Kades Nglampin Pasrah Jalani Proses Pemeriksaan Prona
Selasa, 28 Juni 2011 14:00:00 Kades Nglampin Pasrah Jalani Proses Pemeriksaan Prona

Reporter : Joel Joko

blokBojonegoro.com -
Ruspan, Kades Nglampin Kecamatan Ngambon Bojonegoro hanya bisa pasrah menjalani proses hukum dalam kasus dugaan pungli Prona.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sendiri telah menetapkan Ruspan sebagai salah satu tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Sementara, jumlah tersangka dalam dugaan korupsi dana prona, ada lima Kades yang diduga melakukan pungli Prona di desa setempat.

Saat datang datang di kantor Kejari Bojonegoro pagi tadi(28/6/11), Ruspan datang tanpa didampingi pengacara. Karena tidak didampingi pengacara, pihak kejaksaan memintanya kembali minggu depan.

Kepada wartawan, Ruspan mengaku hanya ditanya kondisi kesehatan dan apakah sudah siap menjalani pemeriksaan. Namun karena kasusnya berkaitan dengan tipikor maka harus didampingi seorang pengacara.

"Saya belum diperiksa, katanya harus didampingi pengacara, sehingga ditunda minggu depan," terangnya. Pria berkumis tebal itu akhirnya pulang dengan mengendarai Mio soul merah Nopol S 5548 CY.

Pihak Kejari Bojonegoro juga menitipkan pemanggilan ke-6 untuk warga yang akan menjadi saksi dalam kasus ini.
Menurut Ruspan warga takut datang ke kejaksaan karena menyangkut proses hukum.

Terpisah Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Sahrul membenarkan pemeriksaan Ruspan. Tetapi pemeriksaan hari ini belum menyangkut pokok materi. Sebab tersangka datang tanpa mendapat pendampingan pengacara. Kejari siap membantu penunjukkan pengacara apabila yang bersangkutan tidak mampu.

"Tetapi tadi tersangka mengatakan akan menunjuk pengacara sendiri untuk mendampingi pemeriksaan berikutnya," jelas Nusirwan.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi prona, ada lima kades yang tersandung kasus ini. Antara lain Kades Nglampin(Kec.Ngambon), Kades Jatigede (Kec.Sumberejo), Kades Maling Mati(Kec.Tambakrejo), Kades Cendono (Kec.Padangan) dan Ngujung (Kec.Temayang).

Dalam kasus ini sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Untuk itu kejaksaan juga memikirkan rencana untuk menahan para tersangka. Sebab tidak ada yang menjamin keberadaan tersangka.

Tersangka terancam dua pasal berlapis, yakni Pasal 12 dan 11 UU Korupsi No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.[oel/pen]


Teks Foto/Joel Joko: Kades Nglampin (Ruspan), saat mendatangi Kejaksaan Negeri Bojonegoro Selasa (28/6/2011)

Komentar Pembaca
  • Minggu, 03 Juli 2011 23:14:29 kromo
  • masih banyak kasus pronah tanah dibeberapa desa, sayangnya belum ada yang berani melapor, salah satunya di desa megale, kecamatan kedungadem, sudah 2 tahun sertifikat belum jadi. meskipun masarakat sudah membayar lunas Rp. 1.800.000. setiap bidang. hayooo bagai mana ini.

Nama Anda :
Email :
Komentar :
Masukkan 6 kode keamanan diatas
Video bB
Kamis, 24 Juli 2014 04:01:21 Festival Oklik di Bojonegoro
Berbagai tampilan unik disajikan peserta Festival Oklik di Kabupaten Bojonegoro. Tampak pejuang Hamas membawa kentongan dan berdoa untuk warga jalur Gaza.
Redaksi
Kamis, 26 Juni 2014 17:00:27 Open Office Tandai Syukuran Ultah bB Media Ketiga Open Office Tandai Syukuran Ultah bB Media Ketiga
Hari ini, Kamis (26/6/2014), blokBojonegoro Media (www.blokBojonegoro.com dan Tabloid blokBojonegoro) tepat berusia tiga tahun.
Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
Rabu, 23 Juli 2014 21:00:44 STIKES ICSADA Buka Posko Sehat di Depan Stasiun STIKES ICSADA Buka Posko Sehat di Depan Stasiun
STIKES ICSADA Bojonegoro membuka Posko Sehat STIKES ICSADA (PSSI) di depan Stasiun Besar Bojonegoro Jl Gajah Mada. Posko yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat tersebut kini ramai dipadati pengunjung, baik pagi, siang maupun malam
Info Tabloid bB
Senin, 05 Mei 2014 19:36:38 Tabloid bB Edisi Mei 2014
Dengan tema besar Guruku Sayang Guruku Malang, redaksi Tabloid blokBojonegoro di Bulan Mei 2014 ingin mengetengahkan realitas pengajar di lapangan untuk rubrik Investigasi. Khususnya untuk Kabupaten Bojonegoro. Sejak beberapa tahun belakangan ini, seiring kebijakan nasional, kesejahteraan guru terus ditingkatkan. Walaupun begitu, masih banyak tenaga pendidik yang jauh dari kata “sejahtera&rd ...