Sugeng Bahagijo go DPR RI
Bangun Kesadaran Pendidikan Kesehatan Perempuan
blokbojonegoro.com | Tuesday, 22 January 2019 12:00
Reporter: M. Safuan
blokBojonegoro.com - Perhatian semua pihak terkait kesehatan perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena perlu adanya upaya penyadaran bersama mengenai pendidikan kesehatan perempuan yang menjadi program Sustainable Developmen Goals (SDGs). Sehingga Sugeng Bahagijo, sudah menyiapkan kerangka kebijakan dan tindakan ketika menjabat DPR RI periode 2019-2024 mendatang, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kang Sugeng, panggilan akrab Sugeng Bahagijo memaparkan terkait membangun kesadaran pendidikan kesehatan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai data Riskesdas (2013) kalau kematian ibu paling banyak terjadi di RS pemerintah sebesar 41,9 persen. Bahkan angka kematian ibu (AKI) masih tinggi, jauh dari target MDGs. Kalau target RPJMN 2019 sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup, data SP (2010) ada 346, data SKDL (2012) sejumlah 359 dan data SUPAS (2015) mencapai 305. Padahal target MDGs hanya 102 saja.
"Fokus penting penurunan angka kematian ibu harus berfokus pada kualitas pelayanan, kebutuhan peningkatan kompetensi petugas kesehatan, kelengkapan obat, peralatan dan sarana prasarana layanan di semua lini layanan," paparnya.
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX (Bojonegoro-Tuban) menuturkan pula, harus adanya kemitraan tujuan pembangunan berkelanjutan diantaranya CO-Responsibility, CO-creation dan CO-implementation. Serta mekanisme tata kelola juga perlu diperhatikan mulai keterlibatan langsung pemimpin politik tertinggi, terpadu dalam struktur pemerintahan daerah, kelancaran komunikasi dan koordinasi antar sektor (pilar 1-4), keterlibatan unsur non pemerintah dan akuntabilitas terbuka.
Sebab prioritas target SDGs di Indonesia yakni pilar membangun sosial, ekonomi, lingkungan dan pilar membangun inklusif serta cara pelaksanaan. Sebab SDGs ini menyempurnakan Milenium Development Goals (MDGs) (2000-2015). Kang Sugeng menilai, kekurangannya terlambat 10 tahun, tidak partisipatif dan minim keterlibatan pemerintah daerah. Namun juga ada kelebihan, termasuk Kantor Urusan Khusus Presiden (KUKP) RI MDGs berperan baik, perbaikan angaran kesehatan (2011-Jampersal) dan RI terlibat aktif dalam forum PBB untuk pembentukan SDGs yang sekarang ini.
"Untuk sangat perlu memperhatikan sektor kesehatan dalam SDGs, mulai gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, Akses Kespro dan KB, serta sanitasi dan air," tuturnya kepada blokBojonegoro.com.
Dijelaskan Kang Sugeng secara detail, sektor kesehatan dalam SDGs terkait gizi masyarakat diantarnya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Termasuk sistem kesehatan nasional itu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia. Kalau akses Kespro dan KB itu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Begitu halnya dengan sanitasi dan air, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
"Namun perlu diingat konektifitas isu kesehatan SDGs dengan tujuan lainnya termasuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia," jelas Kang Sugeng yang juga Direktur Eksekutif Infid (International NGO Forum for Indonesia).
Aktivis kelahiran Tuban, 4 April 1967 menambahkan, isu kespro (kesehatan reproduksi) dalam SDGs diantarnya memastikan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia yakni pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan penidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional. Serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
Bahkan kerangka hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia sudah tertuang dalam Perpres 59/2017, SK menteri Bappenas 64/2018, Permendagri 7/2018 KLHS, permen Bappenas 7/2018 dan SK Pemda RAD tim koordinasi. "Yang penting dilakukan tahapan pelaksanaan SDGs di daerah, mulai membentuk tim koordinasi, rencana aksi daerah dan RPJMD, basis data dan produksi data SDGs dan diseminasi SDGs itu," imbuhnya.
Tindakan lainnya yang diinginkan dan dilakukan Kang Sugeng yakni penyusunan dokumen. Melalui menghimpun suara publik, menjamin dokumen pembangunan, menyusun draf RAD yang aplikabilitas, implementabilitas dan memiliki potensi transformasi kebijakan. Serta konsultasi publik dan dokumen disepakati bersama.
"Tapi tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga sangat membantu," harapnya.
OMS bisa berkontribusi dengan data dan informasi tentang kualitas hidup warga (kualitatif) dan tentang delivery program pemerintah (kuantitatif). Termasuk hasil monitoring dan evaluasi kinerja program tertentu, usulan kebijakan alternatif untuk menerobos masalah publik yang persisten/sulit dipecahkan dan ikut serta melakukan diseminasi dan sosialisasi tentang SDGs.[saf/lis]
Tag : sugeng, bahagijo, perempuan
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
