Sugeng Bahagijo Go DPR RI
Revolusi Industri 4.0, Perkuat Daya Saing Bojonegoro - Tuban Harus Dilakukan
blokbojonegoro.com | Tuesday, 29 January 2019 13:00
Reporter: Parto Sasmito
blokBojonegoro.com - Menyambut Revolusi IndustrI 4.0, masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban harus bisa memperkuat daya saing memasuki revolusi industri tersebut. Sehingga Sugeng Bahagijo, calon legislatif (Caleg) DPR RI sudah menyiapkan strategi agar dapat memajukan Kabupaten Bojonegoro dan juga Kabupaten Tuban yang menjadi tempat kelahirannya.
Sugeng Bahagijo menyampaikan, kemajuan teknologi dirasakan jauh lebih cepat ketimbang kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti halnya internet, robot, drone dan otomatisasi segala rupa pelayanan meliputi transportasi, perbankan, kesehatan dan yang lainnya menjadi tanda-tanda awal, bukan tanda akhir dari perkembangan supercepat teknologi komputer dan IT.
"Yang terkena dampaknya tidak saja di Indonesia, tetapi juga semua negara di seluruh dunia. Sebab Revolusi Industri 4.0 telah mempercepat dan memaksa pemerintah maupun industri untuk berubah menyiapkan perubahan. Pemerintah dan industri yang tidak siap, jelas akan kalah bersaing," ungkap caleg Dapil Bojonegoro-Tuban itu.
Kang Sugeng panggilan Sugeng Bahagijo mengungkapkan, jika kalah bersaing maka akan sulit untuk menarik pananaman modal dan menciptakan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja sempit dan terbatas, maka sebuah negara tersebut tentu akan susah naik kelas dari menegah menjadi maju.
Direktur Eksekutif International NGO Forum for Indonesia (Infid) itu melihat, tidak heran jika pabrikan pesawat AS Boeing, tidak saja rajin membuka dan menjangkau sekolah-sekolah menegah untuk menyelenggarakan pelatihan dan pemagangan. Tetapi pabrik tersebut menyediakan dana untuk melakukan advokasi kebijakan agar pemerintah AS lebih peduli dengan kesiapan angkatan kerjanya.
Di dalam Negeri, Presiden RI Jokowi telah memulai kebijakan penguatan SDM Indonesia sebagai fokus dan prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini tepat waktu karena Indonesia harus mengejar kecukupan ketersediaan 56 juta angkatan kerja terlatih (middle skil dan high skill) 15 tahun ke depan sampai 2030. Serta Indonesia harus duduk sejajar dengan negara negara maju.
Menurut Kang Sugeng, kalau Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) RI, Hanif Dhakiri telah menerjemahkan kebijakan tersebut dengan langkah langkah operasional dan nyata dalam berbagai bentuk, diantaranya memperluas akses dan mutu pelatihan vokasi, bekerjasama dengan industri untuk pemagangan di dalam negeri dan luar negeri. Serta berkolaborasi antara negara dan masyarakat dalam pelatihan kerja dalam bentuk BLK Komunitas di 1000 lokasi di seluruh Indonesia (2019).
"Tidak ada alasan Indonesia tidak mampu karena dengan mengalokasikan 5 persen dana pendidikan di APBN (Rp 400 triliun lebih). Mestinya dana sebesar itu bukan sanggup untuk membiayai pendidikan formal, tetapi juga untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja," terang Kang Sugeng.
Bagaimana dengan Bojonegoro - Tuban, apa yang harus dilakukan dan caranya supaya menjadi kabupaten termaju ?
Menurut Kang Sugeng, sebagai kawasan yang dilimpahi pertanian yang subur dan sumberdaya alam yang kuat seperti minyak dan gas, Bojonegoro dan Tuban dapat menjadi kabupaten termaju dan termandiri di Indonesia. Pasalnya aset dan potensi alam maupun sosial di Bojonegoro - Tuban yang ada perlu diolah dan dikelola dengan baik, agar menjadi barang yang bernilai tinggi. "Sehingga bisa membuat warga sejahtera untuk meraih kabupaten termaju tersebut, maka disyaratkan dua langkah utama," jelasnya.
Dipaparkan Kang Sugeng, yang utama adalah bagaimana kita memiliki warga negara dan angkatan kerja memiliki kemampuan mengolah hasil bumi dan sumberdaya alam sendiri, sehingga nilai tambahnya diperoleh warga Bojonegoro dan Tuban sendiri. "Intinya, pemkab didukung oleh pemerintah pusat, perlu melakukan investasi SDM, agar lebih banyak warga dan tenaga kerja memiliki skill yang memadai untuk mengolah potensi dan aset alam kabupaten," paparnya.
Termasuk lanjut Kang Sugeng, dengan kemampuan fiskal yang ada di Bojonegoro dan Tuban tidak memiliki kendala untuk menjadi pemerintah yang aktif. Pemerintah yang melakukan investasi untuk warga dan masyarakatnya. Namun yang masih harus dimajukan adalah kebijakan, program dan pendekatan implikasinya perlu ada pergeseran kebijakan.
Antara lain keberadaan Dinas Tenaga Kerja harus dipandang dan diletakkan sebagai dinas yang prioritas setara dengan Bappeda, Pekerjaan Umum dan dinas lainnya. Dinas tenaga kerja wajib dan penting diisi seluruhnya oleh ASN (Aparatur Sipil Negera) yang profesional, visioner dan ambisius untuk bisa melayani dan membuat perubahan perubahan.
"Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menjadi ujung tombak pelayanan dan investasi SDM. Dengan analogi sepakbola, jika dulunya Disnaker hanya berperan sebagai bek atau pertahanan, maka Disnaker baru perlu menjadi striker atau gelandang serang. Untuk mencetak gol," sebutnya.
Kegiatan yang utamanya dilakukan Disnaker termasuk membuka akses informasi kerja, pelatihan kerja dan pemagangan kerja. Namun secara umum menurut Kang Sugeng, masalah utama kebijakan yang harus diatasi dalam bidang SDM (tenaga kerja) adalah tingkat ketrampilan yang masih rendah (low skill), mismatch atau ketidaksambungan antara kebutuhan pasar kerja dengan kesiapan dan skill angkatan kerja.
"Idealnya, semua 28 kecamatan di Bojonegoro memiliki BLK komunitas dengan kejuruan tertentu, sehingga lebih banyak anak muda dan angkatan kerja kita memperoleh ppelatihan dan sertifikat pelatihan," harap Kang Sugeng.
Ditambahkan, idealnya lagi yang harus dilakukan semua SMK didukung oleh peralatan dan tanaga instrukur yang memadai. Sehingga lulusan SMK tidak saja lulus, tetapi siap kerja dan menguasai keterampilan karena metode belajarnya sangat dominan melalui metode praktik kerja langsung.
Selain itu dengan jumlah angkatan kerja muda yang besar, pemerintah daerah dan pusat menyediaan beasiswa pelatihan kerja di dalam Negeri dan luar Negeri. Idealnya lagi ekosistem kesiapan kerja telah ada dan disiapkan mulai dengan pendanaan pelatihan, hingga kerjasama dengan industri (penempatan kerja). "Mulai informasi kerja yang mudah, hingga pelayanan bimbingan kerja tersebar sampai kantor-kantor kecamatan," imbuhnya.
Di mana dan Bagaimana Solusinya ?
Solusi yang harus dilakukan menurut Kang Sugeng di antaranya :
- pertama, manfaatkan kemampuan fiskal yang ada untuk mengejar penguatan SDM, sumber pendanaan yang ada antara lain adalah Dana Desa dan Dana Pendidikan di APBD.
- kedua, sumber sumber dana yang berasal dari perusahaan seperti dana dana CSR;
- ketiga, sumber sumber dana lembaga filantropi seperti NGO dan lembaga lembaga dana.
- keempat, manfaatkan aset sosial yang di masyarakat seperti pondok-pondok pesantren dan lembaga lembaga pendidikan yang ada untuk bersama sama menyediakan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatiha kerja.
- kelima, manfaatkan kerjasama dengan perusahaan agar perusahaan ikut serta dalam pemagangan kerja. Sehingga nilai tambah industri padat modal di Bojonegoro dan Tuban dapat diserap oleh kaum muda dan tenaga kerja Bojonegoro dan Tuban.
Namun ditandaskan Kang Sugeng, hal itu semuanya tidak akan berjalan efektif dan berkelanjutan jika tidak ada lingkungan makro mendukung atau ekosistem pendukung. Pasalnya tugas dan kewajiban pemerintah pusat (Kantor Presiden, Kemenkeu dan Kemnaker) perlu juga membuat dukungan kebijakan dan regulasi. Salah satunya adalah Undang-undang Pelatihan Vokasi-Pemagangan dan dukungan pendanaan dengan cara alokasi sebesar 5 persen dari Dana Pendidikan di APBN (Rp 20 Triliun) untuk mendorong dan memperluas pelatihan kerja, pelatihan profesi dan pemagangan dalam semua bidang kerja, termasuk olahraga, kuliner, seni budaya. [ito/lis]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
