Reporter: Joel Joko

blokBojonegoro.com - Sejumlah guru seleksi Peserta tes Kepala Sekolah (Kepsek) SMA di Bojonegoro  memprotes hasil seleksi. Diduga pemilhan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda ) tersebut  syarat dengan unsur politis pemerintah dan tidak transparan. 

Beberapa guru sekolah SMA yang enggan disebut namanya akan mengadukan hal itu ke Komisi C DPRD. Indikasi kecurangan itu disebutkan antar lain tidak melakukan tes tulis terlebih dahulu. Tiba-tiba Disdiksa langsung mengumumkan hasil seleksi administrasi berdasarkan rangking. Guru yang tidak lolos seleksi administrasi langsung dinyatakan tidak bisa mengikuti seleksi akademik pada 1 dan 2 Juni.

"Seharusnya dilakukan tes tulis dulu sebelum menyatakan kami gagal, karena persyarakatan administrasi sudah lengkap dan dinyatakan baik oleh Kepala Sekolah kami," ujar salah satu guru di wilayah Kanor.

Selain itu, yang bisa menentukan gagal atau tidaknya peserta seleksi dari  Lembaga Penjamin Mutu Pendidkan (LPMP) Jatim. Faktanya Disdikda sudah menyatakan ratusan peserta gagal sebelum tes tulis. Padahal belum tentu yang lolos tes akademik mendapat nilai bagus.

Panitia seharusnya mengikuti edaran yang disampaikan kepada peserta seleksi. Kalau metodenya seperti ini, bagaimana kriteria calon kepala sekolah tidak jelas. "Saya menduga ada unsur politis dari pemilihan tiga nama yang lolos seleksi," ujar para guru menduga-duga.

Sementara, Kabid Ketenagaan Disdikda Bojonegoro, Basuki menepis kalau seleksi kepala sekolah tidak transparan. Panitia sudah sepakat menggunakan metode pemilihan seperti itu. Pertimbangannnya, kuota kepala sekolah yang kosong hanya dua. Dari tiga orang yang masuk seleksi akademik hanya memilih dua orang saja.

Tahun ini, ada 217 jabatan Kepala Sekolah dari tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Bojonegoro yang hingga kini masih kosong. Terdiri, 208 jabatan Kepsek Sekolah Dasar (SD), 7 Kepsek SMP dan dua Kepsek SMA. Namun, jabatan itu akan segera terisi karena sekarang Disdikda setempat sedang melakukan seleksi Kepsek. [oel]/lis]