22:00 . HMP PPKn Adakan Seminar Bertema Payung Hukum Bagi Tenaga Didik   |   21:00 . Pemkab Bojonegoro Beri Santunan untuk yang Meninggal Dunia   |   20:00 . Ditetapkan Tersangka, Kepala Inspektorat Terancam Hukuman ini   |   19:00 . PEPC Setor Pajak Rp 8,08 Triliun   |   18:00 . Ditutup, 57 Pendaftar KPU Bojonegoro Siap Berkompetisi   |   17:00 . Guna Perkuat Data, Kejari Bojonegoro Juga Datangkan 7 Ahli   |   16:30 . 8 Hari Team IT Ario Sighat Selesaikan Rekapitulasi, ini Hasilnya...   |   16:00 . Jalan Rusak, Warga Peringatkan Pengguna Jalan dengan Banner   |   15:00 . Diperiksa 5 Jam, Kepala Inspektorat Langsung Ditahan   |   14:00 . Diduga Ada Pemilih Ganda, Demokrat Laporkan Dua TPS di Ngasem   |   12:00 . Rangkaian HUT BUMN, Pertamina Gelar Pasar Murah di Empat Lokasi   |   11:00 . Gelar Turnamen Voli, BEM Unigoro Gandeng 3 Kabupaten   |   10:00 . Caleg Stres Kalah Pemilu, BPJS Siap Ongkosi Biaya Berobat   |   08:00 . Film Avenger Terbaru Sudah Rilis di Bioskop Bojonegoro   |   07:00 . Tips Kecantikan: Ingin Rambut Sehat? Coba Pakai Minyak Kelapa   |  
Fri, 26 April 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Friday, 08 February 2019 20:00

Keamanan Gedung Pemkab Bojonegoro

Dinilai Tidak Ramah Masyarakat, DPRD Soroti Kebijakan Bupati

Dinilai Tidak Ramah Masyarakat, DPRD Soroti Kebijakan Bupati

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Mulai hari ini, Jumat (8/2/2019), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membatasi izin pengunjung Gedung Lantai 7. Menanggapi kebijakan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menilai tidak ramah masyarakat Kota Ledre.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito mengetahui kebijakan yang diterapkan dengan alasan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai. "Namun model pengamanan tersebut malah akan semakin memberi kesan bahwa pejabat pemerintah mengambil jarak dengan rakyat yang dilayani," ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menuturkan, padahal paradigma pemerintahan adalah meletakan pejabat sebagai pelayan masyarakat dan harus dekat dengan rakyat. Lihat saja lanjut Anam, zaman Gus Dur menjabat Presiden RI yang membebaskan Istana Negara untuk dikunjungi rakyat, agar rakyat bisa langsung menyampaikan aspirasi dan masalahnya kepada Presiden.

Sekaligus Gus Dur menghapus stigma bahwa hanya pejabat penting saja yang bisa masuk Istana Negara. Bahkan PKL (Pedagang Kaki Lima) pun dibebaskan untuk berjualan di depan Istana Negara. "Jadi jika ada Bupati membuat kebijakan dengan memperketat pengamanan dengan membatasi akses masyarakat ke Kantor Pemda Lantai 7 itu, adalah kebijakan yang tidak populis dan kemunduran," tuturnya.

Anam yang juga Ketua DPD KNPI Kabupaten Bojonegoro menambahkan, Gedung Pemkab Lantai 7 itu sebenarnya juga dibangun dari pajak yang dibayar olah rakyat sehingga akan membuat kesan kepada masyarakat bahwa Pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro elitis dan ekslusif serta tidak merakyat.

"Padahal selama ini tidak pernah ada kasus pencurian di lingkungan Pemkab dan juga tidak ada kasus yamg mengancam keselamatan atau jiwa para pejabat Pemkab," pungkas Anam Warsito. [ito/lis]

Tag : bupati, pemkab, lantai

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Wednesday, 27 March 2019 21:00

    Petani di Balen Mulai Panen Kelengkeng

    Petani di Balen Mulai Panen Kelengkeng Seorang petani di Desa Kedungdowo, Kecamatan Balen, Abdul Mukarom merasa senang karena pohon Lengkeng yang ia tanam dua tahun yang lalu sekarang ini buahnya sudah bisa dinikmati. Setelah empat pohon...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 16 April 2019 09:00

    Hilang STNK NoPol S-3761-DJ

    Hilang STNK NoPol S-3761-DJ Telah hilang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): No.Pol: S-3761-DJ Merk/Type: HONDA Warna: Hitam Tahaun pembuatan: 2012 Nomor Rangka: MH1JB8110CK809201 Nomor Mesin: JB81E1806215 Atas Nama: DASINAH Alamat: Dusun Kawis RT.01/RW.02 Desa Geger Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur....

    read more