Pengisian Perangkat Desa Serentak
Ketua AKD: Acara Desa, Kok Kita Tak Diajak Koordinasi
blokbojonegoro.com | Tuesday, 24 October 2017 13:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com – Polemik mengenai kedatangan Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ke Universitas Negeri Semarang (UNNES) masih bergulir. Dugaan ada hal yang kurang pantas dibuka pertama kali oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Namun, pihak AKD malah bertanya balik kepada Pemkab Bojonegoro. Kenapa setelah penandatanganan kerjasama dengan UNNES sebagai pihak ke tiga, desa tidak pernah diajak koordinasi. Malah UNNES langsung dengan perwakilan bupati.
“Perlu diingat, pengisian perangkat ini sesuai aturan kewenangan desa, bukan Pemkab. Jadi, apa salahnya jika kita yang diberikan mandat dan mewakili kepala desa bertanya,” kata Ketua AKD Bojonegoro, H. M. Choiri kepada blokBojonegoro.com, Selasa (24/10/2017).
Diceritakan setelah MoU dilakukan, pihak ketiga tidak lagi berkoordinasi dengan desa. Karena itu, AKD mengadu ke DPRD Bojonegoro dan sebagai pihak yang turut serta di proses pengisian perangkat ini, Anam Warsito dan Sugeng bersama-sama dengan AKD ke UNNES.
“Ke Semarangnya juga tidak terencana sedari awal, karena saat itu Mas Anam mau ada agenda ke Jakarta sehingga bersama-sama sekalian,” tambah Ambik, sapaan karibnya.
Pria yang menjabat sebagai Kades Plesungan itu mengaku kaget dan bingung saat ada kabar jika bupati berbicara mengenai ada permintaan ke UNNES untuk meloloskan jago perangkat desa. Karena materi ke UNNES tidak seperti itu yang sebenarnya.
“Kita koordinasi mengenai proses, sebab sejak awal AKD telah berkomitmen untuk menyukseskan pengisian perangkat ini walupun dari segi landasan hukum masih cukup resisten dipermasalahkan,” jelasnya.
Jadi kalau ada yang berbicara AKD meminta meloloskan jago dan lain-lain, itu tidak benar. [zid/ito]
Tag : akd, perangkat, desa, unnes
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
