22:00 . Awal Pekan, Harga Logam Mulia Merosot   |   21:00 . Gadai Mobil Meningkat Tajam Saat Pandemi   |   20:00 . H+2 Lebaran Pasien Postif Covid-19 Tambah 6   |   19:00 . 185 Juta Dianggarkan untuk Pembangunan 2 Makam TMP   |   17:00 . Terus Menyusut, Puluhan ASN Pemkab Bojonegoro Pensiun   |   16:00 . Pencurian Listrik Masih Marak, PLN UP3 Bojonegoro Merugi Rp928 Juta   |   14:00 . PLN Kembali Aktifkan Petugas Baca Meter   |   13:00 . BKPP Lakukan E-Formasi untuk Pengajuan Formasi CPNS 2020   |   11:00 . Buka Usaha Dari Bisnis Hantaran, Hasilnya Cukup Menjanjikan   |   10:00 . Musim Kemarau Bojonegoro Bakal Lebih Panjang Tahun 2020 ini   |   09:00 . H+2 Lebaran, Bojonegoro Dibayangi Hujan Petir Pada Malam   |   08:00 . Pelayanan Pegadaian Libur Sementara, Buka Kembali 26 Mei   |   07:00 . Cara Sederhana Meningkatkan Kekebalan Tubuh   |   22:00 . Modal 100 Ribu, Wanita ini Sukses Usaha Seblak dan Baso Aci Instan   |   21:00 . Warga di Dusun ini Menjaga Silaturahmi Antar Umat Agama   |  
Tue, 26 May 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 08 February 2019 20:00

Keamanan Gedung Pemkab Bojonegoro

Dinilai Tidak Ramah Masyarakat, DPRD Soroti Kebijakan Bupati

Dinilai Tidak Ramah Masyarakat, DPRD Soroti Kebijakan Bupati

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Mulai hari ini, Jumat (8/2/2019), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membatasi izin pengunjung Gedung Lantai 7. Menanggapi kebijakan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menilai tidak ramah masyarakat Kota Ledre.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito mengetahui kebijakan yang diterapkan dengan alasan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai. "Namun model pengamanan tersebut malah akan semakin memberi kesan bahwa pejabat pemerintah mengambil jarak dengan rakyat yang dilayani," ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menuturkan, padahal paradigma pemerintahan adalah meletakan pejabat sebagai pelayan masyarakat dan harus dekat dengan rakyat. Lihat saja lanjut Anam, zaman Gus Dur menjabat Presiden RI yang membebaskan Istana Negara untuk dikunjungi rakyat, agar rakyat bisa langsung menyampaikan aspirasi dan masalahnya kepada Presiden.

Sekaligus Gus Dur menghapus stigma bahwa hanya pejabat penting saja yang bisa masuk Istana Negara. Bahkan PKL (Pedagang Kaki Lima) pun dibebaskan untuk berjualan di depan Istana Negara. "Jadi jika ada Bupati membuat kebijakan dengan memperketat pengamanan dengan membatasi akses masyarakat ke Kantor Pemda Lantai 7 itu, adalah kebijakan yang tidak populis dan kemunduran," tuturnya.

Anam yang juga Ketua DPD KNPI Kabupaten Bojonegoro menambahkan, Gedung Pemkab Lantai 7 itu sebenarnya juga dibangun dari pajak yang dibayar olah rakyat sehingga akan membuat kesan kepada masyarakat bahwa Pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro elitis dan ekslusif serta tidak merakyat.

"Padahal selama ini tidak pernah ada kasus pencurian di lingkungan Pemkab dan juga tidak ada kasus yamg mengancam keselamatan atau jiwa para pejabat Pemkab," pungkas Anam Warsito. [ito/lis]

Tag : bupati, pemkab, lantai


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat