17:00 . Karangdayu, Pusat Pengasapan Ikan di Bojonegoro Timur   |   16:00 . Beberapa Anggota Baru Perkuat AMSI Jatim   |   15:00 . 1.326 Pendekar Baru Pagar Nusa Dikukuhkan   |   14:00 . Kedepan, Bojonegoro Akan Bangun Kawasan Ekonomi Kreatif   |   13:00 . Gus Nabil: Jika Tidak Mau Sowan Kepada Kiyai, Silahkan Keluar   |   12:00 . 35 Ribu Peserta Akan Ikuti Upacara Hari Santri   |   11:00 . 'Si Gogor' Ikon Bojonegoro Resmi Dilaunching   |   10:00 . Lha...! Sebagian Lahan SMAN 3 Juga Akan Digusur?   |   09:00 . MoU Bersama, Polri Wajib Ikut Awasi Dana Desa   |   08:00 . Sally: Masyarakat Harus Rencanakan Kehamilan   |   07:00 . Penyebab Wanita Malas Berhubungan Seks Saat Mulai Menua   |   06:00 . Pilih Jalan Tengah, Pihak Bank Ganti Rugi   |   20:00 . PKPT At-Tanwir Gelar Makesta di Ponpes Misbahudin   |   19:00 . IDfos: Banyak Celah Kecurangan Seleksi Perangkat Desa   |   18:00 . Petugas Benahi Tiang Listrik dan Kabel di Pasinan   |  
Sat, 21 October 2017
Jl. Brigjen Sutoyo Gg. Langgar No. 5 Desa Sukorejo, Telp 0353-3412093, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Thursday, 12 October 2017 19:00:08

PNS Jangan Gunakan LPG 3 Kg

Realisasi Larangan PNS Gunakan Elpiji Melon Tergantung Kesadaran

Realisasi Larangan PNS Gunakan Elpiji Melon Tergantung Kesadaran

Reporter: Maratus Shofifah

blokBojonegoro.com - Bupati Bojonegoro melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram (Kg). Hal itu disampaikan sekitar 2 tahun lalu, namun hingga saat ini peraturan itu belum jelas realisasinya.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan, Agus Hariyana mengaku memang penyaluran elpiji tabung melon harus diawasi.

"Untuk penggunaan LPG untuk kalangan PNS memang tergantung dari kesadaran diri masing-masing," ungkapnya kepada blokBojonegoro.com.

Selain itu sosialisasi untuk PNS juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Karena mulai dari aparatur desa sampai ke tingkat kabupaten. Menurut Agus, jika memang aturan tersebut benar akan diberlakukan maka segera ditindaklanjuti.

"Kita akan berikan surat edaran untuk semua PNS dari yang ada di desa sampai kabupaten," ujarnya.

Terkait peraturan ini, Tim Pertamina pernah diundang dialog publik. Kang Yoto berharap, jika edaran tersebut dapat dipatuhi oleh PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro, karena memang tujuannya untuk mengurangi subsidi pemerintah. [ifa/lis]
 


Kebijakan

Video bB

Redaksi

  • Friday, 25 August 2017 14:30:19

    Jambore Nasional Revolusi Mental di Solo

    GM bB Hadir Diundang Kajari Surabaya

    Jambore Nasional Revolusi Mental di Solo, Jawa Tengah yang dimulai Jumat (25/8/2017) berlangsung meriah. Bahkan, jalanan di kota asal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut sampai macet total.

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Wednesday, 04 October 2017 06:00:00

    Laporan dari Tiongkok (4)

    Berburu Rumah Makan Indonesia di Tiongkok

    Berburu Rumah Makan Indonesia di Tiongkok Disela-sela mengikuti The 22ND Annual Conference And General Meeting Of The International Association Of Presecutors di Beijing 11-15 September 2017 lalu, saya menyempatkan diri berburu rumah makan Indonesia di Tiongkok. Maklum selama konferensi lidah saya belum bisa sepenuhnya menerima menu lokal. Jadi selalu kangen rawon…

    read more

Info Tabloid bB

  • Friday, 31 July 2015 13:16:10

    Tabloid bB Edisi Juli 2015

    Tabloid bB Edisi Juli 2015 Untuk Edisi Juli 2015, redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin menyajikan beberapa hal yang baru, terutama di halaman Investigasi. Dengan tema besar “Awasi Air Saat Musim Kering”…

    read more