Pentingnya Open Data Bagi Jurnalis dan Pemerintah
blokbojonegoro.com | Sunday, 30 July 2017 22:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerapkan Open Gaverment Partnership (OGP), membuat jurnalis di Kota Ledre harus mengimbanginya. Pasalnya, open data terhadapan layanan publik utamanya, sangat penting bagi jurnalis dan pemerintah.
Sehingga, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro adakan focus group discussion (FGD) di hotel and resto MCM jalan Pemuda Bojonegoro, Minggu - Senin (30-31/7/2017). Melalui tema diskusi 'Peran media dalam keterbukaan data di Indonesia' yang diikuti sekitar 30 jurnalis di Bojonegoro.
Dalam agenda tersebut, ada sejumlah narasumber yang mengupas dan mendiskusikan tentang cara menggunakan data dalam penyajian media yang informatif. Beberapa narasumber yang hadir meliputi perwakilan Dinas Kominfo Bojonegoro, Idfos Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang.
Ketua AJI Bojonegoro, Anas Abdul Ghofur menjelaskan, tujuan FGD ini untuk mengkapanyekan transparansi, keterbukaan informasi dan data pemerintah dalam isu layanan publik. Serta menggali lebih dalam keterbukaan data publik yang di bawah koordinasi sekretariat Open Geverment Indonesia (OGI) saat ini.
"Membangun pemahaman bersama antara jurnalis dan sekretariat OGI terkait nilai penting open data dan open goverment bagi Pers dan pemerintah," terangnya.
Termasuk mendorong sekretariat OGI agar dapat menyediakan data, sesuai dengan kebutuhan pers untuk meningkatkan kualitas karya jurnalistik dan peran pers. Selain itu berbagi pengalaman barrier optimalisasi data dalam melakukan peliputan isu layanan publik. Serta mendorong editor dan jurnalis terlibat dalam kampanye keterbukaan data untuk publik
"Terbangun pemahaman yang sama nilai strategis open data, tidak hanya bagi pers tapi juga buat pemerintah," harapnya.
Sementara itu Direktur Idfos Indonesia, Joko Hadi Purnomo menyampaikan, beberapa kajian Idfos sudah melakukan kajian terkait OGP yang dilakukan Pemkab Bojonegoro. Namun dalam rapat OGP yang melibatkan beberapa unsur, baik NGO, pengusaha dan yang lain.
"Namun dari perwakilan media tidak tampak (saat rapat OGP). Padahal media berperan penting dalam penyampain informasi secara menyeluruh," sebutnya.
Akademisi salah satu kampus di Tuban itu juga mengkritisi terkait OGP yang diterapkan Pemkab Bojonegoro. Pasalnya dalam data yang disajikan menggunakan program PDF, sehingga membuat jurnalis kesulitan dalam mengolahnya menjadi karya jurnalis. "Tidak hanya program PDF itu, website yang digunakan loading lama (sulit diambil)," pungkasnya. [zid/ito]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
