19:00 . Sarasehan Ansor, Pemimpin Bojonegoro Harus Harmonis Hadapi Pandemi   |   18:00 . BNI Cabang Bojonegoro Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir   |   17:00 . Bersinergi, CEC Berupaya Meningkatkan Penjualan Produk Melalui Online Marketing   |   16:00 . Harga Bawang Merah Kini Mengalami Penurunan   |   15:00 . Pemerintah Maksimalkan Penanganan Covid-19, Masyarakat Dihimbau Tetap Tenang   |   14:00 . Begini Strategi Menyiapkan Fasilitas Kesehatan Khusus Covid-19   |   13:00 . Banjir Mulai Surut, Warga Sibuk Bersihkan Rumah   |   12:00 . Pemdes Kalianyar Bagikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir   |   11:00 . Awal Tahun Harga Telur Ayam Turun   |   10:00 . Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Bertambah Menjadi 781.147   |   09:00 . Akhir Pekan Harga Logam Mulia Turun Rp5.000 per Gram   |   08:00 . Bantu Pasien Covid-19, Polres Screening Pendonor Plasma Konvalesen   |   07:00 . Orangtua, Yuk Kenali Gaya Belajar Anak!   |   06:00 . Ayo Dukung Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen   |   05:00 . 23 Orang Sembuh, 27 Kasus Baru di Bojonegoro, 1 Meninggal   |  
Sun, 24 January 2021
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Proyek Puluhan Miliar Terancam Gagal Bayar

Besok, Forum Kontraktor Gelar Aksi Damai

blokbojonegoro.com | Monday, 07 January 2019 23:00

Besok, Forum Kontraktor Gelar Aksi Damai *Foto ilustrasi demo insert.net

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Akibat pengerjaan proyek yang terancam gagal dibayar, Forum Kontraktor bakal melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/1/2019).

"Kami akan melakukan aksi damai," kata Ketua Forum Kontraktor, Kunto Prasetyo, dalam rilisnya, Senin (7/1/2019).

Beberapa tuntutan yang akan disampaikan, berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas terkait segera membayar atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan pada tahun 2018 sesuai kontrak kerja.

Selain itu, pekerjaan yang dilakukan dituntut KPA supaya tepat waktu, bila tidak dikenakan denda sebagaimana aturan yang ada. Namun sebaliknya, urusan terbit SPK/Surat Kontrak sering molor tidak tepat waktu.

"Untuk itu kami mohon untuk diberikan sanksi demi keadilan bersama," katanya.

Untuk menghindari keterlambatan pengurusan administrasi pencairan. Sebaiknya dilakukan penyederhanaan birokrasi administrasi, terutama yang menyangkut berita acara dari Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merubah kebijakan yang selama ini diberlakukan. Bahwa terkait pengajuan pencairan yang dilakkan kontraktor setelah tanggal 15 Desember 2018. Maka kontraktor wajib membayar pajak (PPN+PPh) terlebih dahulu.

"Seharusnya diubah sebagaimana lazimnya pajak tersebut dipotong secara otomatis saat pencairan," pungkasnya. [yud/mu]

Tag : demo, aksi damai, kontraktor, forum kontraktor, proyek


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat