Reporter: M. Yazid

 

blokBojonegoro.com - Selain banyaknya warganet yang diadukan ke polisi dengan pasal-pasal dalam UU ITE di tahun 2017, hal ini perlu dijadikan pelaran bersama. Apalagi di tahun 2018 menjadi tahun politik, termasuk di Kabupaten Bojonegoro, sehingga warganet (masyarakat pengguna internet) harus bijak dalam menggunakan ITE (informasi teknologi).

 

"Selaku jaringan SAFEnet  mengajak semua untuk ingat bahwa Tahun 2018 adalah tahun politik. Tentu tidak kita inginkan apa yang terjadi di tahun 2017 menjadi semakin memburuk, apalagi akan ada pilkada serentak di sejumlah provinsi yang dapat memicu rivalitas dan saling kriminalisasi antar pendukung," kata Direktur LBH Kinasih, Imam Muhlas.

 

LBH Kinasih yang juga menjadi bagian SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) itu menilai, bahkan akibat tidak direvisinya atau dicabutnya pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 pada saat pembahasan Komisi I dengan Kemkominfo, juga bisa berakibat mendorong pelaporan-pelaporan kasus penodaan agama dan pengancaman yang definisinya diartikan seenaknya sendiri dan pemaknaan individu.

 

"Meski UU ITE pernah direvisi dengan memuat beberapa poin perbaikan, seperti menambahkan penjelasan atas kata mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik," terangnya kepada blokBojonegoro.com.

 

Serta adanya penegasan bahwa pasal defamasi harus delik aduan absolut seperti pada pasal 310-311 KUHP, namun itupun hanya bersifat perbaikan pada penerapan pasal saja. Persekusi ekspresi yang semakin menguat dan pemidanaan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

 

Pasalnya dari 100 kasus persekusi ekspresi di indonesia dari hasil data SAFEnet 12 kasus di antaranya telah masuk ke persidangan, dan diputus bersalah dengan vonis antara 2 sampai 4 tahun penjara. Namun sebaliknya para pelaku persekusi hingga hari ini belum terungkap apalagi dipidanakan sekalipun apa yang mereka lakukan sudah jelas melanggar hukum.

 

"Untuk itu ayo, LBH kinasih Bojonegoro mengajak semua komponen untuk memperluas dukungan untuk mendorong penghormatan pada kebebasan ekspresi dan keadilan warga Indonesia," pungkasnya. [zid/mu]

Loading...