Kades Nglampin Pasrah Jalani Proses Pemeriksaan Prona
Selasa, 28 Juni 2011 14:00:00 Kades Nglampin Pasrah Jalani Proses Pemeriksaan Prona

Reporter : Joel Joko

blokBojonegoro.com -
Ruspan, Kades Nglampin Kecamatan Ngambon Bojonegoro hanya bisa pasrah menjalani proses hukum dalam kasus dugaan pungli Prona.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sendiri telah menetapkan Ruspan sebagai salah satu tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Sementara, jumlah tersangka dalam dugaan korupsi dana prona, ada lima Kades yang diduga melakukan pungli Prona di desa setempat.

Saat datang datang di kantor Kejari Bojonegoro pagi tadi(28/6/11), Ruspan datang tanpa didampingi pengacara. Karena tidak didampingi pengacara, pihak kejaksaan memintanya kembali minggu depan.

Kepada wartawan, Ruspan mengaku hanya ditanya kondisi kesehatan dan apakah sudah siap menjalani pemeriksaan. Namun karena kasusnya berkaitan dengan tipikor maka harus didampingi seorang pengacara.

"Saya belum diperiksa, katanya harus didampingi pengacara, sehingga ditunda minggu depan," terangnya. Pria berkumis tebal itu akhirnya pulang dengan mengendarai Mio soul merah Nopol S 5548 CY.

Pihak Kejari Bojonegoro juga menitipkan pemanggilan ke-6 untuk warga yang akan menjadi saksi dalam kasus ini.
Menurut Ruspan warga takut datang ke kejaksaan karena menyangkut proses hukum.

Terpisah Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Sahrul membenarkan pemeriksaan Ruspan. Tetapi pemeriksaan hari ini belum menyangkut pokok materi. Sebab tersangka datang tanpa mendapat pendampingan pengacara. Kejari siap membantu penunjukkan pengacara apabila yang bersangkutan tidak mampu.

"Tetapi tadi tersangka mengatakan akan menunjuk pengacara sendiri untuk mendampingi pemeriksaan berikutnya," jelas Nusirwan.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi prona, ada lima kades yang tersandung kasus ini. Antara lain Kades Nglampin(Kec.Ngambon), Kades Jatigede (Kec.Sumberejo), Kades Maling Mati(Kec.Tambakrejo), Kades Cendono (Kec.Padangan) dan Ngujung (Kec.Temayang).

Dalam kasus ini sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Untuk itu kejaksaan juga memikirkan rencana untuk menahan para tersangka. Sebab tidak ada yang menjamin keberadaan tersangka.

Tersangka terancam dua pasal berlapis, yakni Pasal 12 dan 11 UU Korupsi No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.[oel/pen]


Teks Foto/Joel Joko: Kades Nglampin (Ruspan), saat mendatangi Kejaksaan Negeri Bojonegoro Selasa (28/6/2011)

Komentar Pembaca
  • Minggu, 03 Juli 2011 23:14:29 kromo
  • masih banyak kasus pronah tanah dibeberapa desa, sayangnya belum ada yang berani melapor, salah satunya di desa megale, kecamatan kedungadem, sudah 2 tahun sertifikat belum jadi. meskipun masarakat sudah membayar lunas Rp. 1.800.000. setiap bidang. hayooo bagai mana ini.

Nama Anda :
Email :
Komentar :
Masukkan 6 kode keamanan diatas
Video bB
Jumat, 22 Agustus 2014 14:29:32 50 Aggota DPRD Bojonegoro Dilantik
Sebanyak 50 anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Eko Supriyono di Ruang Paripurna DPRD.
Redaksi
Sabtu, 13 September 2014 12:00:26 Kabarkan Melalui Info Center bB Media
Melalui nomor ponsel 0811333451, pembaca bisa menginformasikan setiap kejadian atau kabar untuk bisa ditindaklanjuti wartawan bB, sebutan blokBojonegoro Media.
Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
Rabu, 03 September 2014 13:00:42 Terapkan K-13, SMKN 2 Siapkan Guru Serba Bisa Terapkan K-13, SMKN 2 Siapkan Guru Serba Bisa
Kurikulum 2013 sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Salah satunya di SMKN 2 Bojonegoro. Untuk menyiapkan guru yang serba bisa, hari ini Rabu (3/9/2014) dilaksanakan sosialisasi Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan di Ruang Guru SMKN 2 Bojonegoro, Jalan Pattimura 3 Bojonegoro.
Info Tabloid bB
Selasa, 01 Juli 2014 09:51:00 Tabloid bB Edisi Juli 2014
Pada Juli 2014 atau bertepatan bulan dimana koperasi berdiri, awak redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin mengupas bagaimana koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Itu sesuai dengan prinsip yang ditanamkan sejak mulai digulirkan. Melalui tema besar di rubrik Investigasi “Koperasi atau Koper Isi” ingin digambarkan secara utuh bagaimana masyarakat disatu sisi terbantu dengan keber ...