PD 'Aisyiyah Bojonegoro Gelar Workshop Penyusunan Alur Layanan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak
blokbojonegoro.com | Tuesday, 27 May 2025 07:00
Reporter : M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Bojonegoro menggelar Workshop Alur Layanan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. Bertempat di Creative Room, Gedung Pemkab Bojonegoro Lantai 6, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga non-OPD, ormas, forum anak, serta tokoh masyarakat dan agama, Senin (26/5/2025).
Workshop ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pencegahan Perkawinan Anak di Bojonegoro. Setelah melalui berbagai tahapan seperti penyusunan dokumen, konsultasi publik, hingga workshop bersama Kementerian PPN/Bappenas, kini kegiatan memasuki tahap penyusunan alur layanan pencegahan dan penanganan secara lebih teknis.
Wakil Ketua PW Aisyiyah Jawa Timur, dr. Nelly Asnifati menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun layanan dan SOP yang mampu menekan angka perkawinan anak di Bojonegoro.
"Kita perlu memastikan bahwa anak-anak yang rentan menikah di usia dini, baik dengan atau tanpa dispensasi, bahkan secara siri, mendapatkan perlindungan yang sesuai. Pencegahan penting, tapi penanganan juga tak boleh dilupakan," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat memegang peran vital, terutama dalam mendeteksi perkawinan sirri yang kerap tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, pelibatan tokoh agama, masyarakat, hingga kader PKK menjadi bagian integral dalam penyusunan alur layanan ini.
Mewakili Kepala Bappeda Bojonegoro, Yusereza Anugerah menyatakan apresiasi tinggi atas inisiatif Aisyiyah dalam mengangkat isu strategis ini.
"Perkawinan anak bukan sekadar soal sosial budaya, tapi juga menyangkut masa depan sumber daya manusia Bojonegoro. Dampaknya besar, dari kematian ibu dan bayi, kasus stunting, hingga angka putus sekolah," ujarnya.
Data terakhir menunjukkan ada sekitar 6.000 anak yang terindikasi putus sekolah, meskipun hasil verifikasi Dinas Pendidikan menunjukkan sekitar 2.000 anak yang benar-benar tidak melanjutkan pendidikan.
"Ini jadi PR kita bersama, karena meski APBD kita besar, tapi tantangan pembangunan manusia masih nyata," tambah pria yang akrab disapa Reza itu.
Workshop ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi, namun benar-benar melahirkan kebijakan yang aplikatif, khususnya dalam membangun sistem layanan yang mampu mencegah dan menangani perkawinan anak secara holistik.
Setiap perwakilan OPD dan lembaga diminta membawa dokumen dan alur layanan masing-masing sebagai bahan diskusi dan penyusunan bersama. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat untuk mewujudkan Bojonegoro yang ramah anak dan bebas dari perkawinan usia dini. [feb/mu]
Tag : Aisyiyah, pd muhammadiyah
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
