18:00 . Basuki Temu Kangen Bersama Alumni SMPN Dander   |   17:00 . Diduga Konsleting Listrik, 3 Rumah Warga Sudu Terbakar   |   16:00 . Persibo, Marwah dan Kebanggaan   |   15:00 . Kang Yoto: PNS Harus Pandai Atur Keuangan   |   14:00 . Ajang Silaturahim, Gebyar Maulid dan Pawai Ta'aruf Meriah   |   13:00 . Kompak, Siswa PSHT Bubulan Kerja Bakti Bangun Jalan   |   12:00 . DPU: Kami Sudah Mengingatkan Rekanan, Tapi Diabaikan   |   11:00 . UN Paket B dan C Diwacanakan Berbasis Komputer Tahun Depan   |   10:00 . Wakapolres Resmi Buka Drumband Competition   |   09:00 . Rawan Bencana, Sekcam Dander Imbau Masyarakat Waspada   |   08:00 . Ribuan Masyarakat Antusias Saksikan Lomba Drumband di GOR Dander   |   07:00 . Bahaya Tersembunyi Diet Rendah Karbo   |   00:00 . Lagu Akad jadi Penutup Acara Jazz Bengawan   |   23:00 . Selain ke PSSI, Manajemen Juga Melapor ke Menpora   |   22:30 . Payung Teduh Tampil, Penonton Nyalakan Kembang Api   |  
Sun, 17 December 2017
Jl. Brigjen Sutoyo Gg. Langgar No. 5 Desa Sukorejo, Telp 0353-3412093, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Thursday, 12 October 2017 09:00:00

Ramai PNS Jangan Pakai LPG 3 Kg, Bagaimana Bojonegoro?

Ramai PNS Jangan Pakai LPG 3 Kg, Bagaimana Bojonegoro?

Reporter: Parto Sasmito, M. Yazid

blokBojonegoro.com – Belakangan ini berbagai daerah di Indonesia sibuk menyosialisasikan dengan surat edaran larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg). Terbaru Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Informasi blokBojonegoro.com, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2017 tentang pelarangan penggunaan LPG Tabung Ukuran 3 Kg untuk jajaran PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam SE tersebut menyebutkan, jika Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 Kg, selain itu para pelaku usaha selain Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000, juga termasuk yang dilarang.

Selain itu, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1.500.000 per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat tertera dalam SE itu juga.

Bagaimana dengan Pemkab Bojonegoro? Menurut Bupati Bojonegoro, jika larangan agar PNS tidak menggunakan LPG 3 Kg sudah dikeluarkan 2 tahun lebih seingatnya.

“Ingat saya untuk Bojonegoro sudah dua tahun yang lalu. Bahkan tim Pertamina kita undang dialog publik,” kata Kang Yoto, sapaan karibnya.

Dirinya berharap, jika edaran tersebut dapat dipatuhi oleh PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro, karena memang tujuannya untuk mengurangi subsidi pemerintah. [ito/zid/mu]


Kebijakan

Video bB

Redaksi

  • Tuesday, 05 December 2017 10:00:00

    Sah, Nevi bT Lepas Lajang

    Sah, Nevi bT Lepas Lajang Keluarga besar blokMedia Group (blokTuban.com dan blokBojonegoro.com) berbahagia pada Senin (4/12/2017) malam. Pasalnya, admin perusahaan yakni Ria Nevitasari telah melepas lajang setelah dipersunting Syaikhul Umam.

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 11 December 2017 21:00:18

    KAJAT: Sarana Kembangkan Keilmuan Mahasiswa

    Dalam rangka menambah wawasan keilmuan, Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro gelar kajian bermanfaat (KAJAT) yang bertempat di Aula PCNU Bojonegoro. Senin, (11/12/2017).

    read more

Info Tabloid bB

  • Friday, 31 July 2015 13:16:10

    Tabloid bB Edisi Juli 2015

    Tabloid bB Edisi Juli 2015 Untuk Edisi Juli 2015, redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin menyajikan beberapa hal yang baru, terutama di halaman Investigasi. Dengan tema besar “Awasi Air Saat Musim Kering”…

    read more