Reporter: Riska Irdiana
blokBojonegoro.com - DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan mendukung pernyataan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas) yang melarang pekerja BP-Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Chisbullah Huda, kebijakan yang dikeluarkan BP-Migas akan semakin meringankan beban pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia tengah mengalami krisis energi.
"Memang seharusnya seperti itu," ujar Chisbullah Huda, Kamis (31/5/2012).
Ketua Fraksi Persatuan Nasional (FPN) ini menambahkan, harus ada perbedaan antara BBM untuk industri dengan BBM untuk konsumsi masyarakat. Sebab, BBM bersubsidi memang dialokasikan hanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Selama ini DPRD sudah mulai menggunakan BBM non subsidi," imbuh Huda.
Ia juga menuturkan harus ada sistem pengamanan yang ditempatkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, pemerintah juga harus mempelopori kebijakan ini. Namun, untuk mekanisme secara pasti masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Senada, salah satu unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto juga mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan BP-Migas ini. Menurutnya, sudah ada perhitungan sendiri dalam proses produksi Migas sehingga akan berdampak positif bagi pemerintah.
"Itu bagus, saya pikir untuk kegiatan industri Migas ini telah memiliki perhitungan tersendiri, dan saya mendukung hal tersebut," kata Wakil Ketua DPRD, Sukur Priyanto.
Dalam menerapkan kebijakan ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bojonegoro itu juga menyarankan adanya pengawasan.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, BP-Migas telah menginstruksikan K3S melarang pekerjanya memakai BBM bersubsidi. Pelarangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang gerakan penghematan penggunaan BBM, terutama BBM bersubsidi yang menggerus anggaran pemerintah sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. [ana/yud]
