21:30 . 6 Orang Dinyatakan Sembuh Covid, Tambah Baru 4 Kasus   |   21:00 . Dua Bupati Puji Peran Media untuk Tingkatkan Partisipasi Publik   |   20:30 . Media Massa dan Pemerintah Perlu Bekerjasama Mengatasi Masalah   |   20:00 . Tas Anyaman Warga Kedungadem Digunakan pada Upacara HJB 2020   |   19:30 . Live: Pagelaran Wayang Lakon Gatot Koco Wini Suda   |   19:00 . Libur Panjang Akhir Bulan, Gubernur Khofifah Imbau untuk Perketat Prokes   |   18:30 . Semangat Baru, Mustakim Nahkodai Ansor Bojonegoro 2020-2024   |   18:00 . 51 Pasang Pengantin di KUA Bojonegoro, Nikah Sesuai Prokes   |   17:00 . Sinergi Multistekholder, Ansor Kritis Kontruktif   |   16:30 . Kabar Baik dari Satgas Covid 19   |   16:00 . Majukan Dunia Usaha, Pemkab Bojonegoro Bersama Pelaku Usaha Gelar Pertemuan   |   15:30 . Alhamdulillah Angka Sembuh Covid Terus Meningkat, Kasus Aktif Perentase Terkecil   |   15:00 . Kasus DBD Menurun, Dinkes Himbau Tetap Mewaspadai Musim Penghujan   |   14:00 . IAI Sunan Giri Bojonegoro Yudisium Mahasiswa Fakultas Tarbiyah   |   13:00 . Konferwil AMSI Jatim 2, Agus Sudibyo Beber Syarat Take Down Berita   |  
Sat, 24 October 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Monday, 07 January 2019 23:00

Proyek Puluhan Miliar Terancam Gagal Bayar

Besok, Forum Kontraktor Gelar Aksi Damai

Besok, Forum Kontraktor Gelar Aksi Damai *Foto ilustrasi demo insert.net

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Akibat pengerjaan proyek yang terancam gagal dibayar, Forum Kontraktor bakal melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/1/2019).

"Kami akan melakukan aksi damai," kata Ketua Forum Kontraktor, Kunto Prasetyo, dalam rilisnya, Senin (7/1/2019).

Beberapa tuntutan yang akan disampaikan, berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas terkait segera membayar atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan pada tahun 2018 sesuai kontrak kerja.

Selain itu, pekerjaan yang dilakukan dituntut KPA supaya tepat waktu, bila tidak dikenakan denda sebagaimana aturan yang ada. Namun sebaliknya, urusan terbit SPK/Surat Kontrak sering molor tidak tepat waktu.

"Untuk itu kami mohon untuk diberikan sanksi demi keadilan bersama," katanya.

Untuk menghindari keterlambatan pengurusan administrasi pencairan. Sebaiknya dilakukan penyederhanaan birokrasi administrasi, terutama yang menyangkut berita acara dari Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merubah kebijakan yang selama ini diberlakukan. Bahwa terkait pengajuan pencairan yang dilakkan kontraktor setelah tanggal 15 Desember 2018. Maka kontraktor wajib membayar pajak (PPN+PPh) terlebih dahulu.

"Seharusnya diubah sebagaimana lazimnya pajak tersebut dipotong secara otomatis saat pencairan," pungkasnya. [yud/mu]

Tag : demo, aksi damai, kontraktor, forum kontraktor, proyek


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

  • Thursday, 22 October 2020 16:00

    Sah, Anang blokTuban Lepas Lajang

    Sah, Anang blokTuban Lepas Lajang M. Anang Febri Efendi reporter blokTuban.com resmi melepas lajang. Ikrar janji suci diucapkan Anang di akad nikah pukul 09.00 WIB hari Senin (19/10/2020) di kediaman mempelai wanita. Resespsi kedua, dilaksanakan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat