13:00 . Prediksi Awal Hari Raya Idul Fitri Akan Bersamaan   |   12:00 . AMSI Himbau Publik Baca Berita Dari Sumber Dipercaya   |   11:00 . Bunda Belanja, Anak-anak Bermain   |   10:00 . 172 Jabatan Sekdes Kosong, Pemilihan Wewenang Desa   |   08:00 . Aula Belajar Maslakul Huda Resmi Dibuka untuk Kegiatan Belajar Mengajar   |   07:00 . Ada Riwayat Keluarga dengan Penyakit Jantung? Lakukan Ini...   |   00:00 . Teguhkan Komitmen Pada Muhammadiyah Melalui Baitul Arqom   |   23:00 . BPD dari 13 Desa di Kecamatan Kapas Dilantik   |   22:00 . Aksi 22 Mei, Penumpang KA Jurusan Jakarta Diperiksa   |   21:00 . Peringati Nuzulul Quran, Remas Jami'Baitul Ghofur Sumodikaran Bagi Takjil   |   20:00 . Kenalkan Bright Gas Melalui 'BEDUK'   |   19:00 . Liga 3 Mulai, Persibo Siapkah?   |   18:30 . Persibo di Group A, Inilah Selengkapnya   |   18:00 . BPK Nilai WTP Laporan Keuangan Bojonegoro   |   17:30 . Cegah Pendangkalan, 6 Kali Dinormalisasi   |  
Wed, 22 May 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Monday, 11 March 2019 21:00

Bupati Ingatkan Aturan dan Kewenangan Desa

Bupati Ingatkan Aturan dan Kewenangan Desa

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah mengatakan, bahwa sejak ditetapkan undang-undang desa, desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan masing-masing.

Namun, hal tersebut ada batasannya. Sehingga, dalam menjalankan roda pemerintahan, desa harus berpatokan pada peraturan yang berlaku baik UU, Perpu, Perpres, Permen, Pergub, maupun Perbup.

"Karena sejatinya bupati adalah Pembina bagi para PNS maupun perangkat desa. Jadi pemerintah desa dalam membuat kebijakan tidak bisa semaunya," kata Bupati.

Misalnya, lanjut dia, dalam pencairan Dana Desa (DD) ada persyaratan melunasi PBB. Maka, syarat tersebut harus dipenuhi. Karena sejatinya DD salah satunya bersumber dari PBB. Uang dari PBB juga akan disalurkan melalui dana Desa.

"Jadi hal tersebut tidak akan memberikan kerugian, malah memberikan manfaat jika ikut membayar PBB," tutur Bupati.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djoko Lukito mengatakan, bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Semua ada sumber hukumnya dalam menentukan kebijakan.

"Jadi kita tidak bisa semaunya sendiri. Sehingga diharapkan perangkat desa dalam mengajukan DD harus sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku," katanya.

Sehingga nanti dalam pelaksanaan kegiatannya serta pertanggungjawabannya ada. Apa yang diusulkan dan yang dilaksanakan sesuai. Hal tersebut dapat sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Baik itu UU, Perpu, Perpres, Permen, Pergub, maupun Perbup," tuturnya.

Selain itu, tahun ini merupakan tahun politik. Pada tanggal 17 April akan dilaksanakan Pemilu. Diantaranya, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan juga DPD.

Setelah itu, Kabupaten Bojonegoro juga akan melakukan Pemilihan Kepala Desa (Kades) pada tanggal 26 Juni secara serentak. "Sehingga hal tersebut perlu persiapan yang sangat baik agar semuanya berjalan lancar," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Bojonegoro memberikan pembinaan kepada perangkat desa di Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Bojonegoro di Balai Desa Semanding, Senin (11/3/2019) dalam rangka penguatan kapasitas perangkat desa. [yud/mu]

Tag : bupati, perangkat

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat