08:00 . Belum Berijin dan Jual Miras, Dua Karaoke di Mojoranu Diamankan   |   07:00 . Waspada, Pemberian MPASI Kurang Tepat Bisa Berisiko Stunting   |   19:00 . 3 Orang Sembuh, Tambahan 2 Positif Covid-19   |   18:00 . Hadirkan Hotspot Area Untuk Akses Jangkauan Informasi yang Luas   |   17:00 . Gotong Royong Masyarakat Samin yang Masih Terjaga   |   16:00 . Pandemi, Apakah Pentol Sejati Terdampak?   |   15:00 . Siap Jaga Kyai Dan NKRI, Santri IPSPN-NU Dikukuhkan   |   13:00 . 852 Modin Wanita Dapat Insentif Rp125 Ribu Tiap Bulan   |   12:00 . MTQ di Bojonegoro Dilaksanakan 15 Oktober Mendatang   |   10:00 . Perlancar Aliran Sungai, Pemkab dan Koramil Kerja Bakti   |   08:00 . Angin Kencang Akibatkan Rumah Rusak dan Pohon Tumbang   |   07:00 . Berikut Ciri-Ciri Sakit Jantung   |   23:00 . Makin Maju, Pesantren Mahasiswa Attanwir Diresmikan   |   22:00 . Intip Museum Pertanian di Wisata Edukasi Pejambon   |   21:00 . Wisata Edukasi Pejambon Diresmikan Menteri Desa   |  
Mon, 28 September 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Saturday, 25 July 2020 09:00

Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

Perpres 82 Tahun 2018 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

Kontributor: Maulina Alfiyana

blokBojonegoro.com - Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Janoe Tegoeh Prasetijo menyatakan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat.

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, disebutkan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

"Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang masih mendapatkan gaji di Indonesia," ujar Janoe.

Selain itu, Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

"Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi," kata Janoe.

Status Kepesertaan bagi Perangkat Desa

Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen PPU yang ditanggung oleh pemerintah.

"Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah," ujar Janoe. [lin/ito]

Tag : bpjs, kesehatan, jkn, kis, bojonegoro


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Saturday, 22 August 2020 20:00

    Duet Wens-Komang Nahkodai AMSI 2020-2023

    Duet Wens-Komang Nahkodai AMSI 2020-2023 Asosiasi Media Siber Indonesa (AMSI) kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Wensesleus Manggut (Pemred Merdeka.com), sebagai Ketua Umum dan Wahyu Dhyatmika/Komang (Pemred Tempo), sebagai Sekretaris Jenderal periode 2020-2023 pada kongres kedua...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat