Pengisian Perangkat Desa Serentak
Surat Izin Gubernur Turun, Polres Segera Periksa 2 Anggota DPRD
blokbojonegoro.com | Monday, 13 November 2017 06:00
Reporter : Joel Joko
blokBojonegoro.com - Surat izin dari Gubernur Jawa Timur untuk memeriksa dua anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait dugaan kasus pencemaran nama baik Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro sudah turun. Selanjutnya, penyidik segera melayangkan panggilan kepada kedua anggota dewan tersebut.
Surat persetujuan pemeriksaan terhadap kedua anggota DPRD diterima Polres Bojonegoro tertanggal 10 November tersebut dan telah ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
[Baca juga: MCH Memiliki Peran Penting Dalam Aliran Dana Kades Kuniran ]
Saat dikonfirmasi Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro membenarkan telah menerima persetujuan dari Gubernur Jawa Timur Drs. H Soekarwo untuk memeriksa kedua anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro guna dimintai keterangan terkait kasus pencemaran nama baik yang telah dilaporkan oleh Kapolres Bojonegoro.
"Ya, suratnya sudah turun beberapa hari lalu," terang Kapolres.
Terkait telah diturunkan surat persetujuan untuk memeriksa dua anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kapolres menambahkan bahwa penyidik Polres Bojonegoro akan segera mengagendakan pemeriksaan terhadap kedua anggota DPRD tersebut guna melengkapi berkas perkara penyidikan.
"Rencana kami akan memanggil dan meminta keterangan pada minggu ini," imbuh Kapolres.
Seperti diberitakan, sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak pada 26 Oktober 2017 lalu, pihak UNNES telah menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang diduga HR, warga Kota Semarang dengan mengaku mendapatkan pesan dari Kapolres Bojonegoro untuk disampaikan ke UNNES. Intinya meminta meloloskan calon perangkat desa yang ikut dalam pelaksanaan seleksi ujian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro.
Namun sebelum HR mengirim pesan WA kepada wakil rektor UNNES tersebut, HR dan temannya datang ke UNNES, dan kedatangannya kebetulan bersamaan dengan 5 orang dari Bojonegoro, yaitu 3 (tiga) orang Kepala Desa dari Kabupaten Bojonegoro dan 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Setelah adanya pesan WA tersebut, wakil rektor UNNES langsung mengadukan hal tersebut kepada Kapolres. Atas dasar tersebut, Kapolres yang telah dicatut namanya merasa dirugikan dan langsung membuat laporan polisi pencemaran nama baik dirinya.
Dari penanganan kasus tersebut, penyidik telah memeriksa 6 saksi sebelumnya, 3 diantaranya adalah Kades. Selanjutnya penyidik juga akan meminta keterangan sebagai saksi, terhadap 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, pasal 53 ayat (1), izin dari Gubernur diperlukan dalam hal ada tindakan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten atau kota.[oel/ito]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
