07:00 . Sebaiknya Olahraga Menjelang Berbuka Atau Setelah Berbuka Puasa?   |   23:00 . Gagal Panen, Warga Sudu Pilih Potong Padi untuk Pakan Ternak   |   22:00 . KPUK Sosialisasi Pilkada bersama GMNI   |   21:00 . Buat Mural, Curva Nord Tunjukan Persibo Masih Ada   |   20:00 . Hendak Menyeberang, Pelajar di Baureno Dihantam Sepeda Motor   |   19:00 . Pembuatan Kotak Suara Pilkada Capai 80 Persen   |   18:00 . Kurang Air, Hasil Panen Cabai Tak Maksimal   |   17:00 . Bagaimana Sikap Muslim Terhadap Non Muslim   |   16:00 . Anak Manja Ingin Berbuka, Bermain Aja di Taman Rajekwesi   |   15:00 . Stok Darah di Bojonegoro Hanya Sampai Pertengahan Puasa   |   14:00 . Efisiensi Waktu, 4 SMA Negeri Diberikan Aturan Khusus   |   13:00 . Diduga Sakit, Petani Ngraseh Meninggal Dunia di Sawah   |   12:00 . Bom Surabaya Libatkan Anak, BP3AKB Sebut; Salah Orang Tua   |   11:00 . SMA Terbagi 6 Zonasi, SMK Bebas   |   10:00 . Awal Puasa, Konsumen Barang Elektronik Meningkat   |  
Tue, 22 May 2018
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tuesday, 13 February 2018 08:00:13

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Sebelum masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto habis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan dua kali mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni pertama pada Oktober 2017 dan ke dua, Rabu (7/2/2018) kemarin. Namun mutasi yang pertama, belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menuturkan, pimpinan DPRD sengaja mengundang karena ingin memastikan mutasi yang dilakukan Pemkab tidak menyalahi aturan. Supaya instansi terkait, seperti Inspektorat membantu dan mengingatkan agar mutasi berjalan sesuai mekanisme.

"Mutasi (pertama) Oktober tidak boleh, sudah diingatkan Inspektorat karena belum ada izin dari Mendagri. Tapi tetap dilakukan izinnya belum turun, menjadi hal yang kurang pas," tuturnya usai pertemuan bersama BKPP di ruang ketua DPRD, Senin (12/2/2018).

Sedangkan mutasi bulan Februari ini sudah ada izinnya dari Gubernur dan Mendagri. Apalagi ini menjelang masa jabatan Bupati habis yang tinggal sebulan lagi, diharapkan jangan sampai muncul opini yang dilakukan yang syarat kepentingan.

"Tidak tahu sanksinya Pemkab, masyarakat yang menilai," kilah Sukur yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu.

Sementara itu Kepala BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bojonegoro, Zainuddin menuturkan, klarifikasi terkait mutasi Pegawai Negara Sipil (PNS) yang sudah dilakukan. Untuk mutasi kemarin (Fabruari) sudah ada izin Kemendagri dan salinannya juga sudah disampaikan ke dewan.

Sedangkan untuk mutasi pertama (Oktober) sebatas mengajukan ke Kemendagri dan ijinnya belum turun. "Mutasi izinnya sudah disampaikan ke Kemendagri," pungkas Zainuddin disinggung mutasi pertama. [zid/ito]


Kebijakan

Video bB

Redaksi

  • Thursday, 15 March 2018 16:00:00

    PEPC Silaturahmi di Kantor Baru bB

    PEPC Silaturahmi di Kantor Baru bB Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) mengunjungi kantor baru redaksi blokBojonegoro Media di Jalan KS. Tubun, Gang Srinayan nomor 3, Kelurahan Mojokampung, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (15/3/2018).

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 21 May 2018 22:00:32

    KPUK Sosialisasi Pilkada bersama GMNI

    Bertepatan dengan tahun politik, serta menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro menggelar Sosialisasi Pemilu besama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) setempat.

    read more

Info Tabloid bB

  • Friday, 31 July 2015 13:16:10

    Tabloid bB Edisi Juli 2015

    Tabloid bB Edisi Juli 2015 Untuk Edisi Juli 2015, redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin menyajikan beberapa hal yang baru, terutama di halaman Investigasi. Dengan tema besar “Awasi Air Saat Musim Kering”…

    read more