Bupati Wahono Larang Pejabat Pemkab Bojonegoro Terima Bingkisan Lebaran
blokbojonegoro.com | Monday, 10 March 2025 16:00
Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com - Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima bingkisan pada lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini.
Hal tersebut, tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Wahono, pada SE Nomor: 700/508/412.100/2025 tentang Imbauan Terkait Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Rangka Bulan Suci Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Η, Bupati Bojonegoro SE tersebut tertanggal 10 Maret 2025.
Bupati Wahono mengungkapkan, SE ini mampu menjadi pilar dan motivasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bojonegoro, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Juga meningkatkan komitmen dalam penerapan program pengendalian gratifikasi di Kabupaten Bojonegoro.
"Mari kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini menjadi ajang introspeksi, perbaikan iman, moral dan hati, sehingga dapat bekerja lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” ungkap Wahono, Senin (10/3/2025).
Dalam SE tersebut, terdapat 7 poin, dimana Bupati Wahono mengajak seluruh Pejabat Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan ASN di wilayah Kabupaten Bojonegoro untuk bersama-sama berperan aktif dalam menjaga integritas.
Pertama, jujur dan amanah dalam bekerja. Kedua, tidak menerima dan memberikan bingkisan, hadiah, parsel, hampers dalam bentuk apapun kepada/dari pihak manapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya untuk kepentingan pribadi dalam rangka Hari Raya Keagamaan maupun hari-hari lainnya.
"Ketiga, apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai format pelaporan atau bisa dibantu Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Bojonegoro," bebernya.
Poin empat, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau para pihak yang membutuhkan.
Poin kelima, apabila ada pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai, melalui:
a. GOL KPK pada alamat https://gol.kpk.go.id b.
b. Whistle Blowing System pada alamat surat elektronik wbsbojonegoro@bojonegorokab.go.id atau
c. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bojonegoro an. Rahmat Junaidi 081233908386
“Poin keenam, setiap perangkat daerah membuat dan mempublikasikan media sosialisasi antikorupsi untuk dipasang di kantor atau media sosial masing-masing perangkat daerah,” imbuhnya.
Ketujuh, sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. [riz/lis]
Tag : Lebaran, bingkisan, pns, cpns
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
