Menimbang Permenkes No 7 Tahun 2013
Sabtu, 27 April 2013 16:00:55 Menimbang Permenkes No 7 Tahun 2013

Oleh : Malikul Amin , Spd
 
Terbitnya Permenkes No 7 tahun 2013 pada tanggal 29 Januari 2013, yang mengatur pembatasan masa bakti bidan PTT perlu dipertanyakan.  Dalam Permenkes tersebut PTT dibatasi dua kali masa tugasnya. Artinya bidan PTT yang sudah enam tahun bekerja tidak di perkenankan memperpanjang lagi SK nya atau bisa tidak di perkenankan mengikuti penjaringan bidan PTT Pusat untuk berikutnya.

Aturan ini tak ayal menuai protes dri berbagai kalangan karena dipandang kebijakan pemerintah tersebut sangat tidak berpihak pada bidan PTT pusat dan masyarakat pada umumnya. Banyak yang mengeluh  karena dalam jangka panjang akan menimbulkan keresahan pada masyarakat dalam masa transisi berhentinya tenaga medis bidan/dokter PTT. Akibatnya akan ada kekosongan tenaga medis terutama di  daerah-daerah pedalaman yang sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan medis.

Permenkes tersebut telah mebuat Kemenkes NO 683/Menkes/SK/III/2011 tidak berlaku lagi. Dalam Kemenkes berisi pedoman pengangkatan dan penempatan dokter gigi spesialis/dokter /dokter gigi dan bidan PTT yang di anggap sudah tidak sesuai  dan perlu ada evaluasi. Yang mengalami perubahan dan termuat dalam Permenkes NO 7 tahun 2013 di antaranya, dokter PTT dapat memperpanjang paling banyak 1 kali masa penugasan, dan penugasan bagi dokter PTT kriteria di tempat terpencil, sangat terpencil semula 1 tahun menjadi  2 tahun, dari perubahan yang  terkait pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan PTT sesuai  degan daftar yang telah terlampir dalam permenkes.

Dengan diterbitkanya Permenkes tersebut sudah pasti membuat seluruh bidan PTT dan dokter PTT pusat  akan terancam  status kepegawaianya dan secara tidak langsung  terkesan menganaktirikan tenaga medis tidak tetap yang tersebar di seluruh polindes, pustu dan puskesmas di seluruh indonesia.

Untuk Permenkes tersebut masih dalam proses perundangan di Kementrian Hukum dan HAM tapi sudah diedarkan dan di sosialisasikan. Sehingga menuai protes seluruh bidan PTT/dokter PTT yang resah. Seperti  yang telah dilakukan beberapa bidan PTT yang ada di daerah dengan meluapkan kekecewaanya datang ke DPRD  seperti  bidan yang telah di lakukan bidan PTT Gresik pada hari Jumat  12 April 2013 lalu menyampaikan aspirasinya dengan hearing dengan DPRD  setempat. Mereka menuntut agar nasibnya di perhatikan, bisa diperbolehkan lagi melakukan perpanjangan SK dan jika bisa diangkat PNS.
Tidak menutup kemungkinan hal serupa akan membuat gejolak gerakan aksi-aksi serupa dalam tingkat daerah bahkan sampai ke pusat. Keresahan itu tidak hanya dialami oleh bidan PTT itu sendiri tapi juga dialami oleh Beberapa Kepala Dinas Kesehatan, seperti di Wonogiri. 

Padahal, di sisi lain jasa besar  bidan besar  PTT pusat sebagai srikandi kehidupan turut serta menekan AKI dan AKB. Dalam satu tahun ribuan bidan PTT di berhentikan maka akan menambah lagi  AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angka kematian bayi)  karena dalam proses transisi daerah harus mengusulkan kebutuhan bidan PTT baru dan belum tentu langsung disetujui. Tahun 2013 saja tidak ada pengangkatan bidan PTT pusat, hal tersebut akan menjadi ketimpangan yang menimbulkan permasalahan yang sangat panjang.

Kita bersama berharap agar keadilan benar benar bisa ditegakkan sehingga tidak lagi ada yang merasa dianiaya dan dirampas haknya sebagai warga negara Indonesia. Semua memiliki tujuan yang mulia dengan segala derma baktinya yang terkemas dalam bingkai bingkai perjuanganya masing masing sehingga terjadi keselarasan antara pemerintah dan dengan masyarakat, apalagi bidan PTT sangat berat tugasnya. Ibaratnya pemerintah dengan memperhentikan bidan PTT yang sudah menjalani masa tugasnya lebih dari 2 kali serta mengangkat bidan PTT baru lagi secara tidak langsung sama halnya seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru tapi menambah angka pengangguran yang baru juga. Secara logika seharusnya bidan PTT yang sudah ada masih tetap bisa memperpanjang SK nya karena dari segi kompetensi  dan pengalaman lebih menguasai dan rekrutmen penjaringan PTT baru tentunya prosesnya begitu panjang dan lebih rumit lagi.
Dalam hal ini pemerintah harus mengkaji ulang dan mau memfikirkan serta menghargai bidan PTT pusat terutama yang sudah mengabdi puluhan tahun. Agar srikandi srikandi tetap bisa tersenyum dan bisa menderma baktikan dengan segala kontribusinya yang di dedikasiakan pada pemerintah.
   
Penulis adalah alumni  GMNI (Mantan Wakabid Politik DPC GMNI Bojonegoro)

Komentar Pembaca
  • Sabtu, 27 April 2013 22:28:40 Maryatihz
  • Trims ya mas, tulisan anda telah membantu bidan ptt unt memdapatkan berita2 terbaru. Bantu kami Lanjut kan perjuangan. Bravo...!

  • Minggu, 28 April 2013 10:49:16 ita sepenuh hati
  • permenkes no.7 th 2013....bener bener membuat galau,resah,gundah Bidan PTT. krn perjuangan Bidan PTT amatlah mulia,Pasti Alloh akan menolong. teman-temen bidan mari kita berjuang!!tolak,...tolak,...tolak!permenkes no.7 th 2013.

  • Minggu, 28 April 2013 20:15:02 erny
  • Tugas seorang bidan menrtq lebih berat dr pgwai DPR.bidan g perduli siang ato mlm te2p mengemban tugas tp pgwai DPR sidang paripurna ja smbl nonton bokep ato klo g gtu mlah tdr.tul g.........

  • Senin, 29 April 2013 13:10:09 maya
  • Bukannya fokus pemerintah itu di perekonomian?????dg keluarnya permenkes no.7 th 2013 ini.otomatis membuat perekonomian bidan smakin menurun.bidan pns,cpns direncanakan dapatkan remunerasi..lha kita bidan ptt,,apa yang qt dapatkan??capeek hati ϑά̲ŋ pikiran.

  • Selasa, 30 April 2013 11:42:45 Sri puji astuti
  • Semua akan simpati dan membantu perjuangan bidan PTT ... jika persiden sby dan mentri kesehatan tidak mengerti dan memahami perjuangan kita, maka seluruh warga indonesia akan mengecam dan membencinya!!! semoha hati nuraninya terbuka dan bisa baca artikel yang di muat di media ini

  • Kamis, 02 Mei 2013 20:39:38 isyana eko wardani
  • kita berharap pemerintah lbh peka dengan keadaan dimasyarakat terutama profesi bidan, kita non stop ibarat menteri kesehatan didesa, kl memang diberlakukan permenkes no 7 tsb mana hati nurani pemerintah? ibarat kata habis manis sepah dibuang... jangan heran jika diberlakukan permenkes AKI dan AKB akan meningkat

  • Jumat, 03 Mei 2013 08:02:47 Antok
  • Aturan yg sudah ada dan sudah permanen mengapa justru akan di rubah.ada yg salah di negeri ini...Bidan itu sudah susah malah mau di bikin susah lagi. Tenang2 tggu saja nanti sebentar Lagi akan Yg unjuk gigi...ngikut aja.....di Batalkan hehehe...yg penting ikut saya ya hehehe

  • Jumat, 03 Mei 2013 18:00:16 Fitri Jadmiko
  • Pemerintah tak pernah memikirkan ke belakang, begitu beratnya menjadi bidan PTT, karena qita ujung tombak segalanya, kita yg paling bsentuhan dg masyarakat. Harusnya pengabdian kita diberi reward, bukannya dirampas hak2nya.

  • Rabu, 15 Mei 2013 09:17:50 mhd. yakin
  • yang perlu dikaji ulang adalah murah nya menberi izin mendirikan sekolah kesehatan dan melahirkan alumni yang tidak kompeten, dan orang2 ini yang menggantikan orang yang sudah berpengalaman sehingga meningkatkan lagi AKI dan AKB, mau dibawa kemana Kesehatan masyarakat. apa kata dunia.....?

Nama Anda :
Email :
Komentar :
Masukkan 6 kode keamanan diatas
Video bB
Kamis, 24 Juli 2014 04:01:21 Festival Oklik di Bojonegoro
Berbagai tampilan unik disajikan peserta Festival Oklik di Kabupaten Bojonegoro. Tampak pejuang Hamas membawa kentongan dan berdoa untuk warga jalur Gaza.
Redaksi
Kamis, 26 Juni 2014 17:00:27 Open Office Tandai Syukuran Ultah bB Media Ketiga Open Office Tandai Syukuran Ultah bB Media Ketiga
Hari ini, Kamis (26/6/2014), blokBojonegoro Media (www.blokBojonegoro.com dan Tabloid blokBojonegoro) tepat berusia tiga tahun.
Suara Pembaca & Citizen Jurnalism
Rabu, 23 Juli 2014 21:00:44 STIKES ICSADA Buka Posko Sehat di Depan Stasiun STIKES ICSADA Buka Posko Sehat di Depan Stasiun
STIKES ICSADA Bojonegoro membuka Posko Sehat STIKES ICSADA (PSSI) di depan Stasiun Besar Bojonegoro Jl Gajah Mada. Posko yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat tersebut kini ramai dipadati pengunjung, baik pagi, siang maupun malam
Info Tabloid bB
Kamis, 05 Juni 2014 10:06:41 Edisi Migas di Juni 2014
Jelang masa produksi puncak minyak dan gas bumi (Migas) Blok Cepu, ternyata masih menyisakan sejumlah polemik mengenai pembebasan lahan. Dengan tema rubrik Investigasi "Sengketa Lahan Migas" redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin mengetengahkan liputan ekslusif mengenai perjalanan proses pembebasan lahan. ...