LPJ BOS Tak Kelar, Bojonegoro Terancam Tak Dapat DID

blokbojonegoro.com | Monday, 26 February 2018 14:00

Reporter : M Safuan

blokBojonegoro.com - Belum selesainya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 oleh beberapa sekolah baik SD maupun SMP, yang harus segera disetorkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), akan berdampak pada tidak diterimanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Bojonegoro oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga [Kadisdik: LPJ BOS Harus Selesai Sebelum Bupati Lengser]

"LPJ yang sudah diserahkan ke BPKAD Bojonegoro baru sekitar 1.300 LPJ, jumlah itu sudah ada tambahan 200 berkas, yang sebelumnya ada 1.100," terang Kepala BPKAD Bojonegoro, M. Ibnu Soeyoeti.

Masih ada sekitar 1.800 LPJ dari sekolah penerima dana BOS yang belum diserahkan, kata Ibnu, dari jumlah itu BPKAD cukup pesimis kekurangan LPJ tersebut bisa selesai sampai akhir bulan Februari ini.

Akibatnya nanti akan sangat berdampak terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. "Pasalnya nanti Bojonegoro yang biasa mendapatkan Dana Infrastruktur Daerah (DID) terancam gagal untuk tahun mendatang," jelasnya.

Disamping itu, keterlambatan LPJ  BOS dari sekolah ini juga akan sangat mempengaruhi LPJ bupati pada akhir jabatan kepada BPK, yang tentu membuat kinerja BPK molor dan juga berdampak pada anggaran kedepannya.

"Kalau melihat batas waktu akhir Februari ini harus rampung semua LPJ BOS, saya pesimis," kata Ibnu.

Seperti diketahui, anggaran bantuan operasional sekolah pada tahun 2017 sebesar Rp91,810 miliar (Rp.91.810.880.000) untuk lembaga pendidikan baik SD maupun SMP, dengan total 775 sekolah penerima bantuan. Seharusnya BPKAD pada Januari 2018 menerima total LPJ sebanyak 3.100 berkas, namun hingga kini baru ada 1.300 berkas LPJ yang disetorkan. [saf/ito]

 

Tag : lpj, bos, disdik, bpkad, bojonegoro

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini