16:00 . Usulan Tim PPKD Masih Dikaji Pemkab Bojonegoro   |   15:00 . Mandiri, Penerima Manfaat PKH ini Mengundurkan Diri   |   14:00 . Genjot Infrastruktur Jalan, Perlu Upaya Percepatan   |   13:00 . Beri Manfaat, BBS Bantu Masyarakat di Lokasi Sumur Tua   |   12:00 . Lapas Bojonegoro Akui Kesulitan Pendataan e-KTP Warga Binaan   |   11:00 . Puluhan Warga Binaan Lapas Ikuti Perekaman KTP Elektronik   |   10:00 . Warga Binaan Lapas Ikuti Perekaman e-KTP   |   09:00 . Inilah Syarat Mengajukan Santunan Kematian   |   08:00 . Disosialisasikan, Program Santunan Kematian Diharapkan Tepat Sasaran   |   07:00 . Hal-hal yang Merusak Manfaat Berolahraga   |   06:00 . Janji Bupati Anna, Inilah Manfaat Kartu Pedagang Produktif   |   22:00 . Lagi-Lagi, Damkar Berantas Sarang Lebah yang Resahkan Warga   |   21:00 . Komisi A Ingatkan Netralitas Bawaslu dalam Penindakan Pelanggaran   |   20:00 . 15 Atlet Akan Perkuat Tim Basket Bojonegoro pada Porprov 2019   |   19:00 . IB Gratis Solusi Stabilkan Ketersedian Sapi   |  
Thu, 17 January 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 07 November 2018 13:00

Komisi B FGD Bahas Raperda Koperasi dan Usaha Mikro

Komisi B FGD Bahas Raperda Koperasi dan Usaha Mikro

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com  - Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).

Pada diskusi terfokus yang dilaksanakan di Griya MCM itu, tim penyusun Raperda dari Unigoro memaparkan semua isi dari Raperda untuk didiskusikan. Di antaranya, mulai ketentuan umum, ruang lingkup, koperasi, usaha mikro, kemitraan dan jaringan usaha, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, pembiayaan dan penjaminan, larangan hingga sanki.

Usai dilakukan pemaparan, dengan dimoderatori Anggota Komisi B, Lasuri, para peserta yang sudah membaca dan memahami isi Raperda memberikan tanggapan hingga koreksi. Mulai dari Bidang Permodalan Dekopinda, Hari Muji mengusulkan agar judul Raperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, kata pengembangan diganti dengan Pemberdayaan.

"Kami rasa kata pengembangan itu diganti pemberdayaan lebih pas," usul Hari.

Perwakilan dari Koperasi Unit Desa (KUD) asal Kecamatan Baureno, Sukisno berharap, isi dari Raperda bisa bersinergi dengan pemerintah daerah mulai tingkat 2, tingkat 1 hingga pusat. "Selain itu, kami juga berharap, distribusi pupuk bersubsidi lewat koperasi bisa lebih ditingkatkan," ungkapnya.

Salah satu pelaku UKM, Nasikin mengusulkan agar dalam proses pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) prosesnya bisa dipermudah. Terutama di bagian omzet yang tidak lebih dari 50 juta dalam setahun, dirasa memberatkan bagi pelaku UKM yang masih baru.

Di penutup usulan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Elsadeba Agustina berharap Raperda ini tahun 2019 mendatang bisa segera disahkan menjadi Perda. Selain itu, pihaknya berharap agar APBD untuk sektor Koperasi dan UMKM bisa ditambah lagi. Sebab, menurutnya selama 3 tahu  terakhir nominal anggaran paling sedikit dibandingkan dengan yang lain.

"Mulai dari 600 juta rupiah, kemudian bertambah 1,5 dan saat ini masih proses 2,150.000.000," jelas Elsa.

Terkait dengan isi Raperda, Elsa berharap apabila nantinya sudah disahkan, benar-benar dipatuhi dan dilaksankan. Serta, apabila ada pelanggaran, diharapkan  ada sanksi tegas. Bukan hanya sanksi administrasi, melainkan juga denda dan hukum.

Sementara itu, Anggota Komisi B, Lasuri menjelaskan, latar belakang adanya Raperda ini, salah satunya ining menjadikan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian Indonesia dengan ekonomi kerakyatan. Kaitannya, ekonomi kerakyatan tentunya melalui UMKM dan koperasi. "Intinya melalui Raperda ini, ke depan ingin memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro. Setelah FGD ini, masukan kami terima untuk dikaji. Selanjutnya akan diagendakan FGD lagi yang ke dua," papar Lasuri. [ito/mu]

Tag : komisi, b, dprd, dekopinda, dinas, ukm, umkm, bojonegoro, raperda, perda

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Thursday, 03 January 2019 16:30

    Raker BMG 2019

    GM Bacakan SK, Inilah Leader Baru di Redaksi bB dan bT

    GM Bacakan SK, Inilah Leader Baru di Redaksi bB dan bT Dalam rangka menjalankan roda perusahaan di bawah naungan Blok Media Grup (BMG) dengan semangat mengawali tahun 2019 ini, ada penyegaran yang dilakukan pada anak-anak perusahaan BMG, termasuk dalam redaksi blokBojonegoro.com...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Wednesday, 24 October 2018 09:00

    LoKer dan Iklan Baris di bB

    Lebih Mudah dan Tepat untuk Promosi

    Lebih Mudah dan Tepat untuk Promosi Untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat luas, terutama pembaca setia blokBojonegoro.com, redaksi menyediakan kanal khusus untuk informasi lowongan kerja (LoKer) dan iklan baris....

    read more