07:00 . Anak Balita Tidak Mau Tidur Siang, Orang Tua Harus Bagaimana?   |   17:00 . TNI Bojonegoro Bekali Siswa SMKN Kasiman Kedisiplinan dan Wasbang   |   15:00 . Mengasyikan Anak-Anak TK Ini Bermain Sambil Belajar Budidaya Ikan   |   14:00 . Kemenag Ajukan Pembuatan Visa Jemaah Haji ke Surabaya   |   13:00 . Begini Tanggapan Warga Terkait Sensus Penduduk Online 2020   |   12:00 . Ada 10 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Bojonegoro   |   11:00 . Dishub Targetkan Rp31 Miliar dari Parkir Berlangganan 2020   |   10:00 . 501 Pendekar Se-Jawa Timur Ikuti Kejuaraan Rektor Unigoro   |   09:00 . Lulus Passing Grade Tak Menjamin Lolos ke SKB   |   08:00 . Panen Hingga Cicipi Olahan Sate Jamur Petani Binaan ExxonMobil   |   07:00 . Anak Pilek, Bolehkah Minum Es?   |   18:00 . Tanah Bantaran Bengawan Solo di Bawah Jembatan Kaliketek Tergerus   |   17:00 . Aksi Bareng Relawan ExxonMobil   |   16:00 . Bangun Sinergitas Babinsa Ngambon Bantu Warga Atasi Longsor   |   15:00 . Pengenalan Keselamatan Berlalu Lintas, Begini Cerita Tino Voigt   |  
Thu, 27 February 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Thursday, 24 May 2018 12:00

Perbup Pencabutan UUP Tunggu Penetapan

Reporter : Muhammad Qomarudin

blokBojonegoro.com -
Pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pencabutan Upah Umum Pedesaan (UUP) tinggal menunggu tanda tangan Plt Bupati Bojonegoro, Supriyanto.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat surat dari Gubernur Jawa Timur tentang penghapusan UUP yang dirasa tidak pro terhadap masyarakat. Setelah mendapat surat tersebut, pihak pemkab langsung bergerak cepat untuk  pembahasan pencabutan itu.

"Perbup pencabutannya sudah ditanda tangani Pj Bupati dan tinggal penetapkan serta mengundangkannya," terang Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Ahmad Faisol.

Menurut Faisol, pembahasan maupun pembuatan berkas sudah melalui pembahasan yang matang dari instansi-instansi terkait dan tidak ada masalah. Namun dirinya belum bisa mengungkapkan kapan Perbup itu ditandatangani lantaran masih menjadi privasi dan belum bisa dipublikasikan.

"Kami juga masih menunggu tanda tangan dari Pak Sekda untuk pengesahan juga," lanjutnya kepada blokBojonegoro.com.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Agus Supriyanto menambahkan masih menunggu pengesahan pencabutan UUP. Sehingga, kemudian akan dikomunikasikan dengan perusahan bersangkutan terkait penetapan UUP tersebut.

"Kalau di Bojonegoro yang menerapkan UUP hanya satu perusahan, yaitu yang berada di Desa Bakung, Kecamatan Kanor dengan pekerja sekitar 600 orang," terang Agus Supriyanto.

Jika perusahan tersebut tidak mau menerapkanya akan mendapat sanksi sesuai pasal 90 ayat (1) UU No.13 Th.2003 (Pidana Kejahatan Pasal 185 Pidana Penjara 1-4 tahun dan denda 100 - 400 jt). Sehingga, bagi perusahan yang tidak menerapkanya siap-siap mendapat sanksi tersebut.

"Jika berbicara tentang pencabutan pasti akan berdampak baik kepada ekonomi masyarakat. Sebab, jika melihat UUP Bojonegoro hanya 1 juta sekian sedangkan untuk UMK Bojonegoro 1,7 sekian dan terlihat  sangat jauh berbeda," tutup Agus Supriyanto.[din/ito]

Tag : upp, bupati, bojonegoro, cabut


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat