Polemik Penyertaan Modal Bank Jatim
Bank Jatim Lempar Tanggungjawab ke Pemkab
Jumat, 08 Juni 2012 10:00:47 Bank Jatim Lempar Tanggungjawab ke Pemkab

Reporter: Riska Irdiana

blokBojonegoro.com - Menanggapi permasalahan penyertaan modal di Bank Jatim senilai Rp32 miliar yang dianggap ilegal oleh dewan, pihak Bank Jatim malah menyerahkan tanggungjawab tersebut langsung ke Pemkab Bojonegoro. Sebab, secara regulasi dan lain sebagainya wewenang Pemkab.

Kepada blokBojonegoro.com, Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro, Suharto enggan diikutkan dalam permasalah penyertaan modal yang dilakukan Pemkab Bojonegoro. Karena, secara proses sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga, pihak bank bersikukuh tidak ada permasalahan apapun, sebab pihaknya hanya menerima setoran saham.

"Itu permasalahan Pemda, bukan Bank Jatim. Kita hanya menerima setoran saham saja," kata Suharto.

Ditambahkan, bahwa dalam penyertaan modal ini sewaktu-waktu bisa dilakukan pengambilan. Namun, harus melalui mekanisme yang ada. Seperti proses rapat umum pemegang saham (RUPS) dan lain sebagainya.

"Jadi kami hanya sebatas menerima saham dan tidak tahu menahu permasalahan itu, apakah dianggap ilegal atau tidak," imbuhnya.

Seperti diketahui, data yang dihimpun blokBojonegoro.com menyebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kalangan dewan yang melakukan rapat panitia kerja (Panja) menilai ada yang janggal. Karena, aturan yang dipakai untuk mengeluarkan dana dari APBD kurang kuat regulasinya.

Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro telah terhitung menyertakan modal ke Bank Jatim sebanyak lima kali dengan berbagai kebijakan pendukung. Pernyertaan modal pertama senilai Rp1 miliar sebelum tahun 2011, dengan menggunakan acua Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemkab Bojonegoro.

Di Perda tersebut tidak disebutkan secara spesifik berapa dana dan jumlah yang disetor. Hanya saja di Pasal 4 (1) disebutkan besaran penyertaan modal daerah pada bank-bank dan BUMD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Setelah itu Pemkab menyertakan dana kedua pada Maret 2012 senilai Rp5 miliar dengan mengacu Perda sebelumnya, dan tidak diperkuat Perda baru. Penyertaan modal ditambah, yakni Rp19 miliar pada September 2011. Pada waktu itu telah ada regulasi melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011.

Di Pasal 4 (1-A) di Perda 11/2011 tentang besanya penyertaan modal dijelaskan, pada Bank Jatim ditetapkan untuk Tahun 2011 sebesar Rp19 miliar dan untuk Tahun 2012 Rp20 miliar. Yang menjadi pertanyaan, di tengah  perjalanan Bupati Bojonegoro, Suyoto mengirim surat ke Ketua DPRD Bojonegoro tertanggal 22 Maret 2012 dengan nomor 900/412/218.412/2012 tentang penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mendahului Perda tentang Perubahan APBD tahun 2012.

Di dalam itemnya menyebut ada penyertaan modal Rp27 miliar dan DPRD Bojonegoro menyetujui penerbitan Perbup tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu dikuatkan dengan surat tertanggal 26 Maret 2012 bernomor 900/477/412.2/2012 prihal rekomendasi DPRD dan ditandatangani Ketua DPRD, HM Thalhah.

Tidak berapa lama setelah itu, mumcul Perbup Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perbuo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD 2012. Sehingga, setoran di Bulan Maret 2012 yang awalnya sesuai Perda 11 Tahun 2011 hanya Rp20 miliar bertambah menjadi Rp47 miliar. Tambahan Rp27 miliar tersebut dianggap kurang kuat regulasinya, karena hanya memakai rekomendasi dari pimpinan DPRD dan Perbup.

Padahal, rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2011 baru dimasukkan beserta rancangan regulasi lain pada Mei 2012 ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bojonegoro. Sehingga, dewan tetap ngotot untuk melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak, karena aturan atau regulasi masih digodok, tetapi dana telah dikeluarkan terlebih dahulu. Khususnya di Bank Jatim dan Badan Pengelolaan Keuangan, Bagian Hukum dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro. [ana/mad]

Komentar Pembaca
    Nama Anda :
    Email :
    Komentar :
    Masukkan 6 kode keamanan diatas
    Video bB
    Rabu, 16 Maret 2016 06:28:41 Lezatnya Kuliner Kepiting Sawah
    Berbicara tentang kepiting, yang muncul dipikiran Anda pasti hewan laut bercangkang keras dan banyak disajikan di warung-warung seafood tepi jalan. Namun apakah Anda pernah mencoba menu kuliner kepiting sawah atau biasa disebut yuyu?
    Redaksi
    Minggu, 15 Mei 2016 10:00:13 Gerakan Bojonegoro Menulis Gerakan Bojonegoro Menulis
    Perkembangan ekonomi Kabupaten Bojonegoro cukup pesat. Hal itu tak lepas dari produksi minyak di Blok Cepu yang mencapai puncak 165.000 barel perhari (bph). Ladang Blok Cepu berada di wilayah selatan Bojonegoro. Industri migas itupun berdampak di bidang lain, mulai sosial, politik, pariwisata, dan pendidikan.
    Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
    Sabtu, 28 Mei 2016 16:00:11 Lestarikan Budaya Islam, IPNU Kasiman Dukung Hadrah Rutinan Lestarikan Budaya Islam, IPNU Kasiman Dukung Hadrah Rutinan
    Seni hadrah sudah dikenal sebagai salah satu bentuk kesenian yang menjadi bagian dalam melakukan penyebaran ajaran agama Islam. Seni inipun diketahui sudah digunakan oleh para ulama sejak jaman dahulu dalam berdakwah. Dengan melestarikan seni ini, diharapkan nilai dari ajaran Islam semakin dapat dirasakan-melalui pendekatan budaya-oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut juga menjadi ihtiyar yang dilakukan oleh Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PAC IPNU) Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
    Info Tabloid bB
    Jumat, 31 Juli 2015 13:16:10 Tabloid bB Edisi Juli 2015
    Untuk Edisi Juli 2015, redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin menyajikan beberapa hal yang baru, terutama di halaman Investigasi. Dengan tema besar “Awasi Air Saat Musim Kering” dikupas secara mendalam mengenai kekeringan yang melanda hampir sebagian wilayah Kabupaten Bojonegoro, terutama yang berada jauh dari aliran sungai bengawan solo. Waduk pacal yang menjadi primadona, sekarang ini ...