08:00 . Unik...!! Kopi Batok, Kopi Berpadu Air Kepala   |   07:00 . Anak Juga Bisa Stres, Begini Cara Menghilangkan Stres pada Anak   |   16:00 . Keren, Sekolah ini Mengenalkan Pertanian Sejak Dini Kepada Anak Didik   |   14:00 . Unik, di Warung Batok Minum Kopi Campur Air Kelapa   |   13:00 . 471 ASN di Lingkungan Pemkab Bojonegoro Purna di Tahun 2020   |   12:00 . Kampung Anyaman Bambu yang Masih Bertahan Hingga Kini   |   11:00 . Kembang Mayang dan Lestari Tradisi Jawa   |   10:00 . 5 Bakal Calon Kades Gugur   |   09:00 . Kembang Mayang untuk Jejaka yang Meninggal   |   08:00 . Diduga Depresi, Warga Tinumpuk Purwosari Ceburkan Diri ke Sumur   |   07:00 . 5 Kebiasaan Baik yang Sering Dianggap Masalah dalam Hubungan   |   14:00 . PMI Gelar Latihan Gabungan di Sekolah   |   13:00 . Muleh Omah Project ABC Gelar Uji Coba SBMPTN 2020   |   12:00 . Gerakan Pramuka Kwarcab Bojonegoro Kembali Gelar Diklatsar Brigade Penolong   |   11:00 . Kopi Darat - Car Free Day Bareng Penyiar Radio   |  
Tue, 21 January 2020
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tuesday, 08 January 2019 09:00

Proyek Puluhan Miliar Terancam Gagal Bayar

DPRD Bojonegoro Cari Solusi

DPRD Bojonegoro Cari Solusi

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro saat ini sedang mencari solusi, terkait belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek di tahun 2018.

Ketua DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto menyayangkan kejadian tersebut. Padahal, jika pengerjaan proyek di tahun 2018 sudah selesai, maka Pemkab Bojonegoro wajib membayar.

"Tapi kenyataannya, proyek sudah selesai tapi rekanan kontraktor belum dibayar. Kami menyayangkan kejadian ini," katanya kepada blokBojonegoro.com, Senin (7/1/2019).

Ia mengaku sedang mencari solusi atas kejadian tersebut. Supaya tidak terjadi kegaduhan dikemudian hari.

Saat disinggung apakah pembayarannya menunggu APBD Perubahan 2019? Ia mengatakan, kalau bisa tidak harus menunggu APBD Perubahan. Dibayar sebelum APBD-P lebih baik.

"Kalau memang menemui jalan buntu, ya menunggu APBD Perubahan solusinya," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Ali Mustofa mengatakan, harus ada kajian hukum terlebih dahulu ada atau tidaknya regulasi jika dibayar sebelum APBD Perubahan 2019. "Akan kita kaji dulu regulasinya," katanya.

Kedepan, kata Ali Mustofa, tidak boleh terulang lagi kejadian ini. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum terkait mekanisme pembayaran proyek yang dikerjakan. Pemkab tidak boleh membuat standar ganda.

"Artinya kegiatan sudah terencana dan dianggarkan di APBD-P. Sudah dikerjakan, tapi tidak terbayar tepat waktu," imbuhnya. [yud/mu]

Tag : proyek, gagal bayar, proyek tak dibayar, proyek pemkab


* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat