21:00 . PDAM Macet, Begini Tanggapan Perusahaan   |   20:00 . Masyarakat Keluhkan Air PDAM Macet   |   19:00 . Lini Depan Kurang Tajam, Pelatih Persibo Terus Berburu Striker   |   18:00 . 352.567 Rokok Ilegal Dimushakan   |   17:00 . DPMD Pastikan Seluruh Desa Sudah Terima Dana Oprasional Pilkades   |   16:00 . Persiapkan Kondisi Fisik, Tim Futsal Porprov Bojonegoro Check Up Kesehatan   |   15:00 . Tingginya Pengangguran Pencaker Kurang Manfaatkan Media Informasi   |   14:00 . Kurangi Penggangguran Pasca Kelulusan Sekolah, UPT BLK Gelar Job Market Fair 2019   |   13:00 . PU Fraksi DPRD Dijawab Pemkab   |   12:00 . Sejarah Pilkades dari Masa ke Masa   |   11:00 . Bea Cukai Bojonegoro Musnahkan 352.567 Batang Rokok   |   10:00 . Suporter Persibo Sambut Mantan Pemain Persipura di Juanda Surabaya   |   09:00 . Festival Tari Thengul Internasional, ini Rangkaian Acaranya...   |   08:00 . Juli, di Bojonegoro ada Acara Berskala Internasional   |   07:00 . 8 Cara Ciptakan Suasana Makan yang Menyenangkan untuk Anak   |  
Tue, 25 June 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Sunday, 02 December 2018 12:00

Tanggapan atas 'NU dan Pertanian'

Reforma Agraria Adalah Kunci

Reforma Agraria Adalah Kunci

Oleh : Ali Ibrohim, S.HI*)

Tidak ada yang salah dari tulisan NU dan Pertanian. Namun, berbicara pertanian adalah berbicara tanah, juga agraria. Perlu dibedakan mengenai tanah dan agraria. Agraria lebih luas lingkupnya. Petani yang hidup di Indonesia ini tidaklah bisa tenang. Harus was-was setiap hari, bukan karena gerakan makar, teroris apalagi HTI dan PKI. Harus was-was karena ada banyak Undang-undang yang melegitimasi “perampasan” tanah rakyat, termasuk lahan pertanian. Aturan yang memperbolehkan perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Belum lagi aturan terkait perdagangan bebas yang membuka celah untuk barang impor menghancurkan harga panen petani, pencabutan subsidi pupuk dan sederet aturan global yang mengintervensi aturan nasional ataupun lokal.

[Baca juga: NU dan Pertanian ]

Berbicara lahan pertanian di Bojonegoro, jelas masalah. Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah(RTRW) sudah banyak dilanggar. Banyak lahan-lahan produktif yang ditentukan sebagai lahan pertanian kemudian diubah menjadi tempat berdiri bangunan.

Dari fakta tersebut, kita bisa berkata bahwa Bojonegoro tidak kekurangan petani (mereka banyak yang bekerja tani ke Lamongan dan Tuban bahkan Surabaya). Masalah utama sejatinya adalah mereka tak punya lahan garapan atau aksesnya sulit. Maka bohong jika petani berkurang dan menurun drastis populasinya. Yang berkurang drastis itu lahan garapannya. Perda RTRW dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tak cukup untuk membendung laju perubahan lahan pertanian ke non-pertanian.

Sebelum membahasa terkait pertanian dan kondisi lahan di Bojonegoro, perlu diketahui bahwa ada belasan UU yang mengebiri UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang saat itu juga disetujui oleh Partai NU (KH. Idham Chalid dan KH. Wahab Hasbullah sebagai pemimpinnya). Padahal, UUPA itu adalah harapan petani untuk mendapatkan lahan garapan 1-2 hektar per kepala keluarga. Di mana dengan lahan garapan 1-2 hektar itu keluarga petani dianggap sudah mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Sayangnya, program itu sampai hari ini gagal, meski sudah ada Perpres Reforma Agraria bulan kemarin. Sehingga, sebelum berbicara pendampingan, pemberdayaan dan penyejahteraan petani harus juga berbicara soal lahan garapan dan kelas di antara petani.

Ada empat kelas masyarakat petani. Tuan tanah (pemilik lahan tapi tidak ikut menggarap), petani kaya/sedang (lahan luas, ikut menggarap tapi memperkejakan orang), petani miskin (lahan sedikit, menggarap lahan dan jarang memakai tenaga orang lain) dan buruh tani (tak punya lahan tapi bertani dengan ikut ke orang lain).

Hal ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak dibedakan, program-program pertanian dari NU ataupun pemerintah jatuhnya akan salah sasaran. Pada kenyataannya, petani kaya/sedang dan tuan tanahlah yang sering mengakses bantuan dan subsidi-subsidi itu. Kepada petani miskin dan buruh tani, pendampingan dan pemberdayaan macam apa yang akan dilakukan jika pada pokok permasalahannya adalah soal jumlah lahan garapan yang tidak sesuai dengan hitungan kebutuhan pokok. Ini yang kemudian mendorong program-program pertanian itu sekedar formalitas dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan pokoknya.

Untuk itu, reforma agraria adalah kunci penyejahteraan petani. Ketika alat produksi sudah dikuasai, baru lah berbicara pendidikan, pemberdayaan dan program-program selanjutnya. Reforma Agraria, Redistribusi Lahan, Pembatasan Kepemilikan Lahan dll juga tertera dalam Rekomendasi Munas Alim Ulama 2017 dalam poin Ekonomi dan Kesejahteraan.

Namun, sebelum NU Bojonegoro berbicara hal tersebut, penting juga untuk ditanyakan,. Apakah ada pimpinan NU Bojonegoro yang memiliki tanah puluhan hektar dan tidak ikut bercocok tanam? Apakah ada tokoh Bojonegoro yang menguasai lahan puluhan hektar tanpa menjadi petani? Kalau ada, maka celakalah.

 
*)Penulis adalah  Mantan Pengurus PC IPNU Surabaya,
Pembelajar di Aksaraya-Society Education Centre (SEC)

Tag : Reofrma, agraria, bojonegoro, nu

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 24 June 2019 13:00

    Komunitas KBM Gelar Halal Bihalal dan Kopdar

    Komunitas KBM Gelar Halal Bihalal dan Kopdar omunitas Kita Belajar Menulis (KBM) Bojonegoro menggelar halal bihalal sekaligus kopi darat keempat. Acara tersebut dilaksanakan di kediaman salah satu rumah Anggota KBM, Roni Hardiawan, di Dusun Bakalan, Kepohbaru Bojonegoro....

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat