15:00 . Kerjasama Perhutani dan Kimia Farma Surabaya Gelar Vaksinasi untuk Masyarakat Umum   |   14:00 . PDM Bojonegoro Tetapkan 10 Dzulhijjah Jatuh 9 Juli 2022   |   12:00 . Satpol PP Jatim Beri Pelatihan Satgas Linmas Wilayah Bakorwil Bojonegoro   |   08:00 . PBNU Tetapkan Awal Dzulhijjah 1 Juli 2022   |   07:00 . Stres Selama Kehamilan Pengaruhi Jenis Kelamin Anak, Ini   |   17:00 . Kunjungi Donggala, Mendag Zulkifli Hasan: Pastikan Fokusnya Bukan Hanya Pulau Jawa   |   16:00 . Penentuan Idul Adha, LFNU Bojonegoro Menunggu Hasil Istbat   |   15:00 . Bojonegoro Siap Jika Ditunjuk Sebagai Pemilik Aset Jembatan Glendeng   |   14:00 . Tahun Ajaran Baru Segera Dimulai, Bersiap Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar   |   13:00 . Perpusgatda dan Dunia Imajinasi Ajak Anak-Anak Bermain Sambil Belajar   |   09:00 . Per Juli Beli Pertalite Lewat MyPertamina, Daerah Kamu Salah Satunya?   |   08:00 . Bupati Bojonegoro Bersedia Terima Aset Jembatan Glendeng, Bupati Tuban Absen Rapat   |   07:00 . Alergi pada Anak, Ini Cara Memperkuat Barrier Tubuhnya   |   20:00 . Kontingen Bojonegoro Tambah Tiga Medali   |   19:00 . Mendag Zulhas Bertemu Dubes Amerika Serikat, Sepakat Pererat Hubungan Ekonomi di Kawasan Indo-Pasifik   |  
Thu, 30 June 2022
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Keamanan Gedung Pemkab Bojonegoro

Dinilai Tidak Ramah Masyarakat, DPRD Soroti Kebijakan Bupati

blokbojonegoro.com | Friday, 08 February 2019 20:00

Dinilai Tidak Ramah Masyarakat, DPRD Soroti Kebijakan Bupati

Reporter: Parto Sasmito

blokBojonegoro.com - Mulai hari ini, Jumat (8/2/2019), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membatasi izin pengunjung Gedung Lantai 7. Menanggapi kebijakan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menilai tidak ramah masyarakat Kota Ledre.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito mengetahui kebijakan yang diterapkan dengan alasan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai. "Namun model pengamanan tersebut malah akan semakin memberi kesan bahwa pejabat pemerintah mengambil jarak dengan rakyat yang dilayani," ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menuturkan, padahal paradigma pemerintahan adalah meletakan pejabat sebagai pelayan masyarakat dan harus dekat dengan rakyat. Lihat saja lanjut Anam, zaman Gus Dur menjabat Presiden RI yang membebaskan Istana Negara untuk dikunjungi rakyat, agar rakyat bisa langsung menyampaikan aspirasi dan masalahnya kepada Presiden.

Sekaligus Gus Dur menghapus stigma bahwa hanya pejabat penting saja yang bisa masuk Istana Negara. Bahkan PKL (Pedagang Kaki Lima) pun dibebaskan untuk berjualan di depan Istana Negara. "Jadi jika ada Bupati membuat kebijakan dengan memperketat pengamanan dengan membatasi akses masyarakat ke Kantor Pemda Lantai 7 itu, adalah kebijakan yang tidak populis dan kemunduran," tuturnya.

Anam yang juga Ketua DPD KNPI Kabupaten Bojonegoro menambahkan, Gedung Pemkab Lantai 7 itu sebenarnya juga dibangun dari pajak yang dibayar olah rakyat sehingga akan membuat kesan kepada masyarakat bahwa Pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro elitis dan ekslusif serta tidak merakyat.

"Padahal selama ini tidak pernah ada kasus pencurian di lingkungan Pemkab dan juga tidak ada kasus yamg mengancam keselamatan atau jiwa para pejabat Pemkab," pungkas Anam Warsito. [ito/lis]

Tag : bupati, pemkab, lantai



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat