08:00 . Petugas Gabungan Perketat Titik Penyekatan Kedewan-Cepu   |   07:00 . Menjaga Kesehatan di Hari Idul Fitri di Masa Pandemi Covid-19   |   19:00 . Pasca Macet....!!! Jembatan Glendeng Ditutup   |   18:00 . Macet...!!!! Kondisi Jembatan Glendeng saat Lebaran   |   17:00 . Renginang Jajanan Jadul Saat Lebaran   |   16:00 . AJI Sesalkan Penggunaan Data Jurnalis Sepihak oleh Pemkab Bojonegoro   |   15:00 . Jembatan Glendeng Penghubung Bojonegoro-Tuban Kembali Ditutup Sementara   |   14:00 . Lebaran, Harga Daging Sapi Merangkak Naik   |   13:00 . BAB di Bengawan, Bocah 13 Tahun Tenggelam   |   07:00 . Kenalkan Pola Makan Sehat Pada Anak, Apa yang Perlu Diperhatikan?   |   17:00 . Umat Katolik Bojonegoro Rayakan Kenaikan Isa Al Masih   |   16:00 . Bupati Bojonegoro dan Forkopimda Salat Ied di Masjid Agung Darrusalam   |   15:00 . Lebaran, Minuman Herbal Kekinian Banjir Pesanan   |   13:00 . Lebaran Agrowisata Belimbing Ngringinrejo Tetap Buka   |   11:00 . Libur Dua Hari, Berikut Jadwal Jam Operasional Kantor Selama Lebaran   |  
Sat, 15 May 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

UPK Balen Belum Tentukan Badan Hukum

blokbojonegoro.com | Wednesday, 08 February 2017 10:00

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Meskipun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah berakhir ditahun 2014 yang lalu, tetapi sampai sekarang ini belum ada regulasi yang mengaturnya. Termasuk UPK Kecamatan Balen  belum menentukan badan hukum terkait pengelolaan pelaksanaannya.

Camat Balen, Djuana Poerwiyanto mengatakan, beberapa waktu lalu ia bersama Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Balen berkunjung ke kementerian desa. Kedatangannta untuk konsultasi dan koordinasi, ditemui Kepala Subdit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kepala Subdit PMD peningkatan kapasitas.

Termasuk menanyakan terkait program eks PNPM kedepannya, seperti UPK. "UPK Balen belum menentukan aturan hukumnya, meskipun ada kecamatan lain yang sudah BUMDes bersama," terangnya kepada blokBojonegoro.com.

Kementerian juga menyampaikan kalau disana masih menunggu dan belum ada regulasi pasti. Sehingga kita belum berani bertindak. "Sekarang berjalan sesuai biasa dan menunggu regulasi," jelasnya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu direncana UPK akan menjadi Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan BUMDes bersama, untuk pengelolaan UPK eks PNPM.[zid/ito]

Tag : upk, eks, pnpm, bumdesa

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat