08:00 . Mengenal lebih Dekat Program Sahabat Pertamina   |   07:00 . Pentingnya Air bagi Kesehatan   |   20:00 . 248 Siswa dari 3 Kabupaten Ikuti Rekrutmen Tenaga Kerja   |   19:00 . Lika-liku Perjalanan Usaha Putu Bambu Pertigaan Sumuragung   |   18:00 . Perawatan Kulit dengan Teknologi Canggih Mulai Hadir di Bojonegoro   |   17:00 . Cek Kelengkapan Mobil Siaga Desa   |   16:00 . Pertamina Serahkan 2 Unit Mobil Siaga Desa di Tuban   |   15:00 . Jatim Kondusif, Kecuali 4 Kabupaten   |   14:00 . 17 Kecamatan, Sementara DPTb Ada 2.412   |   13:00 . Target Seminggu, Pelipatan 4 SS Dikebut   |   12:00 . Jaga Lingkungan, PEPC Tanam Pohon Trembesi di Ngasem   |   11:00 . Terima Maaf Tirto.id, Laporan di Polda Jatim Dicabut   |   10:00 . Mahasiswa ITS Kunjungi Lapangan Banyuurip   |   09:00 . Solihin Jadi Timsel Komisioner KPU   |   08:00 . Ada Pemain Naturalisasi, Samsul Tak Takut   |  
Wed, 20 March 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 09 January 2019 14:00

Proyek Puluhan Miliar Terancam Gagal Bayar

Bupati Berencana Minta Legal Opini

Bupati Berencana Minta Legal Opini

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Hingga saat ini, polemik antara Forum Kontraktor dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak kunjung selesai. Terlebih Bupati Bojonegoro berencana meminta Legal Opini (LO) kepada Kejari Bojonegoro.

"Kami akan koordinasikan dulu dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro terkait legal opini," kata Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah kepada blokBojonegoro.com, Rabu (9/1/2019).

Ia menjelaskan, bahwa kaitan dengan belum dibayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek 100 persen di tahun 2018 tersebut tidak mudah. Sebab bersinggungan dengan hukum.

"Artinya harus ada kajian hukum dan dasar hukum yang jelas terkait mekanisme pencairan sebelum P APBD 2019," ucapnya.

Bupati Bojonegoro menyayangkan para kontraktor. Sebab ia menilai, para kontraktor mengetahui bahwa tanggal 31 Desember 2018 adalah hari terakhir. Sehingga, seminggu sebelumnya, baik pengerjaan fisik maupun administrasi harus selesai.

"Apalagi tahun ini, proyek fisik baik jembatan, jalan dan lainnya mencapai Rp1,6 triliun. Diminta kualitas bagus dan tepat waktu," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapensinas) Jawa Timur, Ali Huda menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus membayar paling cepat pada 15 Januari 2019.

"Kami mengasih kesempatan Pemkab untuk berfikir, jika tak kunjung dibayar. Maka kami akan melakukan tindakan lebih," pungkasnya. [yud/ito]

Tag : kontraktor, bupati, legal, opini

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 18 February 2019 08:00

    Petani Kalitidu Menyemai Refugia

    Petani Kalitidu Menyemai Refugia Mengendalikan OPT padi dengan cara menanam Refugia juga dilakukan petani di Desa Pumpungan Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur....

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Wednesday, 24 October 2018 09:00

    LoKer dan Iklan Baris di bB

    Lebih Mudah dan Tepat untuk Promosi

    Lebih Mudah dan Tepat untuk Promosi Untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat luas, terutama pembaca setia blokBojonegoro.com, redaksi menyediakan kanal khusus untuk informasi lowongan kerja (LoKer) dan iklan baris....

    read more