16:00 . Bangun Sinergitas Babinsa Ngambon Bantu Warga Atasi Longsor   |   15:00 . Pengenalan Keselamatan Berlalu Lintas, Begini Cerita Tino Voigt   |   14:00 . Sukarelawan EMCL Kerjabakti di Desa Ngraho   |   13:00 . Kunjungi Omah Jamur di Ngraho, Icipi Olahan Jamur Tiram   |   12:00 . Keren...!!! Belajar dari Internet, Pemuda Bojonegoro Berhasil Buat Sepeda Listrik   |   11:00 . Tanah Bantaran Bengawan Solo di Bawah Jembatan Kaliketek Longsor   |   10:00 . Aksi Program Relawan ExxonMobil di Desa Ngraho   |   09:00 . 1 April 2020, Parkir Berlangganan Mulai Diterapkan   |   08:00 . Musim Panen, Jasa Perontok Jagung Kebanjiran Sewa   |   07:00 . 4 Stereotip Wanita Karier yang Harus Diubah   |   19:00 . Bisnis Sosial Raup Keuntungan Sekaligus Bantu Sesama   |   18:00 . Produksi Jagung di Bojonegoro Selalu Lebihi Target   |   17:00 . Mendagri Tito: Budaya Amplop Harus Hilang dari Pelayanan Publik Pemerintah   |   16:00 . Bulog Belum Lakukan Penyerapan Komoditi Jagung, Begini Penjelasannya...   |   15:00 . Petani Masyarakat Samin Panen Raya Bareng Gubernur Jatim   |  
Wed, 26 February 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 01 February 2019 10:00

Komisi A Desak Kemendes Buat Regulasi Pengelolaan Pasar

Komisi A Desak Kemendes Buat Regulasi Pengelolaan Pasar

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro menginginkan pasar desa yang kini dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dikembalikan ke Pemerintah Desa (Pemdes). Lantaran dulunya pasar dikelola desa.

Menyikapi hal itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro konsultasi ke Kementerian Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Komisi A DPRD diterima Kepala Subbid Perdagangan Desa, Kemendes.

Kepala Subbid Perdagangan Desa, Iwan Yuliadi Budi Irawan dihadapan Komisi A DPRD Bojonegoro mengatakan, seharusnya Pemerintah Kabupaten mengambalikan kepada Pemreintah Desa.

Hal itu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah. "Lantaran untuk meningkatkan PAD desa dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan," kata Iwan sapaan akrabnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, apalagi yang mulanya aset itu adalah aset desa, yang sampai saat ini masih tercatat sebagai aset desa. Namun pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.

Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Ali Mustofa mengatakan, Komisi A DPRD mendesak Kementerian berwenang untuk membuat regulasi yang jelas supaya Pemerintah Kabupaten bisa mencabuat regulasi turunannya karena ada cantolan regulasi di atasnya.

"Pengelolaan Pasar Daerah saat ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan selepas PD Pasar dibubarkan," katanya kepada blokBojonegoro.com, Jumat (1/2/2019).

Diketahui, yang dulunya Pasar Desa namun kini pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah Pasar Tambahrejo Kecamatan Kanor dan Pasar Sroyo Kecamatan Kanor Bojonegoro. [yud/mu]

Tag : kemendes, dprd


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat