20:00 . Meningkat, Tahun 2019 Ada 3.223 Perkara di Pengadilan Agama   |   19:00 . EMCL dan Eksekutif-Legislatif   |   18:00 . EMCL Gelar Lokakarya Bareng Eksekutif dan Legislatif   |   17:00 . Kementrian ESDM Jelaskan Mekanisme Lifting   |   16:00 . IKIP PGRI Bojonegoro Jalin Kerjasama dengan Kemenag Bojonegoro   |   15:00 . Bruak....! Truk Tabrak Pohon   |   14:00 . Warga Resah Marak Tambang Pasir Liar di Bantaran Bengawan Solo   |   13:00 . Jalan Ditutup Pohon Roboh Karena Ditabrak Truk   |   12:00 . Diduga Ngantuk, Truk Hantam Pohon Sampai Roboh   |   10:00 . Ajak Siswa Membaca di Era Teknologi Informasi   |   09:00 . Gotong Royong Perkuat Persatuan Bangsa   |   08:00 . Tawarkan Kredit Rahn Tasjiliy, Pegadaian Bojonegoro Diserbu Petani   |   07:00 . Jenis Nasi yang Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes   |   06:00 . Inilah Syarat Gadai Tanah di Pegadaian   |   23:00 . DPRD Bojonegoro Gelar FGD Bahas Tiga Raperda   |  
Fri, 06 December 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Saturday, 23 June 2018 10:00

Disnakertrans Jatim Minta UUP Bojonegoro Ditinjau?

Disnakertrans Jatim Minta UUP Bojonegoro Ditinjau?

Reporter: M Safuan 

blokBojonegoro.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur (Jatim) melayangkan surat agar Upah Umum Perdesaan (UUP) yang diterapkan di Bojonegoro ditinjau kembali. Hal itu berdasarkan surat tertanggal 19 Maret 2018 nomor : 560/2500/108.4/2018 Perihal Upah Umum Pedesaan (UUP) yang menyatakan pada intinya UUP itu tidak mempuyai dasar kewenangan pemberlakuan Undang-undang ketenagakerjaan yang ada.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, Agus Suprianto mengatakan pemberlakuan UUP Bojonegoro yang sudah berjalan selama 3 tahun ini diminta ditinjau kembali, agar para pekerja bisa menerima hak sesuai undang-undang yang berlaku.

"Oleh karenanya kita meminta kepada bupati nantinya, UUP ini untuk ditinjau kembali," katanya.

Agus menambahkan, pemberlakuan UUP tersebut selama 3 tahun ini juga tidak ada penyesuaian dengan UMK yang setiap tahunnya ada kenaikan.

Dengan pencabutan UUP itu, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja dan pengusaha, agar pekerja maupun pengusaha bisa saling memberikan haknya masing-masing. Pasalnya pemberlakuan UUP itu dinilai merugikan pekerja.

"Namun yang pasti, pemberlakuan UUP diharapkan dicabut karena tidak sesuai Peraturan Menteri no 78 tahun 2015 tentang pengupahan," tutup Agus Supriyanto. [saf/lis]

Tag : uup


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Sunday, 01 December 2019 17:00

    Pegawai Kemenag yang Hobi Pertanian (2)

    Demi Kesehatan Orang Tuanya, M. Nafi' Tanam Padi Organik

    Demi Kesehatan Orang Tuanya, M. Nafi' Tanam Padi Organik - Di dalam kehidupanya manusia tidak bisa terlepas dari sektor pertanian, baik secara langsung atau tidak. Produksi pertanian dengan arti luas merupakan kebutuhan primer yang mereka konsumsi sehari-hari....

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat