17:00 . Dana Tak Terduga untuk Bantuan Bencana Rp1,3 M   |   16:00 . Rp750 Juta, Disperta Buat Sumur Bor di 5 Titik Tahun 2020   |   15:00 . EMCL Gelar Seminar Pemanfaatan Platform Berita Digital Kepada PBG Tuban   |   14:00 . Setelah Turun, Harga Cabai Mulai Naik   |   12:00 . Siswi SMKN I Sabet Juara Lomba Desain Batik Bengawan dan Kayangan Api   |   08:00 . BPKAD: Pemkab Transparan Kelola Keuangan   |   07:00 . Membiarkan Balita Bilang 'Enggak Mau' Ternyata Ada Manfaatnya   |   21:00 . Selamat Jalan Dek Kamila   |   19:00 . Bangunan Misterius Muncul di Bengawan Solo   |   16:00 . Wisata Kracakan Niagara Mini dan Rajut yang Tembus Amerika   |   15:00 . Polsek Kota dan Dishub Gelar Pembinaan Bagi Operator Perahu   |   14:00 . Pemerintah Tetap Pakai Skema Bagi Hasil Gross Split di Sektor Migas   |   13:00 . PMII Desak Bupati Jelaskan Uang Rakyat yang Didepositokan Rp2,9 T   |   12:00 . Aksi Mahasiswa Bojonegoro Soroti Silpa Tahun 2018   |   10:00 . DPRD Datangi Rumah Korban Dugaan Malpraktik RSUD Bojonegoro   |  
Fri, 15 November 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Tuesday, 15 January 2019 13:00

Pemilu 2019

Bawaslu Dalami Keterangan Wakil Ketua Komisi A DPRD

Bawaslu Dalami Keterangan Wakil Ketua Komisi A DPRD

Kontributor: Wahyudi

blokBojonegoro.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro saat ini sedang mendalami keterangan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.

Keterangan terkait informasi yang berkembang di masyarakat yang diduga mengarah kepada pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan kepala daerah untuk memenangkan partai tertentu.

"Tentunya, keterangan ini akan kami kaji lebih lanjut," kata Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bojonegoro, Dian Widodo kepada blokBojonegoro.com, Selasa (15/1/2019).

Selain itu, Bawaslu juga menekankan pada jajaranya untuk melakukan pengawasan pada pihak yang memang dilarang terlibat dalam pelaksanaan kampanye.

"Sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017," katanya menjelaskan.

Ia menambahkan, khususnya pada pihak yang memiliki potensi tinggi melakukan pelanggaran kampanye Pemilu diantaranya Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD.

"Bawaslu berharap kepada masyarakat luas untuk ikut aktif memberikan informasi jika menemukan indikasi dugaan pelanggaran Pemilu," pungkasnya. [yud/mu]

Tag : pemilu, bawaslu

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat