16:00 . Tahun Ini Diprediksi Panen Tembakau Capai 10 Ribu Ton   |   15:00 . Lho..! di Dapil Ini Ada Partai Tanpa Bacaleg?   |   14:00 . Diduga Gangguan Jiwa, Perempuan Paruh Baya Diamankan   |   13:00 . Akhir Pekan Harga Emas Naik Rp5.000/Gram   |   12:00 . Dianggap Rendahkan Pesilat, IPSI Bojonegoro Kecam Pernyataan Menteri ESDM   |   11:00 . Diduga Dibakar, Pohon Roboh Tutup Jalan Temayang-Bubulan   |   10:00 . Kawal Persibo, Ratusan Suporter Away ke Blitar   |   09:00 . 4 Kali Kebakaran Hutan, Adm Perhutani Ancam Pidanakan Pelaku   |   08:00 . Nasib di Tangan Persedikab dan Perspa, Awas Ada Pengaturan Skor   |   07:00 . Punya Sahabat Sangat Penting Bagi Kesehatan Mental   |   06:00 . Nightmares   |   21:00 . Sempat Rp37.000 Perkilogram, Harga Daging Ayam Kini Turun   |   20:00 . Bersaing Ketat, Dapil V Dominasi Jumlah Bacaleg   |   19:00 . Diduga Dilakukan Oknum, Hutan KPRH Ringinanom Terbakar   |   18:00 . Dies Natalis ke 9, STIKes ICsada Gelar Safari Sosial   |  
Sat, 21 July 2018
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Thursday, 12 October 2017 19:00:08

PNS Jangan Gunakan LPG 3 Kg

Realisasi Larangan PNS Gunakan Elpiji Melon Tergantung Kesadaran

Realisasi Larangan PNS Gunakan Elpiji Melon Tergantung Kesadaran

Reporter: Maratus Shofifah

blokBojonegoro.com - Bupati Bojonegoro melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram (Kg). Hal itu disampaikan sekitar 2 tahun lalu, namun hingga saat ini peraturan itu belum jelas realisasinya.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan, Agus Hariyana mengaku memang penyaluran elpiji tabung melon harus diawasi.

"Untuk penggunaan LPG untuk kalangan PNS memang tergantung dari kesadaran diri masing-masing," ungkapnya kepada blokBojonegoro.com.

Selain itu sosialisasi untuk PNS juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Karena mulai dari aparatur desa sampai ke tingkat kabupaten. Menurut Agus, jika memang aturan tersebut benar akan diberlakukan maka segera ditindaklanjuti.

"Kita akan berikan surat edaran untuk semua PNS dari yang ada di desa sampai kabupaten," ujarnya.

Terkait peraturan ini, Tim Pertamina pernah diundang dialog publik. Kang Yoto berharap, jika edaran tersebut dapat dipatuhi oleh PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro, karena memang tujuannya untuk mengurangi subsidi pemerintah. [ifa/lis]
 


Kebijakan

Video bB

Redaksi

  • Friday, 20 July 2018 15:00:32

    LoKer Reporter blokMedia Group

    LoKer Reporter blokMedia Group Perkembangan blokMedia Group (blokBojonegoro media dan blokTuban media) semakin pesat belakangan ini dengan pembaca yang terus meningkat untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Hal itu membuat manajemen melakukan pembenahan, termasuk menambah jumlah reporter di lapangan.

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Info Tabloid bB

  • Friday, 31 July 2015 13:16:10

    Tabloid bB Edisi Juli 2015

    Tabloid bB Edisi Juli 2015 Untuk Edisi Juli 2015, redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin menyajikan beberapa hal yang baru, terutama di halaman Investigasi. Dengan tema besar “Awasi Air Saat Musim Kering”…

    read more