Ramai PNS Jangan Pakai LPG 3 Kg, Bagaimana Bojonegoro?

blokbojonegoro.com | Thursday, 12 October 2017 09:00

Reporter: Parto Sasmito, M. Yazid

blokBojonegoro.com – Belakangan ini berbagai daerah di Indonesia sibuk menyosialisasikan dengan surat edaran larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg). Terbaru Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Informasi blokBojonegoro.com, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2017 tentang pelarangan penggunaan LPG Tabung Ukuran 3 Kg untuk jajaran PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam SE tersebut menyebutkan, jika Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 Kg, selain itu para pelaku usaha selain Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000, juga termasuk yang dilarang.

Selain itu, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1.500.000 per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat tertera dalam SE itu juga.

Bagaimana dengan Pemkab Bojonegoro? Menurut Bupati Bojonegoro, jika larangan agar PNS tidak menggunakan LPG 3 Kg sudah dikeluarkan 2 tahun lebih seingatnya.

“Ingat saya untuk Bojonegoro sudah dua tahun yang lalu. Bahkan tim Pertamina kita undang dialog publik,” kata Kang Yoto, sapaan karibnya.

Dirinya berharap, jika edaran tersebut dapat dipatuhi oleh PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro, karena memang tujuannya untuk mengurangi subsidi pemerintah. [ito/zid/mu]

Tag : lpg subsidi

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini