20:00 . Pasca Pemilu, Kapolres Himbau Jangan Ada Pawai   |   19:00 . Jokowi-Amin Menang 67 Persen di Bojonegoro   |   18:00 . Meski Surat Suara Tertukar, KPU Mengklaim Tidak Ada PSU   |   17:00 . Evakuasi Korban, Jalan Raya Macet Cukup Panjang   |   16:00 . Avanza Vs Truk di Margomulyo, 2 Mobil Ringsek   |   15:00 . Triwulan Pertama, Ada 850 Klaim Asuransi ke Jasa Raharja   |   14:00 . SMPN 1 Kapas Kembali Rebut Juara Pencak Silat O2SN   |   12:00 . Saat Pemungutan Suara, Tiga TPS Surat Suaranya Tertukar   |   09:00 . Panitia Gandeng Mahasiswa dan Komunitas, Ini Alasannya?   |   08:00 . Rayakan Hari Jadi, AMSI Gelar Kontes Jurnalistik dan Seminar Anti Hoax   |   07:00 . Kurang Percaya Diri dalam Memimpin? Pastikan Anda Menerapkan 5 Hal Ini   |   22:00 . Akses Menuju 5 TPS di Bojonegoro Putus Akibat Banjir Bandang   |   21:30 . [Cek Fakta] Nenek Bawa Surat Undangan Kenduri ke TPS di Bojonegoro   |   20:00 . Libur Nasional, Pengunjung WWG Meningkat   |   19:00 . Pelaku Serangan Fajar Ditangkap   |  
Thu, 18 April 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Sunday, 02 December 2018 12:00

Tanggapan atas 'NU dan Pertanian'

Reforma Agraria Adalah Kunci

Reforma Agraria Adalah Kunci

Oleh : Ali Ibrohim, S.HI*)

Tidak ada yang salah dari tulisan NU dan Pertanian. Namun, berbicara pertanian adalah berbicara tanah, juga agraria. Perlu dibedakan mengenai tanah dan agraria. Agraria lebih luas lingkupnya. Petani yang hidup di Indonesia ini tidaklah bisa tenang. Harus was-was setiap hari, bukan karena gerakan makar, teroris apalagi HTI dan PKI. Harus was-was karena ada banyak Undang-undang yang melegitimasi “perampasan” tanah rakyat, termasuk lahan pertanian. Aturan yang memperbolehkan perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Belum lagi aturan terkait perdagangan bebas yang membuka celah untuk barang impor menghancurkan harga panen petani, pencabutan subsidi pupuk dan sederet aturan global yang mengintervensi aturan nasional ataupun lokal.

[Baca juga: NU dan Pertanian ]

Berbicara lahan pertanian di Bojonegoro, jelas masalah. Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah(RTRW) sudah banyak dilanggar. Banyak lahan-lahan produktif yang ditentukan sebagai lahan pertanian kemudian diubah menjadi tempat berdiri bangunan.

Dari fakta tersebut, kita bisa berkata bahwa Bojonegoro tidak kekurangan petani (mereka banyak yang bekerja tani ke Lamongan dan Tuban bahkan Surabaya). Masalah utama sejatinya adalah mereka tak punya lahan garapan atau aksesnya sulit. Maka bohong jika petani berkurang dan menurun drastis populasinya. Yang berkurang drastis itu lahan garapannya. Perda RTRW dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tak cukup untuk membendung laju perubahan lahan pertanian ke non-pertanian.

Sebelum membahasa terkait pertanian dan kondisi lahan di Bojonegoro, perlu diketahui bahwa ada belasan UU yang mengebiri UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang saat itu juga disetujui oleh Partai NU (KH. Idham Chalid dan KH. Wahab Hasbullah sebagai pemimpinnya). Padahal, UUPA itu adalah harapan petani untuk mendapatkan lahan garapan 1-2 hektar per kepala keluarga. Di mana dengan lahan garapan 1-2 hektar itu keluarga petani dianggap sudah mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Sayangnya, program itu sampai hari ini gagal, meski sudah ada Perpres Reforma Agraria bulan kemarin. Sehingga, sebelum berbicara pendampingan, pemberdayaan dan penyejahteraan petani harus juga berbicara soal lahan garapan dan kelas di antara petani.

Ada empat kelas masyarakat petani. Tuan tanah (pemilik lahan tapi tidak ikut menggarap), petani kaya/sedang (lahan luas, ikut menggarap tapi memperkejakan orang), petani miskin (lahan sedikit, menggarap lahan dan jarang memakai tenaga orang lain) dan buruh tani (tak punya lahan tapi bertani dengan ikut ke orang lain).

Hal ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak dibedakan, program-program pertanian dari NU ataupun pemerintah jatuhnya akan salah sasaran. Pada kenyataannya, petani kaya/sedang dan tuan tanahlah yang sering mengakses bantuan dan subsidi-subsidi itu. Kepada petani miskin dan buruh tani, pendampingan dan pemberdayaan macam apa yang akan dilakukan jika pada pokok permasalahannya adalah soal jumlah lahan garapan yang tidak sesuai dengan hitungan kebutuhan pokok. Ini yang kemudian mendorong program-program pertanian itu sekedar formalitas dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan pokoknya.

Untuk itu, reforma agraria adalah kunci penyejahteraan petani. Ketika alat produksi sudah dikuasai, baru lah berbicara pendidikan, pemberdayaan dan program-program selanjutnya. Reforma Agraria, Redistribusi Lahan, Pembatasan Kepemilikan Lahan dll juga tertera dalam Rekomendasi Munas Alim Ulama 2017 dalam poin Ekonomi dan Kesejahteraan.

Namun, sebelum NU Bojonegoro berbicara hal tersebut, penting juga untuk ditanyakan,. Apakah ada pimpinan NU Bojonegoro yang memiliki tanah puluhan hektar dan tidak ikut bercocok tanam? Apakah ada tokoh Bojonegoro yang menguasai lahan puluhan hektar tanpa menjadi petani? Kalau ada, maka celakalah.

 
*)Penulis adalah  Mantan Pengurus PC IPNU Surabaya,
Pembelajar di Aksaraya-Society Education Centre (SEC)

Tag : Reofrma, agraria, bojonegoro, nu

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Wednesday, 27 March 2019 21:00

    Petani di Balen Mulai Panen Kelengkeng

    Petani di Balen Mulai Panen Kelengkeng Seorang petani di Desa Kedungdowo, Kecamatan Balen, Abdul Mukarom merasa senang karena pohon Lengkeng yang ia tanam dua tahun yang lalu sekarang ini buahnya sudah bisa dinikmati. Setelah empat pohon...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 16 April 2019 09:00

    Hilang STNK NoPol S-3761-DJ

    Hilang STNK NoPol S-3761-DJ Telah hilang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): No.Pol: S-3761-DJ Merk/Type: HONDA Warna: Hitam Tahaun pembuatan: 2012 Nomor Rangka: MH1JB8110CK809201 Nomor Mesin: JB81E1806215 Atas Nama: DASINAH Alamat: Dusun Kawis RT.01/RW.02 Desa Geger Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur....

    read more