Polemik Penyertaan Modal Bank Jatim
Bank Jatim Lempar Tanggungjawab ke Pemkab
Jumat, 08 Juni 2012 10:00:47 Bank Jatim Lempar Tanggungjawab ke Pemkab

Reporter: Riska Irdiana

blokBojonegoro.com - Menanggapi permasalahan penyertaan modal di Bank Jatim senilai Rp32 miliar yang dianggap ilegal oleh dewan, pihak Bank Jatim malah menyerahkan tanggungjawab tersebut langsung ke Pemkab Bojonegoro. Sebab, secara regulasi dan lain sebagainya wewenang Pemkab.

Kepada blokBojonegoro.com, Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro, Suharto enggan diikutkan dalam permasalah penyertaan modal yang dilakukan Pemkab Bojonegoro. Karena, secara proses sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga, pihak bank bersikukuh tidak ada permasalahan apapun, sebab pihaknya hanya menerima setoran saham.

"Itu permasalahan Pemda, bukan Bank Jatim. Kita hanya menerima setoran saham saja," kata Suharto.

Ditambahkan, bahwa dalam penyertaan modal ini sewaktu-waktu bisa dilakukan pengambilan. Namun, harus melalui mekanisme yang ada. Seperti proses rapat umum pemegang saham (RUPS) dan lain sebagainya.

"Jadi kami hanya sebatas menerima saham dan tidak tahu menahu permasalahan itu, apakah dianggap ilegal atau tidak," imbuhnya.

Seperti diketahui, data yang dihimpun blokBojonegoro.com menyebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kalangan dewan yang melakukan rapat panitia kerja (Panja) menilai ada yang janggal. Karena, aturan yang dipakai untuk mengeluarkan dana dari APBD kurang kuat regulasinya.

Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro telah terhitung menyertakan modal ke Bank Jatim sebanyak lima kali dengan berbagai kebijakan pendukung. Pernyertaan modal pertama senilai Rp1 miliar sebelum tahun 2011, dengan menggunakan acua Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemkab Bojonegoro.

Di Perda tersebut tidak disebutkan secara spesifik berapa dana dan jumlah yang disetor. Hanya saja di Pasal 4 (1) disebutkan besaran penyertaan modal daerah pada bank-bank dan BUMD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Setelah itu Pemkab menyertakan dana kedua pada Maret 2012 senilai Rp5 miliar dengan mengacu Perda sebelumnya, dan tidak diperkuat Perda baru. Penyertaan modal ditambah, yakni Rp19 miliar pada September 2011. Pada waktu itu telah ada regulasi melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011.

Di Pasal 4 (1-A) di Perda 11/2011 tentang besanya penyertaan modal dijelaskan, pada Bank Jatim ditetapkan untuk Tahun 2011 sebesar Rp19 miliar dan untuk Tahun 2012 Rp20 miliar. Yang menjadi pertanyaan, di tengah  perjalanan Bupati Bojonegoro, Suyoto mengirim surat ke Ketua DPRD Bojonegoro tertanggal 22 Maret 2012 dengan nomor 900/412/218.412/2012 tentang penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mendahului Perda tentang Perubahan APBD tahun 2012.

Di dalam itemnya menyebut ada penyertaan modal Rp27 miliar dan DPRD Bojonegoro menyetujui penerbitan Perbup tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu dikuatkan dengan surat tertanggal 26 Maret 2012 bernomor 900/477/412.2/2012 prihal rekomendasi DPRD dan ditandatangani Ketua DPRD, HM Thalhah.

Tidak berapa lama setelah itu, mumcul Perbup Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perbuo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD 2012. Sehingga, setoran di Bulan Maret 2012 yang awalnya sesuai Perda 11 Tahun 2011 hanya Rp20 miliar bertambah menjadi Rp47 miliar. Tambahan Rp27 miliar tersebut dianggap kurang kuat regulasinya, karena hanya memakai rekomendasi dari pimpinan DPRD dan Perbup.

Padahal, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2011 baru dimasukkan beserta rancangan regulasi lain pada Mei 2012 ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bojonegoro. Sehingga, dewan tetap ngotot untuk melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak, karena aturan atau regulasi masih digodok, tetapi dana telah dikeluarkan terlebih dahulu. Khususnya di Bank Jatim dan Badan Pengelolaan Keuangan, Bagian Hukum dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro. [ana/mad]

Komentar Pembaca
    Nama Anda :
    Email :
    Komentar :
    Masukkan 6 kode keamanan diatas
    Video bB
    Jumat, 22 Agustus 2014 14:29:32 50 Aggota DPRD Bojonegoro Dilantik
    Sebanyak 50 anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu akan dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Eko Supriyono di Ruang Paripurna DPRD.
    Redaksi
    Jumat, 07 November 2014 21:00:35 Reporter bB Juara 1 Lomba Jurnalis SKK Migas Reporter bB Juara 1 Lomba Jurnalis SKK Migas
    Lomba Karya Jurnalistik SKK Migas Jabamanusasi disabet reporter blokBojonegoro.com. Muhammad A. Qohhar yang memperoleh juara 1.
    Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
    Senin, 15 Desember 2014 20:00:47 FKMB UIN Sunan Ampel Gelar Diklat Jurnalistik FKMB UIN Sunan Ampel Gelar Diklat Jurnalistik
    Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro (FKMB) UIN Sunan Ampel Surabaya kembali menggelar diklat jurnalistik, Minggu (14/12/2014).
    Info Tabloid bB
    Selasa, 01 Juli 2014 09:51:00 Tabloid bB Edisi Juli 2014
    Pada Juli 2014 atau bertepatan bulan dimana koperasi berdiri, awak redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin mengupas bagaimana koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Itu sesuai dengan prinsip yang ditanamkan sejak mulai digulirkan. Melalui tema besar di rubrik Investigasi “Koperasi atau Koper Isi” ingin digambarkan secara utuh bagaimana masyarakat disatu sisi terbantu dengan keber ...