17:00 . Karangdayu, Pusat Pengasapan Ikan dari Timur   |   16:00 . Beberapa Anggota Baru Perkuat AMSI Jatim   |   15:00 . 1.326 Pendekar Baru Pagar Nusa Dikukuhkan   |   14:00 . Kedepan, Bojonegoro Akan Bangun Kawasan Ekonomi Kreatif   |   13:00 . Gus Nabil: Jika Tidak Mau Sowan Kepada Kiyai, Silahkan Keluar   |   12:00 . 35 Ribu Peserta Akan Ikuti Upacara Hari Santri   |   11:00 . 'Si Gogor' Ikon Bojonegoro Resmi Dilaunching   |   10:00 . Lha...! Sebagian Lahan SMAN 3 Juga Akan Digusur?   |   09:00 . MoU Bersama, Polri Wajib Ikut Awasi Dana Desa   |   08:00 . Sally: Masyarakat Harus Rencanakan Kehamilan   |   07:00 . Penyebab Wanita Malas Berhubungan Seks Saat Mulai Menua   |   06:00 . Pilih Jalan Tengah, Pihak Bank Ganti Rugi   |   20:00 . PKPT At-Tanwir Gelar Makesta di Ponpes Misbahudin   |   19:00 . IDfos: Banyak Celah Kecurangan Seleksi Perangkat Desa   |   18:00 . Petugas Benahi Tiang Listrik dan Kabel di Pasinan   |  
Sat, 21 October 2017
Jl. Brigjen Sutoyo Gg. Langgar No. 5 Desa Sukorejo, Telp 0353-3412093, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Thursday, 12 October 2017 09:00:00

Ramai PNS Jangan Pakai LPG 3 Kg, Bagaimana Bojonegoro?

Ramai PNS Jangan Pakai LPG 3 Kg, Bagaimana Bojonegoro?

Reporter: Parto Sasmito, M. Yazid

blokBojonegoro.com – Belakangan ini berbagai daerah di Indonesia sibuk menyosialisasikan dengan surat edaran larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg). Terbaru Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Informasi blokBojonegoro.com, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2017 tentang pelarangan penggunaan LPG Tabung Ukuran 3 Kg untuk jajaran PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam SE tersebut menyebutkan, jika Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 Kg, selain itu para pelaku usaha selain Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000, juga termasuk yang dilarang.

Selain itu, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1.500.000 per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat tertera dalam SE itu juga.

Bagaimana dengan Pemkab Bojonegoro? Menurut Bupati Bojonegoro, jika larangan agar PNS tidak menggunakan LPG 3 Kg sudah dikeluarkan 2 tahun lebih seingatnya.

“Ingat saya untuk Bojonegoro sudah dua tahun yang lalu. Bahkan tim Pertamina kita undang dialog publik,” kata Kang Yoto, sapaan karibnya.

Dirinya berharap, jika edaran tersebut dapat dipatuhi oleh PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro, karena memang tujuannya untuk mengurangi subsidi pemerintah. [ito/zid/mu]


Kebijakan

Video bB

Redaksi

  • Friday, 25 August 2017 14:30:19

    Jambore Nasional Revolusi Mental di Solo

    GM bB Hadir Diundang Kajari Surabaya

    Jambore Nasional Revolusi Mental di Solo, Jawa Tengah yang dimulai Jumat (25/8/2017) berlangsung meriah. Bahkan, jalanan di kota asal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut sampai macet total.

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Wednesday, 04 October 2017 06:00:00

    Laporan dari Tiongkok (4)

    Berburu Rumah Makan Indonesia di Tiongkok

    Berburu Rumah Makan Indonesia di Tiongkok Disela-sela mengikuti The 22ND Annual Conference And General Meeting Of The International Association Of Presecutors di Beijing 11-15 September 2017 lalu, saya menyempatkan diri berburu rumah makan Indonesia di Tiongkok. Maklum selama konferensi lidah saya belum bisa sepenuhnya menerima menu lokal. Jadi selalu kangen rawon…

    read more

Info Tabloid bB

  • Friday, 31 July 2015 13:16:10

    Tabloid bB Edisi Juli 2015

    Tabloid bB Edisi Juli 2015 Untuk Edisi Juli 2015, redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin menyajikan beberapa hal yang baru, terutama di halaman Investigasi. Dengan tema besar “Awasi Air Saat Musim Kering”…

    read more