Reporter: Muhammad A Qohhar
blokBojonegoro.com - Proses pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di Blok Cepu untuk Kabupaten Bojonegoro ikut terlibat langsung dengan proporsi bagian 4,48%. Selama ini, keterlibatan Bojonegoro melalui BUMD PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) selalu terjepit.
Hal itu disampaikan Direktur PT Surya Energi Raya (SER), Sugeng Suprawoto, yang juga pelaksana harian PT ADS, karena Direktur Utama (Dirut) masih belum terisi. "Padahal, secara rasio kita lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain," jelas Sugeng saat rapat di ruang paripurna DPRD Bojonegoro, Jumat (27/1/2012).
Sugeng menegaskan, setiap ada rapat, saat voting PT ADS yang mewakili Bojonegoro selalu kalah. Padahal, ada beberapa yang sangat tidak menguntungkan dan dirasa merugikan. Seperti budget untuk untuk BKS yang awalnya forum dijadikan badan.
Yakni, tahun 2011 yang harus ditanggung renteng ada Rp 870 juta yang intinya untuk operasional BKS. Bahkan, di dalamnya ada juga untuk THR, gaji dan biaya lainnya. Padahal, kondisi tersebut seharusnya tidak perlu.
"Tahun ini dianggarkan lagi kurang lebih Rp 525 juta, tetapi kita setelah berkoordinasi dengan Bupati Bojonegoro Suyoto sudah sepakat tidak membayar. Kalau tahun 2011 lalu kita membayar, karena memang semuanya juga membayar," sambungnya.
Jika dilihat dari komposisi, dari 10%, untuk Bojonegoro prosentasenya 4,48%, Kabupaten Blora 2,18%, 2,24% Jawa Timur dan 1,09% Jawa Tengah. Namun, saat voting Jawa Timur bukan bersama Bojonegoro, tetapi malah menjadi leader untuk berseberangan.
"Kita kalau bisa ingin keluar dari BKS Blok Cepu, karena secara umum banyak yang tidak pas. Persoalannya, pada waktu berdiri dan disepakati, ketua pertama adalah dari Bojonegoro yang diwakili Sekkab, Bambang Santoso. Kenapa saat itu disepakati proses dan juga kantornya di Semarang," jawabnya.
Melihat kondisi tersebut, Komisi B DPRD Bojonegoro secara serius melihat kondisi itu, dan mengaku belum bisa memutuskan apakah keluar dari BKS Blok Cepu atau mencari solusi lain.
"Kita masih perlu melakukan pembicaraan secara internal di komisi dan juga pihak lainnya," tegas Ketua Komisi B, Chisbullah Huda. [mad]
