07:00 . Waspada, Pemberian MPASI Kurang Tepat Bisa Berisiko Stunting   |   19:00 . 3 Orang Sembuh, Tambahan 2 Positif Covid-19   |   18:00 . Hadirkan Hotspot Area Untuk Akses Jangkauan Informasi yang Luas   |   17:00 . Gotong Royong Masyarakat Samin yang Masih Terjaga   |   16:00 . Pandemi, Apakah Pentol Sejati Terdampak?   |   15:00 . Siap Jaga Kyai Dan NKRI, Santri IPSPN-NU Dikukuhkan   |   13:00 . 852 Modin Wanita Dapat Insentif Rp125 Ribu Tiap Bulan   |   12:00 . MTQ di Bojonegoro Dilaksanakan 15 Oktober Mendatang   |   10:00 . Perlancar Aliran Sungai, Pemkab dan Koramil Kerja Bakti   |   08:00 . Angin Kencang Akibatkan Rumah Rusak dan Pohon Tumbang   |   07:00 . Berikut Ciri-Ciri Sakit Jantung   |   23:00 . Makin Maju, Pesantren Mahasiswa Attanwir Diresmikan   |   22:00 . Intip Museum Pertanian di Wisata Edukasi Pejambon   |   21:00 . Wisata Edukasi Pejambon Diresmikan Menteri Desa   |   20:00 . 2 Sembuh, Tambahan 2 Positif   |  
Mon, 28 September 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Saturday, 25 July 2020 11:00

Bayi Baru Lahir, Tunggakan dan Denda BPJS, ini Aturannya...

Bayi Baru Lahir, Tunggakan dan Denda BPJS, ini Aturannya...

Kontributor: Maulina Alfiyana

blokBojonegoro.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 menegaskan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

[Baca juga: Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS ]

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Janoe Tegoeh Prasetijo, menjelaskan, jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

"Untukbayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis," papar Janoe.

Sedangkan untuk tunggakan, Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018 nanti.

"Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan," lanjut Janoe.

Sementara itu, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. JIka peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG's. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

"Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. Jangan lupa, di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi," jelas Janoe lebih lanjut.

Beliau menyebutkan, Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

Menurutnya, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS.

"Denganadanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal," harapnya. [lin/ito]

Tag : bpjs, kesehatan, bojonegoro, jkn, kis


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Saturday, 22 August 2020 20:00

    Duet Wens-Komang Nahkodai AMSI 2020-2023

    Duet Wens-Komang Nahkodai AMSI 2020-2023 Asosiasi Media Siber Indonesa (AMSI) kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Wensesleus Manggut (Pemred Merdeka.com), sebagai Ketua Umum dan Wahyu Dhyatmika/Komang (Pemred Tempo), sebagai Sekretaris Jenderal periode 2020-2023 pada kongres kedua...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat