2017, Pemkab Bojonegoro Dinilai Tidak Pro Rakyat?

blokbojonegoro.com | Thursday, 30 March 2017 09:00

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Dari hasil kajian anggaran yang dilakukan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), perencanaan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dari tahun 2016 dibandingkan tahun 2017 sekarang ini. Namun ironisnya anggaran tersebut diduga diprioritaskan pada belanja pegawai, termasuk anggaran makan-minum dan wira-wiri pejabat Bojonegoro.

Berdasarkan grafik analisa kajian mahasiswa Unigoro, untuk belanja program di tahun 2016 sesuai APBD P mencapai 50,7 persen dan mengalami penurunan secara signifikan sesuai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2017 yang hanya 44,1 persen.

Padahal, jika dibandingkan dengan belanja pegawai sesuai APBD P 2016 sebanyak 31,5 persen dan mengalami peningkatan 33,6 persen berdasarkan KUA PPAS 2017. "Grafik itu menunjukkan bahwa tren alokasi anggaran APBD Bojonegoro pada belanja gaji naik, tapi tren belanja program pembangunan dialokasikan menurun. Filosofi anggaran itu harusnya diutamakan untuk kesejahteraan rakyatnya bukan untuk pejabat," kata salah satu Dosen Fisip Unigoro, Miftah kepada blokBojonegoro.com.

Selain itu, jika dirinci, peningkatan terlihat mencolok terkait anggaran makan-minum dan wira-wiri pejabat Bojonegoro. Sebab, untuk makan-minum sesuai APBD P 2016 hanya sekitar Rp6,9 miliar dan meningkat sekitar 150 persen menjadi sekitar Rp 14,6 miliar sesuai KUA PPAS 2017. Belum lagi pakaian dinas dalam APBD P 2016 sekitar Rp3,5 miliar, sedangkan di KUA PPAS 2017 meningkat menjadi sekitar Rp4,7 miliar.

Begitu pula perjalanan luar daerah pejabat Bojonegoro, dimana sesuai APBD P 2016 hanya sekitar Rp11,9 miliar,  tetapi di 2017 KUA PPAS meningkat menjadi sekitar Rp14 miliar. "Dari data itu menunjukkan tahun 2017, program Bojonegoro tidak pro rakyat. Serta pelaksanaan program di masyarakat berkurang," terang ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro (YSB) yang menaungi kampus Unigoro, Arif Januarso.

Menyikapi anggaran yang tidak seimbang itu, Mas Ayik sapaan akrabnya menjelaskan, kalau belanja pegawai meningkat, seharusnya belanja program juga meningkat. Apalagi pegawai itu jumlahnya tidak bertambah dan bahkan berkurang karena pensiun dan meninggal dunia.

"Di tahun 2017 dalam pelaksanaan program pembangunan maupun kegiatan akan terganggu dan tidak maksimal," pungkas Mas Ayik. [zid/mu]

Data belanja Pemkab Bojonegoro
- Belanja program
APBD P 2016      : 50,7 persen
KUA PPAS 2017 : 44,1 persen

- Belanja pegawai
APBD P 2016      : 31,5 persen
KUA PPAS 2017 : 33,6 persen

Data anggaran makan-minum, pakaian dinas dan perjalanan luar daerah pejabat Bojonegoro :
- Makan minum
APBD P 2016      : Rp 6.909.090.360
KUA PPAS 2017 : Rp 14.694.365.861

- Pakaian Dinas
APBD P 2016      : Rp 3.560.797.013
KUA PPAS 2017 : Rp 4.728.840.500

- Perjalanan dinas luar daerah
APBD P 2016      : Rp 11.923.405.198
KUA PPAS 2017 : Rp 14.036.136.945.

Tag : bojonegoro, apbd bojonegoro

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini