Kabupaten Bojonegoro Jadi Proyek Percontohan Program Bebas Kemiskinan Ekstrem Nasional 2024

blokbojonegoro.com | Wednesday, 29 September 2021 14:00

Reporter: Lizza Arnofia

blokBojonegoro.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memilih Kabupaten Bojonegoro, sebagai pilot project atau proyek percontohan penanganan kemiskinan ekstrem Nasional. Penanganan kemiskinan ekstrem ini ditarget akan tuntas pada tahun 2024 mendatang.

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar,  sebelumnya menyambangi Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu dari 35 Kabupaten tahap pertama yang ditunjuk sebagai pilot project  tahun 2021/2022, Sabtu (25/9/2021). Dalam kunjungannya di Kabupaten Bojonegoro tersebut, Gus Menteri, menemui Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.

Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Selain itu, Wakil Presiden Ma’aruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan pilot project yang dilaksnakan di 35 Kabupaten dan tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama tahun 2021/2022.

"Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukan138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, Indonesia akan bebas kemiskinan pada level Desa," tulis Gus Menteri seperti dikutip dari laman resmi Kemendesa.go.id

Lanjut, menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat. Apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Gus Menteri, kriteria warga miskin itu ada dua yakni pertama warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

"Dalam penanganan warga miskin ekstrem ini, Gus Menteri telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis Desa," tegasnya.

Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.

"Selanjutnya, strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim," papar Gus Menteri.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri telah memiliki sejumlah tahapan yakni melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa, lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT. Kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.

Gus Menteri juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrim diantaranya dengan melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan Beasiswa.

"Salah satu aksi lainnya yakni meningkatan pendapatan yakni seperti adanya padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di BumDes dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem," imbuhnya.

Berdasarkan data yang dimiliki KemenDes PDTT, jumlah warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 96.837 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 36.158 keluarga dan jumlah Desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 418 Desa.

"Data ini belum 100 persen. Kami berharap, Kabupaten Bojonegoro dapat mewujudkan target nol persen dalam menurunkan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dapat selesai hingga tahun 2022," sambung Gus Menteri.

Gus Menteri juga berharap dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti oleh kabupaten lainnya.

"Kami optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 di level Desa bisa terwujud Karena desa bisa. Desa itu pasti bisa,"pungkasnya. [liz/ito]

Tag : bojonegoro, bebas, kemiskinan, nasional

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini