17:00 . Bupati Anna Dukung Penuh Tahapan Verifikasi Menuju KLA   |   16:00 . Verifikasi Lapangan KLA, Dinas P3AKB Sampaikan Kondisi Bojonegoro   |   14:00 . Mbah Galong dan Sejarah Desa Sambong   |   12:00 . Temui Suporter Persibo, Begini Tanggapan Anggota DPRD Bojonegoro   |   10:00 . Suporter yang Mengatasnamakan Bojonegoro Bersatu Gelar Demo   |   08:00 . Sudah Mendaftar, Persibo Bojonegoro Pastikan Ikuti Liga 3   |   07:00 . Hasil Penelitian Ungkap Penderita Mata Minus Meningkat selama Pandemi, Terutama Anak-Anak   |   19:00 . Gowes Bareng Upaya PEPC Eratkan Silaturahim   |   18:00 . Kunjungi KEK Singhasari, AMSI Ditawari Bangun Klaster Media Siber   |   17:00 . Bupati Bojonegoro Pastikan Persibo Daftar Liga 3 Besok   |   14:00 . Pandemi Covid-19, Dinpora Minta Atlet Tetap Berlatih   |   13:00 . Pelaku IKM dan UMKM Gelar Senam Minggu Ceria Bangkitkan Ekonomi Kecil   |   12:00 . Pagu PPDB Belum Terpenuhi, Jalur Ini Jadi Solusi   |   10:00 . Harga Cabai Rawit Mulai Merangkak Naik di Pasaran   |   09:00 . STAI Attanwir Semakin Berkembang   |  
Mon, 14 June 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Gubernur Jawa Timur Berhadap OPOP Mampu Berdayakan Ekonomi Santri

blokbojonegoro.com | Sunday, 06 June 2021 15:00

Gubernur Jawa Timur Berhadap OPOP Mampu Berdayakan Ekonomi Santri

Reporter: Lizza Arnofia

blokBojonegoro.com - Berdayakan ekonomi santri melalui program One Pesantren One Product (OPOP), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan silaturahim sekaligus kolaborasi pesantren dengan berbagai pihak. Di antaranya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). 

Sebelumnya, program OPOP juga telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) secara offline dan online pada Desember 2020 lalu. 

Merespon keberlanjutan program tersebut, sebanyak 220 perwakilan pondok pesantren dari empat Kabupaten yang tersebar se-Karasiden Bojonegoro, baik Kabupaten bojonegoro, Lamongan, Tuban dan Nganjuk hadiri silaturahmi program OPOP Pondok Pesantren Jawa Timur (Jatim). 

"Kita bisa melihat bahwa di antara organisasi Konferensi Islam Indonesia ini skala ekonomi terbesar," ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

Menurutnya, di tahun 2030 Indonesia menjadi kekuatan 7 besar ekonomi dunia, dan tahun 2050 Indonesia masuk 4 ekonomi terbesar di dunia. "Kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya negara lain, seperti Thailand visinya menjadi bagian dari kekuatan restoran halal dunia, Korea menjadi destinasi wisata halal dunia. Kemudian Jepang kontributor produk halal saat pandemi tahun 2020.

"Asia Pasifik di tahun 2030 ini kemungkinan kebutuhan produk halal hingga 62 persen. Ini adalah sebuah potensi besar pasar dunia apabila digandeng dengan founder ALIBABA," imbuhnya. 

Tahun 2030 nantinya 99 persen perdagangan UKM akan dilaksanakan online, 80 persen kekuatan ekonomi global akan berada pada roda UKM dan 85 persen akan dengan e-commerce

"Semua harus ditelaah menjadi satu kesatuan. Jika dibesarkan one pesantren one product ingin membangun satu sistem ekonomi berbasis pesantren maka harus konfiden pelaku UKM akan menjadi back bone dari ekonomi di tahun 2030," pungkas Gubernur. [liz/lis]

 

 

Tag : Pesantren, OPOP, jatim

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Monday, 31 May 2021 12:00

    Rekrutmen CPNS dan PPPK Bojonegoro 2021

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda

    Pendaftaran CPNS dan PPPK Ditunda Sesuai dengan Surat Kepala BKN bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei terkait beberapa peraturan penundaan pendaftaran CPNS maupun PPPK yang belum di tetapkan oleh pemerintah serta masih ada beberapa usulan revisi...

    read more