07:00 . 'Pelakor' Jadi Tren, Apa Kata Riset tentang Fenomena Ini?   |   22:00 . Peringati HPN, PWI Bojonegoro Ajak Masyarakat Bersalawat   |   21:00 . Chek Dam Bocor, 3 RT di Sarangan Kebanjiran   |   20:00 . Jual Mobil Lising, Warga Malo Masuk Bui   |   19:00 . Siswa Luar Daerah Perketat Persaingan Olimpiade Matematika IKIP   |   18:00 . Ketua DPRD Kosong, Wawan Digantikan Agung   |   17:00 . 3836 Petani Sudah Ikut Asuransi Pertanian   |   16:00 . GTT Segera Terima SK, PTT Masih Tak Jelas?   |   15:00 . Pemerintah Dander Akan Lakukan Normalisasi Sungai   |   14:00 . Genangi Hektaran Lahan Padi, Petani Terancam Gagal Panen   |   13:00 . 170 Guru di Bojonegoro Ikuti Seminar PTK   |   12:00 . Tak Mampu Tahan Derasnya Air, Tanggul Sambiroto Jebol   |   11:00 . Pemasangan APK Tunggu Desain dari KPU   |   10:00 . Tauwa, Minuman Nikmat, Hangat Segarkan Badan   |   09:00 . Ayo...! Berselawat Bareng Ustad M. Ridwan Asyfi dan Kang Prabu   |  
Mon, 26 February 2018
Jl. Brigjen Sutoyo Gg. Langgar No. 5 Desa Sukorejo, Telp 0353-3412093, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tuesday, 13 February 2018 08:00:13

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Sebelum masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto habis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan dua kali mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni pertama pada Oktober 2017 dan ke dua, Rabu (7/2/2018) kemarin. Namun mutasi yang pertama, belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menuturkan, pimpinan DPRD sengaja mengundang karena ingin memastikan mutasi yang dilakukan Pemkab tidak menyalahi aturan. Supaya instansi terkait, seperti Inspektorat membantu dan mengingatkan agar mutasi berjalan sesuai mekanisme.

"Mutasi (pertama) Oktober tidak boleh, sudah diingatkan Inspektorat karena belum ada izin dari Mendagri. Tapi tetap dilakukan izinnya belum turun, menjadi hal yang kurang pas," tuturnya usai pertemuan bersama BKPP di ruang ketua DPRD, Senin (12/2/2018).

Sedangkan mutasi bulan Februari ini sudah ada izinnya dari Gubernur dan Mendagri. Apalagi ini menjelang masa jabatan Bupati habis yang tinggal sebulan lagi, diharapkan jangan sampai muncul opini yang dilakukan yang syarat kepentingan.

"Tidak tahu sanksinya Pemkab, masyarakat yang menilai," kilah Sukur yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu.

Sementara itu Kepala BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bojonegoro, Zainuddin menuturkan, klarifikasi terkait mutasi Pegawai Negara Sipil (PNS) yang sudah dilakukan. Untuk mutasi kemarin (Fabruari) sudah ada izin Kemendagri dan salinannya juga sudah disampaikan ke dewan.

Sedangkan untuk mutasi pertama (Oktober) sebatas mengajukan ke Kemendagri dan ijinnya belum turun. "Mutasi izinnya sudah disampaikan ke Kemendagri," pungkas Zainuddin disinggung mutasi pertama. [zid/ito]


Kebijakan

Video bB

Redaksi

  • Wednesday, 07 February 2018 12:00:00

    Joe Jadi GM dan Yazid Promosi ke Pemred

    Joe Jadi GM dan Yazid Promosi ke Pemred Setelah blokTuban.com melakukan penyegaran, Blok Media Group kembali menggelar reorganisasi dan kini giliran blokBojonegoro.com. Pucuk pimpinan media online terpandang di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya itu resmi berganti.

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Info Tabloid bB

  • Friday, 31 July 2015 13:16:10

    Tabloid bB Edisi Juli 2015

    Tabloid bB Edisi Juli 2015 Untuk Edisi Juli 2015, redaksi Tabloid blokBojonegoro ingin menyajikan beberapa hal yang baru, terutama di halaman Investigasi. Dengan tema besar “Awasi Air Saat Musim Kering”…

    read more