17:00 . Awal Tahun 2022, Ada 164 Kasus DBD dan DD Masuk Dinkes Bojonegoro   |   16:00 . Harga Cetakan Antam Turun, UBS Justru Naik   |   15:00 . 1 Jiwa Melayang, Pemdes Kandangan Imbau Tetap Waspada DBD   |   14:00 . Sepanjang 2021, Dinas Damkar Tangani 445 Sarang Tawon   |   13:00 . Era Baru Perdagangan Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Dimulai   |   12:00 . Bupati Anna Siapkan 4000 Beasiswa untuk Mahasiswa Tugas Akhir   |   11:00 . Kecelakaan Bus Margo Djoyo, 1 Orang Meninggal 5 Luka-luka   |   10:00 . Video Proses Evakusi Badan Bus Terguling di Jalur Bojonegoro Surabaya   |   09:00 . Video Kecelakaan Bus Terguling di Jalan Bojonegoro Surabaya   |   08:00 . Bus Terguling di Jalan Bojonegoro - Surabaya   |   07:30 . Hindari Truk, Bus Terguling di Mojodeso   |   07:00 . Jangan Langsung Dimarahi Jika Nilai Sekolah Anak Menurun, Bisa Jadi Gejala Stres Belajar   |   19:00 . Pelajar Bojonegoro Ikuti Virtual Zoom Meeting Himabo Goes To Campus   |   18:00 . Sinergi TNI-Polri Bersama Wartawan Bojonegoro   |   16:00 . Dinkes Bojonegoro Catat 112 Kasus DBD, 2 Orang Meninggal   |  
Tue, 18 January 2022
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

blokbojonegoro.com | Tuesday, 13 February 2018 08:00

Ternyata, Mutasi PNS Pertama Belum Dapat Izin Kemendagri

Reporter: M. Yazid

blokBojonegoro.com - Sebelum masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto habis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan dua kali mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni pertama pada Oktober 2017 dan ke dua, Rabu (7/2/2018) kemarin. Namun mutasi yang pertama, belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menuturkan, pimpinan DPRD sengaja mengundang karena ingin memastikan mutasi yang dilakukan Pemkab tidak menyalahi aturan. Supaya instansi terkait, seperti Inspektorat membantu dan mengingatkan agar mutasi berjalan sesuai mekanisme.

"Mutasi (pertama) Oktober tidak boleh, sudah diingatkan Inspektorat karena belum ada izin dari Mendagri. Tapi tetap dilakukan izinnya belum turun, menjadi hal yang kurang pas," tuturnya usai pertemuan bersama BKPP di ruang ketua DPRD, Senin (12/2/2018).

Sedangkan mutasi bulan Februari ini sudah ada izinnya dari Gubernur dan Mendagri. Apalagi ini menjelang masa jabatan Bupati habis yang tinggal sebulan lagi, diharapkan jangan sampai muncul opini yang dilakukan yang syarat kepentingan.

"Tidak tahu sanksinya Pemkab, masyarakat yang menilai," kilah Sukur yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu.

Sementara itu Kepala BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bojonegoro, Zainuddin menuturkan, klarifikasi terkait mutasi Pegawai Negara Sipil (PNS) yang sudah dilakukan. Untuk mutasi kemarin (Fabruari) sudah ada izin Kemendagri dan salinannya juga sudah disampaikan ke dewan.

Sedangkan untuk mutasi pertama (Oktober) sebatas mengajukan ke Kemendagri dan ijinnya belum turun. "Mutasi izinnya sudah disampaikan ke Kemendagri," pungkas Zainuddin disinggung mutasi pertama. [zid/ito]

Tag : Mutasi, pns, bojonegoro



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat