20:00 . Merekatkan Persatuan Bangsa, Polisi Kawal Kampung Siaga   |   19:45 . Wagub Jatim Halal Bi Halal dengan AMSI Jatim   |   19:30 . Tambahan 1 Orang Positif Covid-19 dari ODP   |   19:15 . Via Vidcon, Wagub Emil Halal Bi Halal dengan AMSI Jatim   |   19:00 . Mahasiswa ini Kuliah Sambil Berwirausaha Bisnis Camilan Kurma Selimut   |   18:00 . Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Apresiasi Penanganan Covid-19 di Bojonegoro   |   17:00 . Meski Kecewa Batal Berangkat, Calon Haji Pasrah   |   16:00 . Bupati Ngopdar Bersama Pemuda Bojonegoro   |   15:00 . Ular Sanca Kembang Hebohkan Warga Balen   |   14:00 . Diduga Penyakit Mata Tak Kunjung Sembuh, Warga Desa Karangdowo Gantung Diri   |   12:00 . Bhayangkari Bojonegoro Bagi Paket Suplemen dan Masker untuk Posko Covid-19   |   11:00 . Selain Emas, BPKB Juga Dominasi Agunan di Pegadaian saat Pandemi   |   10:00 . Tatib Direvisi, DPRD Bojonegoro Gelar Rapat dengan Video Conference   |   09:00 . 17.260 Siswa SMP-MTs Terima Kelulusan   |   08:00 . Cerita Dibalik Nama 'Arga Marvel' Penyanyi Bojonegoro yang Lagi Naik Daun   |  
Fri, 05 June 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 09 January 2019 14:00

Proyek Puluhan Miliar Terancam Gagal Bayar

Bupati Berencana Minta Legal Opini

Bupati Berencana Minta Legal Opini

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Hingga saat ini, polemik antara Forum Kontraktor dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak kunjung selesai. Terlebih Bupati Bojonegoro berencana meminta Legal Opini (LO) kepada Kejari Bojonegoro.

"Kami akan koordinasikan dulu dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro terkait legal opini," kata Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah kepada blokBojonegoro.com, Rabu (9/1/2019).

Ia menjelaskan, bahwa kaitan dengan belum dibayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek 100 persen di tahun 2018 tersebut tidak mudah. Sebab bersinggungan dengan hukum.

"Artinya harus ada kajian hukum dan dasar hukum yang jelas terkait mekanisme pencairan sebelum P APBD 2019," ucapnya.

Bupati Bojonegoro menyayangkan para kontraktor. Sebab ia menilai, para kontraktor mengetahui bahwa tanggal 31 Desember 2018 adalah hari terakhir. Sehingga, seminggu sebelumnya, baik pengerjaan fisik maupun administrasi harus selesai.

"Apalagi tahun ini, proyek fisik baik jembatan, jalan dan lainnya mencapai Rp1,6 triliun. Diminta kualitas bagus dan tepat waktu," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapensinas) Jawa Timur, Ali Huda menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus membayar paling cepat pada 15 Januari 2019.

"Kami mengasih kesempatan Pemkab untuk berfikir, jika tak kunjung dibayar. Maka kami akan melakukan tindakan lebih," pungkasnya. [yud/ito]

Tag : kontraktor, bupati, legal, opini


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat