17:00 . Kemenag Hanya Jalankan Aturan, Diska Wewenag PA   |   16:00 . Pilbox Peninggalan Belanda   |   15:00 . Melihat Tradisi Nyekar Jumat Pahing   |   14:00 . Senin, Peserta Lelang Jabatan Tes Wawancara   |   13:00 . Bulog Pastikan Mutu Beras di Bojonegoro Layak   |   12:00 . Per 15 Desember KA Argo Bromo Anggrek Berhenti di Stasiun Bojonegoro   |   11:00 . Mengenal Lala, Security Wanita Gedung Pemkab   |   10:00 . Komisi C DPRD Bojonegoro Berkunjung ke Kantor PEPC   |   09:00 . Melihat Pasar Hewan di Bojonegoro Selatan   |   08:00 . Pengajian, Moment Guyub Warga Desa   |   07:00 . Tips Pekerjaan: Begini Cara Atasi Baper di Kantor   |   20:00 . Emak Emak Modin Belajar Merawat Jenazah   |   19:00 . 7 Kecamatan ini Terkena Dampak Hujan Disertai Angin Kencang   |   18:00 . 352 Modin Perempuan Ikuti Pelatihan Keperawatan Jenazah   |   17:00 . Kondisi Gedung 7 Lantai Pemda Rontok   |  
Fri, 13 December 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tuesday, 13 August 2019 20:00

Mutasi Sekdes Kosong Tunggu Perda Rampung

Mutasi Sekdes Kosong Tunggu Perda Rampung

Kontributor: Muhammad Qomarudin

blokBojonegoro.com - Peraturan Daerah (Perda) terkait mutasi perangkat desa untuk mengisi kursi Sekretaris Desa (Sekdes) yang kosong di Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini terus digodok. 

Rencananya bakal ada dua mekanisme pengisian Sekdes untuk penjaringan dan penyaringan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa, pertama melalui sistem mutasi. Kedua, pembukaan pendaftaran kepada masyarakat umum.

“Mutasi itu sifatnya internal di pemerintahan desa tersebut. Perangkat desa yang dimaksud itu mulai dari  Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur), hingga Kepala Dusun (Kadus) boleh mengisi jabatan Sekdes," ungkap Kasi Bina Administrasi dan Aparatur Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, Andri Firnandi, Selasa (13/8/2019).

Ia mengungkapkan, dalam pengisiannya diharapkan juga berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih transparan atau terbuka. Sebab ditakutkan, jika tidak transparan bakal berdampak terhadap keharmonisan masyarakat.

"Sampai saat ini masih digodok, secepatnya akan segera disahkan dan Perda ini juga mengacu pada Permendagri," imbuhnya.

Sedangkan untuk mekanisme kedua melalui pendaftaran untuk masyarakat umum, harus dilakukan sesuai peraturan yang ada. Dalam hal ini desa juga mempunyai wewenang penuh dalam proses penentuan mekanisme peraturan yang ada.

"Pemkab tidak punya wewenang apapun, semuanya dari pembentukan panitia hingga kerjasama dengan pihak ketiga adalah wewenang desa, Pemkab hanya bisa mengawasi saja," ujar Andri.[din/lis]

 

Tag : perangkat, desa


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Thursday, 12 December 2019 00:00

    Inilah Cara Ibu Melenial Memperingati Hari Ibu

    Inilah Cara Ibu Melenial Memperingati Hari Ibu Ada hal yang beda dalam pertemuan Arisan Rutin ibu PKK Gg. Namlo RT.04/RW.01 Kelurahan Mojokampung Bojonegoro. Dalam pertemuan kali ini dikemas dengan memperingati hari ibu, para ibu PKK sangat...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat