diterangkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut saat ini komposisi PNS didominasi oleh Eks THK 1 dan THK 2. Dari 4,3 juta lebih PNS, sebesar 26 % terdiri dari Eks THK 1 dan THK 2 yang sebagian besarnya diangkat  secara otomatis tanpa tes.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian serius untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan honorer Eks THK 2. Ditekankan berkali-kali oleh mantan Wakapolri ini bahwa Pemerintah sama sekali tidak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini.

Dalam penyelesaiannya, Pemeritah harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan obyektif bangsa serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan yang saat ini raw input-nya 26 % berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes.

Ke dua, Pemerintah memperhatikan peraturan perundangan yang saat ini berlaku, antara lain: UU ASN yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun, serta harus ada perencanaan kebutuhan dan harus melalui seleksi; UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan Guru minimal harus S1; dan UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D3.

Ke tiga, dengan pertimbangan hal tersebut di atas, pemerintah bersama 8 (delapan) Komisi di DPR RI, telah menyepakati skema penyelesaian tenaga honorer Eks THK 2 sebagai berikut :

a. Bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus Eks THK 2 dalam seleksi pengadaan CPNS 2018.

b. Bagi yang tidak mememuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan diproses menjadi P3K (P3K adalah pegawai ASN).

c. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PNS dan P3K, namun daerahnya masih membutuhkan, yang bersangkutan tetap bekerja, dan daerah diwajibkan memberikan honor yang layak, minimal sama dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Menteri PANRB menambahkan bahwa setelah selesai pengadaan CPNS 2018, Pemerintah akan segera memproses pengadaan P3K.

Syafruddin meminta pengertian dari semua pihak. Permasalahan honorer Eks THK 2 ini memang rumit dan kompleks, penyelesaiannya tidak seperti membalikan telapak tangan.

Tapi pemerintah akan terus berupaya melakukan penyelesaian secara komprehensif tanpa memicu timbulnya permasalahan baru. Apalagi saat ini dihadapkan pada persaingan global di era industri 4.0 dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Strateginya pemerintah harus menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi," pungkas Syafruddin. [ito/mu]

Tag : guru, honorer, nasib, thk2

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat